Para pendidik di Sumatera Selatan mendesak adanya kepastian batasan hukum yang jelas dalam proses pendisiplinan siswa di sekolah. Kerentanan profesi di era digital menuntut adanya sinkronisasi regulasi agar tindakan edukatif tidak berujung pada kriminalisasi.
PALEMBANG, NUSALY – Lanskap dunia pendidikan kontemporer menempatkan para guru pada posisi yang dilematis. Di satu sisi mereka dituntut melahirkan generasi digital yang kompetitif, namun di sisi lain mereka dihantui oleh bayang-bayang jerat hukum akibat kaburnya batasan antara tindakan pendisiplinan edukatif dan delik kekerasan fisik maupun psikologis terhadap anak.
Aspirasi dan kecemasan sosiologis tersebut mengemuka dalam Seminar Hari Pendidikan Nasional 2026 bertajuk “Apa Kabar Guru? Sejahtera, Perlindungan Nyata dan Pendidikan Berkualitas” yang berlangsung di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Palembang, Rabu (20/5/2026).
Forum taktis yang diinisiasi oleh harian Sumatera Ekspres ini mempertemukan sedikitnya 400 perwakilan guru dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan dengan pihak pemegang kebijakan regional.
Dalam dinamika sekolah modern, pergeseran pola asuh dan tingginya daya kritis masyarakat sering kali membuat insiden domestik di ruang kelas dengan mudah bergeser menjadi komoditas viral di media sosial.
Tanpa adanya jaminan perlindungan profesi yang kokoh dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, para guru cenderung memilih sikap apatis dalam mendidik moral siswa demi menghindari risiko hukum.
Keberpihakan anggaran dan hukum
Peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari jaminan ketenangan bekerja para pendidik di tingkat tapak. Variabel kesejahteraan material dan kepastian perlindungan hukum merupakan dua pilar utama yang saling bertaut. Guru yang didera kecemasan finansial akibat keterlambatan insentif, ditambah ketakutan akan kriminalisasi, dipastikan gagal mentransfer nilai-nilai karakter secara optimal.
Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, menegaskan bahwa Pemprov Sumsel menempatkan reformasi perlindungan guru sebagai prioritas strategis daerah. Intervensi kebijakan tidak lagi sekadar berfokus pada pembangunan fisik ruang kelas baru, melainkan diarahkan pada penguatan advokasi hukum bagi guru-guru yang menghadapi tuntutan hukum saat menjalankan tugas kedinasan secara terukur.
Pihak otoritas wilayah mendorong dinas pendidikan di tingkat kabupaten dan kota untuk segera menyusun nota kesepahaman yang rigid bersama aparat kepolisian setempat. Langkah ini krusial sebagai panduan penyelesaian masalah (restorative justice) di tingkat internal sekolah sebelum sebuah perkara pendisiplinan masuk ke ranah hukum pidana umum.
“Guru yang sejahtera akan mengajar dengan tenang. Guru yang terlindungi akan bekerja dengan bermartabat. Dan guru yang kuat akan melahirkan pendidikan yang berkualitas. Pembangunan sektor pendidikan di Sumsel tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya keberpihakan nyata terhadap nasib para guru di lapangan,” ujar Cik Ujang di hadapan ratusan pendidik.
Tantangan etika di era AI
Selain problem hukum konvensional, dunia pendidikan di Sumatera Selatan saat ini juga dihadapkan pada arus disrupsi teknologi berupa penetrasi Kecerdasan Buatan (AI) di ruang-ruang kelas. Kemudahan akses informasi melalui mesin pintar mengubah peran tradisional guru dari satu-satunya sumber pengetahuan menjadi fasilitator dan filter etika digital bagi para siswa.
Wagub Cik Ujang mengingatkan, secanggih apa pun algoritma pemelajaran mesin yang diadopsi sekolah-sekolah perkotaan di Palembang, teknologi tersebut tetap memiliki batasan moral yang kaku. AI mampu menyuplai jawaban kognitif dalam hitungan detik, tetapi tidak memiliki empati, intuisi, dan sentuhan kemanusiaan yang menjadi esensi utama dari proses pembentukan karakter anak bangsa.
General Manager Sumatera Ekspres, H. Iwan Irawan, menambahkan bahwa forum seminar ini dirancang untuk menelurkan rekomendasi dokumen berupa batasan etika mendidik di era digital. Output dari rumusan ini diharapkan dapat menjadi pegangan teknis bagi guru dalam berinteraksi dengan siswa, baik di dunia nyata maupun di ruang siber, tanpa melanggar hak-hak anak.
“Kami berharap forum ini mampu melahirkan solusi konkret, terutama mengenai batasan-batasan hukum yang perlu dipahami guru dalam mendidik generasi digital. Dukungan penuh dari pemprov menjadi sinyal positif bagi penguatan iklim belajar yang aman,” kata Iwan Irawan.
Konsistensi pasca-seremoni
Rampungnya rangkaian seminar peringatan Hardiknas di Graha Bina Praja ini memindahkan beban pembuktian pada implementasi janji-janji perlindungan di lapangan. Komitmen Pemprov Sumsel akan diuji dari seberapa cepat mereka merespons kasus-kasus perselisihan antara wali murid dan guru yang kerap terjadi di daerah penyangga luar kota.
Dinas Pendidikan Provinsi bersama organisasi profesi seperti PGRI dituntut untuk lebih aktif melakukan sosialisasi kode etik guru dan undang-undang perlindungan anak secara berimbang. Langkah edukasi dua arah ini penting agar wali murid juga memahami bahwa penegakan disiplin di lingkungan sekolah merupakan bagian mutlak dari proses pembentukan mental anak yang tidak boleh diintervensi secara emosional.
Tata kelola pendidikan yang inklusif dan bermartabat di Sumatera Selatan hanya bisa terwujud jika para guru diletakkan kembali pada posisi terhormatnya sebagai pilar kebudayaan. Kepastian hukum dan kelayakan hidup bagi para pendidik adalah investasi hulu yang tidak boleh ditawar jika Bumi Sriwijaya benar-benar ingin melahirkan generasi emas yang tangguh, beretika, dan berdaya saing global. (dhi)
NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang
