OKI Mandira

Pemkab OKI Teguhkan Komitmen Pencegahan Korupsi Jelang Hakordia 2024

×

Pemkab OKI Teguhkan Komitmen Pencegahan Korupsi Jelang Hakordia 2024

Share this article
Pemkab OKI Teguhkan Komitmen Pencegahan Korupsi Jelang Hakordia 2024
Pemkab OKI Teguhkan Komitmen Pencegahan Korupsi Jelang Hakordia 2024. Foto: Diskominfo OKI

Kayuagung, NUSALY.COM – Menyambut Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Pemkab OKI) menggelar serangkaian kegiatan untuk meneguhkan komitmen dalam upaya pencegahan korupsi. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pelajar, anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga kepala desa.

Pj Bupati OKI, Asmar Wijaya, membuka rangkaian acara peringatan Hakordia Kabupaten OKI tahun 2024 di Kayuagung pada Rabu (5/12/2024). “Komitmen ini menjadi momentum yang penting bagi kita semua untuk terus melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi di Ogan Komering Ilir,” tegas Asmar.

Pencegahan Korupsi melalui Pemenuhan Monitoring Center for Prevention (MCP)

Asmar menjelaskan bahwa salah satu wujud komitmen Pemkab OKI dalam pencegahan korupsi adalah melalui pemenuhan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diinisiasi oleh KPK bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Pemenuhan MCP ini merupakan bagian upaya pencegahan korupsi, serta usaha kita semua untuk lebih serius dalam menjaga integritas,” ucapnya.

MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memonitor capaian kinerja program pencegahan korupsi di kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Rangkaian Kegiatan Hakordia Kabupaten OKI

Untuk meneguhkan komitmen pencegahan korupsi, Pemkab OKI menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka Hakordia 2024, di antaranya:

  • Lomba puisi antikorupsi tingkat pelajar: Menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini melalui kegiatan yang kreatif dan mendidik.
  • Seminar antikorupsi bagi anggota DPRD, ASN, dan kepala desa: Meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pencegahan korupsi di kalangan penyelenggara negara.
  • Focus Group Discussion (FGD) antikorupsi: Menyatukan persepsi dan mencari solusi terbaik dalam menangani isu korupsi di daerah.

Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pencegahan Korupsi

Inspektur Kabupaten OKI, Syaparudin, S.P., M.Si, CGCAE, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan korupsi.

“Kami mengajak seluruh pihak yang memiliki peran strategis dalam pencegahan dan pengawasan anggaran negara untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dalam menangani isu korupsi di daerah,” ungkap Syaparudin pada kegiatan FGD antikorupsi di kantor Bupati OKI.

Syaparudin menjelaskan bahwa FGD yang digelar bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai pentingnya pengawasan internal yang efektif, serta meningkatkan kapasitas aparat pengawas dalam menindaklanjuti temuan-temuan yang ada.

“Kolaborasi yang lebih kuat antara Kepolisian, Kejaksaan, Kodim, Saber Pungli, serta OPD dan Kecamatan sangat penting dalam memperkuat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan wewenang,” tambahnya.

Dukungan KPK dalam Upaya Pencegahan Korupsi di OKI

Penyuluh Antikorupsi KPK, Riznaldi, menyampaikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus memberikan dukungan kepada Pemkab OKI dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Kami berharap, kolaborasi yang terjalin dengan baik antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat semakin memperkuat integritas birokrasi dan mengurangi potensi terjadinya tindak pidana korupsi,” ujar Riznaldi.

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pencegahan Korupsi

Riznaldi menekankan pentingnya sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel sebagai upaya pencegahan korupsi yang lebih konkret.

“Selain penegakan hukum, langkah preventif melalui transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam pencegahan korupsi. Pemerintah daerah harus aktif dalam membangun dan mengimplementasikan sistem yang meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran,” jelasnya.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Pemerintah Indonesia telah menyusun Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Stranas PK fokus pada tiga area intervensi, yaitu:

  • Perbaikan tata kelola pemerintahan.
  • Peningkatan kualitas pelayanan publik.
  • Penguatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi.

Peran Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi

Masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat antara lain:

  • Menolak gratifikasi dan suap.
  • Melaporkan tindak pidana korupsi yang diketahui.
  • Aktif mengawasi pelaksanaan program pemerintah.
  • Membangun budaya antikorupsi di lingkungan masing-masing.

Pemkab OKI menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya pencegahan korupsi melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Hakordia 2024. Kolaborasi lintas sektor dan dukungan dari KPK menjadi kunci penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan budaya antikorupsi yang kuat. (puputzch)

NUSALY Channel

Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.