Dilema Safari Ramadhan di Babat Toman Saat Agenda Bupati Harus Mengetuk Pintu Swasta

Niat mulia mempererat silaturahmi melalui agenda Safari Ramadhan Bupati Musi Banyuasin di Kelurahan Babat Toman kini dibayangi isu miring. Pemerintah Kecamatan Babat Toman kedapatan menyebar proposal permintaan dana hingga puluhan juta rupiah kepada pihak swasta dengan dalih ketiadaan anggaran resmi, sebuah praktik yang mempertaruhkan marwah birokrasi di hadapan pelaku usaha.

MUBA, NUSALY – Di atas kertas, Safari Ramadhan adalah momen sakral bagi seorang kepala daerah untuk menyerap aspirasi sekaligus syiar keagamaan. Namun, di Kecamatan Babat Toman, rencana kunjungan Bupati Musi Banyuasin (Muba), H. M. Toha, ke Masjid Suro pada 13 Maret 2026 mendatang, justru berubah menjadi beban administratif yang memicu polemik.

Alih-alih dibiayai oleh anggaran rutin pemerintah daerah, hajatan resmi ini justru harus “mengemis” dukungan finansial ke sektor swasta. Selembar proposal bernomor 140/BT-II/2026 menjadi bukti otentik bagaimana birokrasi tingkat kecamatan harus memutar otak—atau lebih tepatnya, menaruh keranjang sumbangan—ke meja-meja perusahaan tambang, perkebunan, hingga pengusaha minyak lokal di wilayah tersebut.

Targetnya tidak main-main. Rincian anggaran yang diajukan mencapai Rp56.700.000. Angka fantastis ini tersedot sebagian besar untuk urusan seremonial konsumsi, seperti 800 kotak nasi dan camilan yang nilainya menembus angka Rp33,6 juta, hingga penyewaan tenda serta kursi VIP yang menyentuh angka jutaan rupiah.

Ironi di Wilayah Domisili

Plt Camat Babat Toman, Darwin, saat dikonfirmasi pada Jumat (6/3/2026), mengakui bahwa langkah “jemput bola” anggaran ke pihak swasta ini dilakukan karena ketiadaan alokasi dana dari kabupaten. Ia berdalih bahwa kunjungan kerja bupati ke daerahnya tidak dibekali biaya operasional yang mencukupi untuk menjamu tamu dan masyarakat dalam skala besar.

“Memang benar kami menyebarkan proposal kepada perusahaan-perusahaan. Kami juga merangkul pengusaha minyak lokal karena memang tidak ada anggaran untuk penyambutan,” ujar Darwin. Ia menegaskan bahwa sebelumnya telah dilakukan rapat koordinasi dengan perwakilan perusahaan dan mengklaim bahwa sumbangan bersifat sukarela tanpa unsur paksaan.

Namun, di mata publik, dalih “sukarela” ini terasa janggal. Bagaimana mungkin sebuah institusi pemerintah yang memegang otoritas wilayah dan perizinan, meminta dana kepada pihak yang mereka awasi?

Praktik ini dinilai menciptakan hubungan transaksional yang tidak sehat dan rentan terhadap konflik kepentingan. Terlebih lagi, Babat Toman merupakan kecamatan tempat tinggal sang bupati, yang seharusnya menjadi cerminan dari tata kelola pemerintahan yang paling bersih dan mandiri.

Beban Pihak Ketiga

Persoalan ini memicu gelombang kritik dari warga setempat. Banyak yang menyayangkan jika marwah Bupati Muba harus dipertaruhkan hanya demi urusan konsumsi dan tenda. Jika sebuah agenda resmi pemerintah daerah tidak mampu dibiayai secara mandiri, maka urgensi dan efisiensi kegiatan tersebut patut dipertanyakan.

“Sangat disayangkan, kalau memang tidak ada dananya dan terkesan memberatkan kecamatan, lebih baik kegiatan ini ditiadakan saja daripada harus menyebar proposal ke perusahaan. Ini mencoreng nama baik bupati kita sendiri,” ungkap salah seorang tokoh warga yang enggan disebutkan namanya dalam pemberitaan.

Langkah penggalangan dana ini seolah mengonfirmasi adanya lubang besar dalam sistem penganggaran daerah. Jika untuk menyambut pimpinan tertingginya saja sebuah kecamatan harus “menagih” kepada sektor swasta, maka muncul pertanyaan besar mengenai ke mana alokasi dana taktis dan dana rutin pemerintahan selama ini mengalir.

Kini, bola panas ada di tangan Pemerintah Kabupaten Muba. Publik menanti respons tegas untuk menghentikan praktik “pungutan halus” berkedok proposal keagamaan ini. Jangan sampai niat baik untuk bersilaturahmi di bulan suci justru meninggalkan jejak buruk dalam catatan transparansi anggaran daerah. Safari Ramadhan semestinya menjadi ajang memberi bagi rakyat, bukan malah membebani pihak lain demi kemegahan sebuah sambutan protokol. (hra)