Pengawasan GPM Sumsel, Strategi Kolaboratif Lintas Sektor Jaga Stabilitas Harga

Ancaman inflasi pangan yang fluktuatif menuntut respons cepat dan terintegrasi dari pemerintah daerah. Menjawab tantangan ini, Focus Group Discussion (FGD) di Palembang pada Selasa (30/9) merumuskan strategi inovatif: mereka memperkuat Pengawasan GPM Sumsel (Gerakan Pangan Murah) melalui pemanfaatan media sosial. Diskusi yang melibatkan Polda Sumsel, Satgas Pangan, Bulog, serta perwakilan dinas terkait dan pers ini membuktikan komitmen kolaboratif dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Kasubdit V Kamsus Dit Intelkam Polda Sumsel, AKBP Dudi Novery, SE, memimpin pertemuan ini. Kompol Ali Rojikin dari Satgas Pangan Dit Reskrimsus juga turut hadir. Peserta dari berbagai sektor, mulai dari Dinas Ketahanan Pangan hingga perwakilan UMKM, sepakat bahwa keberhasilan GPM tidak hanya ditentukan oleh penyaluran, tetapi juga oleh transparansi dan pengawasan efektif.

Inflasi Pangan dan Urgensi Pengawasan GPM Sumsel

Stabilitas harga pangan adalah pilar utama ketahanan ekonomi daerah. Inflasi yang disebabkan oleh komoditas pangan, terutama bahan pokok sensitif, secara langsung memukul daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Program GPM yang mengacu pada Juknis GPM 2025 menjadi acuan utama pelaksanaan stabilisasi pangan nasional. Program ini memiliki tujuan inti: ketersediaan, keterjangkauan, serta pengendalian inflasi pangan.

Dalam konteks Sumsel, tantangan logistik dan luasnya wilayah distribusi memerlukan metode pengawasan yang efisien dan murah. Satgas Pangan Dit Reskrimsus menegaskan bahwa GPM terbukti efektif menekan harga pangan dan menjaga stabilitas inflasi di Sumsel. Namun, keberlanjutan program membutuhkan penguatan pengawasan terpadu. Dukungan ini harus melibatkan aparat penegak hukum, Bulog, instansi terkait, dan masyarakat. Tingkat volatilitas inflasi pangan yang tinggi di Sumsel menjadi konteks penting mengapa GPM memerlukan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan.

Inovasi Digital dan Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pengawasan GPM Sumsel

Inovasi utama dari FGD ini menempatkan media sosial sebagai alat strategis vital. Perwakilan Dinas Kominfo menyoroti bahwa pengawasan GPM melalui media sosial adalah strategi murah, transparan, dan partisipatif. Pemanfaatan platform digital memungkinkan Dinas Perdagangan mempublikasikan jadwal Operasi Pasar dan harga komoditas pokok seperti Minyakita secara terbuka.

Perwakilan Dinas Pertanian menambahkan, media sosial menjadi alat efektif untuk menyampaikan informasi, menerima kritik, dan melakukan pemantauan partisipatif. Ini menciptakan akuntabilitas dua arah. Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan menekankan bahwa koordinasi dan komitmen semua pihak sangat menentukan keberhasilan program.

Di sisi logistik, perwakilan Bulog menyatakan bahwa mereka telah melaksanakan penugasan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) sesuai arahan Bapanas 2025. Namun, mereka mengakui masih ada pasar yang belum mereka pasok. Kondisi ini menuntut koordinasi lintas pihak agar mereka mencapai target penyaluran sesuai jadwal. Satgas Pangan Ditreskrimsus memastikan akan terus mengawal program Pengawasan GPM Sumsel dari sisi hukum. Mereka memastikan distribusi berjalan lancar dan menegakkan aturan harga sesuai HET.

Meskipun demikian, penggunaan media sosial sebagai alat pengawasan menghadapi tantangan yang realistis. Kritik dan masukan masyarakat harus direspons cepat dan diverifikasi. Tantangannya adalah membedakan kritik konstruktif dari informasi palsu (hoaks) yang berpotensi memicu kepanikan atau ketidakpercayaan publik. Dinas Kominfo dan Satgas Pangan perlu membangun mekanisme respons cepat untuk menjaga integritas informasi GPM di ruang digital.

Mengukur Dampak Inflasi dan Keberlanjutan Pengawasan GPM Sumsel

Sinergi yang tercipta dalam FGD—khususnya antara kepolisian, pemerintah daerah, dan Bulog—merupakan modal penting untuk menjamin efektivitas GPM ke depan. Strategi pengawasan digital bertujuan menjadikan Pengawasan GPM Sumsel lebih dari sekadar kegiatan sporadis. Upaya jangka panjang ini menciptakan sistem yang transparan dan resilient.

Kominfo menyampaikan bahwa kritik dan masukan masyarakat di media sosial harus dipandang sebagai bahan evaluasi positif. Dengan memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk peran wartawan dan UMKM lokal, Sumsel berpotensi menciptakan model tata kelola pangan yang efisien. Program GPM, didukung oleh pengawasan partisipatif dan digital, diharapkan mampu menjaga inflasi pangan di level aman. Ini akan secara nyata meningkatkan kesejahteraan dan mendukung program pembangunan daerah, sejalan dengan visi program Asta Cita. (sbr)