Illegal Drilling Muba dan Ancaman Negara dalam Negara, Payung Hukum Palsu Permen ESDM Jadi Dalih Bisnis Haram

MUBA, NUSALY – Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), yang semestinya menjadi penyumbang vital migas bagi negara, kini terancam oleh maraknya praktik usaha ilegal yang tak terbendung, mencakup sektor pengeboran minyak tradisional (illegal drilling), kilang minyak ilegal (illegal refinery), hingga penambangan pasir (galian C) ilegal. Illegal Drilling Muba berkembang masif, yang ditengarai akibat lemahnya penegakan hukum.

Ironisnya, kegiatan ilegal tersebut kini berjalan secara terang-terangan dengan berlindung di balik regulasi negara: Peraturan Menteri ESDM Nomor 25. Hal ini menandai adanya penyalahgunaan otoritas regulasi yang menciptakan payung hukum palsu bagi aneksasi sumber daya alam negara.

Manipulasi Regulasi dan Meluasnya Illegal Drilling Muba

Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 secara prinsip, tidak dimaksudkan untuk memberikan izin sumur minyak baru. Peraturan ini sejatinya mengatur pengelolaan sumur minyak tua peninggalan era kolonial, yang wajib dikelola oleh badan hukum resmi (koperasi/BUMD) dengan hasil yang harus ditampung oleh Pertamina.

Namun, para pelaku usaha kini menggunakan Permen ESDM No. 25 sebagai dalih untuk membuka sumur-sumur minyak baru secara signifikan. Penyalahgunaan ini memicu lonjakan jumlah sumur baru dan meluasnya aktivitas kilang ilegal yang memproduksi minyak siap pakai. Usaha haram Illegal Drilling Muba tersebar luas di sedikitnya sepuluh kecamatan, antara lain Keluang, Babat Supat, Tungkal Jaya, Bayung Lincir, Babat Toman, Plakat Tinggi, Lawang Wetan, Sungai Keru, Sekayu, dan Sanga Desa.

Dimensi Kerugian Fiskal dan Korban Kemanusiaan

Menjamurnya illegal drilling dan illegal refinery telah menimbulkan dampak multidimensi yang sangat memprihatinkan. Kerugian paling nyata adalah kerusakan lingkungan yang masif karena operasi tanpa standar teknis K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan), yang menyebabkan degradasi lahan dan potensi pencemaran air secara permanen.

Dimensi fatal lainnya adalah korban jiwa dan keselamatan karena insiden kebakaran dan ledakan kerap terjadi. Namun, terlepas dari insiden maut tersebut, anehnya jalanan di Muba tetap ramai dipadati angkutan truk, tangki, fuso, dan tronton yang membawa ribuan barel minyak ilegal, bahkan hingga keluar pulau Jawa. Kerugian terbesar bagi negara adalah dimensi fiskal: ribuan barel minyak keluar dari Muba setiap hari, namun tidak ada satu rupiah pun yang masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muba. Kondisi ini merupakan bentuk kerugian yang sangat nyata dan sistematis terhadap keuangan daerah dan negara.

Kooptasi Aparat: ‘Uang Koordinasi’ sebagai SOP Bisnis

Inti dari kelancaran bisnis ilegal ini adalah adanya dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum. Oknum tersebut berperan krusial, mulai dari pengawal kendaraan pengangkut minyak, hingga petugas yang menerima dana yang disebut ‘uang koordinasi’.

Seorang eks pelaku usaha illegal drilling berinisial AD dari Kecamatan Keluang membenarkan adanya skema kooptasi ini. Menurut AD, kunci kelancaran bisnis tambang ilegal—baik pengeboran, galian C, dan angkutan minyak—adalah koordinasi finansial dengan aparat.

“Sangat banyak pak uangnya, siapa yang tak akan tergoda. Mulai dari koordinasi per drum hasil pengeboran, koordinasi masakan, fee tanah, sampai koordinasi angkutan,” ujar AD, Rabu (14/10/25).

Integritas Hukum dalam Rekayasa Kasus

Persoalan paling serius adalah keretakan dalam integritas hukum. Telah menjadi rahasia umum bahwa dalam setiap insiden kebakaran, hampir tidak pernah ada pengusaha besar ilegal yang terjerat kasus hukum. Penyelidikan kerap direkayasa dengan menunjuk seseorang yang disuruh mengaku sebagai pemilik—yang kemudian dijadikan tersangka—sementara pengusaha sebenarnya lolos dari jerat hukum.

Hal ini melanggar prinsip keadilan dan menegaskan adanya proteksi struktural terhadap para cukong minyak ilegal. Aparat penegak hukum, yang seharusnya menjadi benteng terakhir pertahanan negara terhadap praktik ilegal, justru dituding menjadi bagian dari sistem.

Selain migas, bisnis penambangan pasir (galian C) ilegal di sepanjang aliran Sungai Musi juga menjamur, yang sebagian besar diduga belum mengantongi izin sepenuhnya. Fenomena ini memperkuat indikasi bahwa di Muba, praktik bisnis ilegal telah menjadi ekonomi bayangan yang terintegrasi, menimbulkan tantangan mendasar terhadap tata kelola sumber daya alam dan kepastian hukum. (emen)