Resiliensi Fiskal: Strategi Pemkab OKI Hadapi Defisit Transfer Pusat Rp 241 Miliar

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Pemkab OKI) menghadapi tantangan fiskal serius pada tahun anggaran 2026 mendatang. Transfer dana dari pemerintah pusat dipastikan mengalami penyusutan signifikan. Totalnya mencapai Rp 241 miliar.

Angka ini menurun drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, di tengah tekanan keuangan tersebut, Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki menegaskan komitmen pemerintah daerah tidak akan kendur.

“Pendapatan daerah bakal berkurang cukup besar. Terutama dari komponen Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat,” ujar Muchendi.

Ia menyampaikan hal ini saat pidato pada Rapat Paripurna Hari Jadi ke-80 Kabupaten OKI, Sabtu (11/10). Muchendi menekankan pelayanan dasar untuk rakyat tidak boleh ikut menyusut. Justru di masa seperti ini, keberpihakan harus ditunjukkan.

Defisit Anggaran 241 M: Tantangan Fiskal Serius yang Dihadapi Pemkab OKI pada 2026

Tantangan fiskal yang dihadapi Pemkab OKI terbilang masif. Kepala DPKAD OKI, Farlidena Burniat, mengonfirmasi adanya penyusutan dana. Pada 23 September 2025, alokasi TKD tahun anggaran 2026 telah terbit.

Alokasi dana transfer untuk OKI tahun anggaran 2026 sebesar Rp 1,908 Triliun. Angka ini turun sebesar Rp 241 miliar dari tahun 2025 yang sebesar Rp 2,150 Triliun.

Penurunan transfer pusat ini memaksa Pemkab OKI mengambil langkah adaptif. Muchendi menyebut penyesuaian anggaran akan dilakukan bersama DPRD.

Proses ini harus selektif dan hati-hati. Tujuannya adalah agar program-program prioritas tetap berjalan. Prioritas utamanya adalah kebutuhan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.

Prioritas Anggaran Pro-Rakyat: Efisiensi Selektif dan Realokasi APBD Pemkab OKI

Menghadapi tantangan defisit, strategi utama Pemkab OKI adalah efisiensi. Namun, efisiensi ini tidak boleh memangkas program pro-rakyat.

Kepala DPKAD menjelaskan arah kebijakan daerah tetap mengacu pada Permendagri 86/2017. Regulasi ini mengatur bahwa janji kepala daerah menjadi prioritas utama. Prinsipnya, visi-misi kepala daerah harus diwujudkan.

“Tentu dengan adanya efisiensi tersebut kita akan melakukan penyesuaian, realokasi anggaran agar tetap survive dan terus bisa melayani masyarakat,” tegas Muchendi.

Ia menambahkan hak-hak pegawai tidak boleh sampai berkurang. Oleh karena itu, efisiensi akan diarahkan ke hal-hal yang tidak langsung menyentuh masyarakat seperti belanja perjalanan dinas, event seremonial, atau pengadaan yang bisa ditunda.

Langkah-langkah ini menunjukkan Pemkab OKI memegang komitmen moral.

Sinergi dan Akuntabilitas: Kunci Pemkab OKI Menghadapi Tekanan Keuangan Daerah

Gubernur Sumsel Herman Deru turut memberikan arahan. Ia meminta pemerintah daerah selektif di tengah tantangan efisiensi. Deru menegaskan setiap daerah harus mengutamakan kebutuhan super prioritas.

“Bukan efisiensinya yang harus didengungkan tapi bagaimana cara kita menghadapinya,” jelas Deru.

Ia menekankan pentingnya memilah belanja yang perlu dan tidak perlu. Deru menyebut janji kepada masyarakat adalah super prioritas pejabat politik.

Muchendi menegaskan keberhasilan mempertahankan program prioritas tidak lepas dari kolaborasi. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, sektor swasta, serta dukungan legislatif dan masyarakat.

Deru berpesan setiap elemen di daerah harus saling menguatkan. Mereka harus mempererat kerukunan dan kerja sama. Ini penting agar persoalan pembangunan dapat dihadapi.

Dengan demikian, strategi Pemkab OKI menghadapi penyusutan transfer pusat mengandalkan akuntabilitas internal dan sinergi eksternal. Strategi ini bertujuan memastikan pelayanan publik tetap prima.