Dana Aman, Proyek Mandek: Serapan Belanja Modal OKI ‘Lumpuh’ di 34,50%

Ogan Komering Ilir, NUSALY – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) per September 2025 menunjukkan paradoks mencolok: ketersediaan dana yang impresif berbanding terbalik dengan lemahnya eksekusi pembangunan.

Data yang dihimpun NUSALY menunjukkan bahwa hingga memasuki triwulan keempat, serapan Belanja Modal—anggaran yang wajib digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan aset daerah—hanya mencapai 34,50%. Angka kritis ini menjadi lampu merah, mengancam tertundanya proyek-proyek penting atau bahkan berujung pada tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Ironisnya, kinerja pengumpulan dana daerah berada dalam kondisi sangat sehat. Total Pendapatan Daerah telah mencapai 64,51% dari pagu Rp 2,53 triliun. Lebih lanjut, pos Pendapatan Lainnya telah terealisasi hingga 94,19%, bahkan komponen seperti Retribusi Daerah dan Hasil Kekayaan Dipisahkan berhasil melampaui target, masing-masing mencapai 100,28% dan 103,40%.

Kesenjangan serapan ini mengindikasikan bahwa masalah utama Kabupaten OKI bukan pada kemampuan finansial, melainkan pada aspek manajerial dan eksekusi proyek. Dana tersedia, namun proses tender, pengadaan barang, dan implementasi proyek skala besar seolah terhenti.

Kontras Pendapatan: Bukti Kesiapan Finansial Daerah

Kinerja Pendapatan Daerah secara keseluruhan menggarisbawahi kegagalan serapan Belanja Modal. Keberhasilan mencapai angka serapan mendekati sempurna pada pos non-PAD utama (Pendapatan Lainnya) menunjukkan upaya pengumpulan dana berjalan sangat optimal.

Jika dibandingkan dengan serapan Belanja Pegawai yang sudah di atas 70%, rasio 34,50% pada Belanja Modal menunjukkan bahwa fokus anggaran lebih ditekankan pada pengeluaran rutin dibandingkan investasi untuk masa depan daerah.

“Belanja Modal adalah cerminan komitmen daerah pada pembangunan aset dan infrastruktur. Dengan serapan di bawah 35 persen di bulan September, ini menunjukkan perlambatan serius. Sisa proyek akan menumpuk di kuartal IV, yang berpotensi menurunkan kualitas pengerjaan dan menciptakan inefisiensi anggaran secara keseluruhan,” kata Wildan, Analis dari Jaringan Advokasi Gerakan Amanah (JAGA), yang dihubungi nusaly.com.

Kondisi ini menuntut akselerasi luar biasa dari Pemerintah Daerah OKI dalam 90 hari terakhir. Jika tidak, anggaran pembangunan sebesar lebih dari Rp 180 Miliar dapat tergerus menjadi SiLPA dan menghambat janji pembangunan yang telah dicanangkan. Pemerintah Daerah perlu mengaudit hambatan administratif yang menyebabkan “kelumpuhan” serapan Belanja Modal ini. (dhi)