PALEMBANG, NUSALY – Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Sumatera Selatan secara resmi mengukuhkan pengurus baru periode 2025–2030. Acara yang berlangsung di Aula DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, pada Senin (3/11/2025) ini tidak hanya menandai regenerasi organisasi, tetapi juga menjadi panggung diskusi strategis mengenai masa depan politik di tengah tantangan teknologi Kecerdasan Buatan (AI).
Pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua Umum AIPI Pusat, Dr. Alfitra Salamm, APU, dan disaksikan oleh akademisi, mahasiswa, perwakilan pemerintah daerah, serta lembaga legislatif.
Dalam sambutannya, Dr. Alfitra Salamm menegaskan bahwa AIPI harus bertransformasi menjadi laboratorium pemikiran dan kebijakan publik yang menjembatani dunia akademik dengan realitas pemerintahan dan masyarakat.
“Kita menghadapi tantangan politik lokal yang tidak ringan, mulai dari prioritas pembangunan daerah, lemahnya tata kelola partai, hingga munculnya gejala normalisasi kejahatan demokrasi,” ujar Alfitra.
Etika Digital dan Ancaman Manipulasi AI
Fokus pembahasan dalam pengukuhan ini banyak menyoroti isu AI dan dampaknya terhadap proses demokrasi. Ketua AIPI Sumatera Selatan yang baru dikukuhkan, Dr. (c) Ade Indra Chaniago, M.Si, menekankan bahwa era digital menuntut ilmuwan politik untuk mampu beradaptasi dan memberikan panduan etis dalam pemanfaatan teknologi.
“Perkembangan AI membawa peluang besar bagi efisiensi pemerintahan dan peningkatan partisipasi publik. Namun, tanpa literasi politik dan etika digital yang kuat, teknologi justru bisa menjadi alat manipulasi yang melemahkan demokrasi,” ungkap Ade Indra.
Gagasan ini kemudian didalami dalam Diskusi Publik bertema “Politik di Era AI” yang diselenggarakan usai pengukuhan. Dr. Meita Istianda, S.IP, M.Si, Dekan FHISIP Universitas Terbuka, mengungkapkan bahwa AI menghadirkan tantangan baru bagi ilmu politik modern.
“Kecerdasan buatan mengubah cara manusia memahami kekuasaan, informasi, dan opini publik. Memastikan bahwa teknologi tetap berpihak pada etika dan kemanusiaan adalah tugas kolektif akademisi,” ujar Dr. Meita.
Senada, Dr. (c) Aris Munandar, M.Si, Akademisi Universitas Taman Siswa Palembang, menyoroti bahwa AI menuntut kesiapan sosial dan politik, bukan hanya aspek teknis.
“AI bukan sekadar alat bantu, tetapi medium baru dalam pembentukan opini publik dan perilaku politik. AIPI harus mengambil peran penting dalam membangun kesadaran kritis masyarakat agar demokrasi tetap substansial dan manusiawi,” tegasnya.
Mengkaji Otsus sebagai Inovasi Kebijakan
Di sisi lain, AIPI juga mengambil peran dalam mendorong lahirnya inovasi kebijakan yang berbasis kajian akademis. Dr. Alfitra Salamm APU menambahkan bahwa organisasi juga perlu aktif mengkaji gagasan-gagasan yang berpotensi menjadi terobosan pembangunan daerah.
“Seperti gagasan Otonomi Khusus (Otsus) Sumatera Selatan yang perlu dikaji lebih mendalam. Bila berbasis riset dan argumentasi ilmiah yang kuat, gagasan seperti ini dapat menjadi terobosan bagi pemerataan pembangunan daerah,” jelasnya.
Komitmen AIPI sebagai mitra strategis juga disambut baik oleh legislatif. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dienaldi, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasi terhadap kiprah AIPI.
“DPRD Sumsel selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan kalangan akademisi, termasuk AIPI. Kolaborasi ini penting untuk memperkaya proses kebijakan publik dan memperkuat kualitas demokrasi di Sumatera Selatan,” ujarnya.
Melalui pengukuhan ini, AIPI Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk menjadi ruang pikir strategis bagi pembangunan politik dan pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan tantangan sosial di masa depan, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang responsif dan etis.
