Anggaran Vokasi Dipangkas, Program Unggulan SMK Terancam

Palembang, NUSALY.com – Kabar buruk menghampiri dunia pendidikan vokasi di Indonesia. Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (Ditjen Vokasi) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dipangkas signifikan. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, bahkan menyebut situasi ini “sangat tertekan”.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI yang disiarkan melalui kanal YouTube TVR Parlemen, Jumat (14/2/2025), Suharti mengungkapkan, anggaran untuk SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK) hanya tersisa Rp 15 miliar, jauh dari cukup dibandingkan anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp 528 miliar. Anggaran untuk teaching factory juga turun drastis menjadi Rp 39 miliar.

“Vokasi memang sangat tertekan sekali Bapak dan Ibu sekalian,” tutur Suharti, menggambarkan beratnya dampak efisiensi anggaran ini.

Daftar Program yang Terdampak:

Suharti memaparkan data yang menunjukkan masifnya pemangkasan anggaran ini. Awalnya, Ditjen Vokasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,927 triliun. Namun, akibat blokir efisiensi, anggaran terpangkas hingga Rp 1,408 triliun, menyisakan hanya Rp 519 miliar.

Anggaran program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi juga merosot tajam, dari Rp 1,195 triliun menjadi Rp 132,4 miliar. Dana ini akan dialokasikan untuk delapan program utama, termasuk SMK-PK.

Berikut daftar program pendidikan dan pelatihan vokasi yang terdampak efisiensi anggaran:

1. Sertifikasi kompetensi siswa SMK dan magang luar negeri: Program ini bahkan ditiadakan karena seluruh anggarannya sebesar Rp 65,036 miliar diblokir.
2. Pengembangan SMK Pusat Keunggulan: Target awal 1.178 lembaga, dengan anggaran Rp 528,678 miliar. Setelah efisiensi, hanya 15 lembaga yang bisa dibina dengan anggaran Rp 15 miliar.
3. Pengembangan Teaching Factory di SMK: Dari target 450 lembaga dengan anggaran Rp 156,831 miliar, kini hanya 184 lembaga yang bisa difasilitasi dengan anggaran Rp 39,145 miliar.
4. Peningkatan Kualitas SMK non PK: Target 312 lembaga dengan anggaran Rp 74,637 miliar, kini hanya 63 lembaga yang bisa ditingkatkan kualitasnya dengan anggaran Rp 15 miliar.
5. Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI): Program ini juga ditiadakan karena seluruh anggarannya sebesar Rp 40,446 miliar diblokir.
6. Pembinaan Kursus dan Pelatihan (PKK dan PKW): Target 2.000 lembaga/19.699 orang dengan anggaran Rp 127,665 miliar, kini hanya 224 lembaga/6.400 orang yang bisa dibina dengan anggaran Rp 39,110 miliar.
7. Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi: Target 10.214 orang dengan anggaran Rp 154,080 miliar, kini hanya 1.421 orang yang bisa dilatih dengan anggaran Rp 22,312 miliar.
8. Penjaminan Mutu dan Peningkatan Kapasitas Balai Vokasi: Target 7 lembaga dengan anggaran Rp 48,415 miliar, kini tetap 7 lembaga namun dengan anggaran yang jauh lebih kecil, yaitu Rp 1,842 miliar.

Upaya Kemendikdasmen:

Suharti menjelaskan, Kemendikdasmen akan berupaya melakukan pemilihan sasaran secara lebih tepat. Hal ini juga menjadi perhatian anggota Komisi X DPR RI.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menekankan pentingnya pendidikan vokasi. Menurutnya, lulusan vokasi harus memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan.

“Pendidikan vokasi itu penting untuk mendapat perhatian, karenanya memang harus dicermati dengan luar biasa,” ujar Hanifa.

Hanifa menambahkan, keterampilan yang diberikan kepada siswa vokasi harus relevan agar mereka bisa mandiri dan tidak menjadi beban negara.

Menanggapi hal ini, Mandikdasmen Abdul Mu’ti menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengatasi dampak efisiensi anggaran ini. Kedua kementerian akan bekerja sama memfasilitasi pelatihan bagi guru dan siswa SMK di Balai Latihan Kerja (BLK) Kemnaker.

“Untuk vokasi kami sampaikan bahwa kami sudah ada pembicaraan dengan Menteri Tenaga Kerja untuk nanti pelatihan-pelatihan guru SMK itu diselenggarakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Tenaga Kerja,” jelas Mu’ti.

Dengan mengikuti pelatihan di BLK Kemnaker, siswa SMK diharapkan memperoleh sertifikat yang dapat menjadi modal bekerja di sektor industri yang relevan.

Efisiensi anggaran di Kemendikdasmen berdampak signifikan pada sektor pendidikan vokasi. Program-program penting seperti SMK-PK dan sertifikasi siswa mengalami pemangkasan atau bahkan ditiadakan. Namun, Kemendikdasmen berupaya mencari solusi dengan menggandeng Kemnaker untuk menyelenggarakan pelatihan di BLK.

Langkah ini diharapkan dapat membantu siswa SMK memperoleh keterampilan dan sertifikasi yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja. Meski demikian, tantangan yang dihadapi pendidikan vokasi di Indonesia akibat efisiensi anggaran ini tidaklah kecil. Perlu upaya lebih komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak untuk memastikan generasi muda Indonesia memiliki keterampilan yang cukup untuk bersaing di era global. (dhi)