Dilema Sumur Minyak Rakyat di Lahan Hindoli Jadi Atensi Herman Deru

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru tinjau lokasi kebakaran di Keluang dan tawarkan skema business-to-business sebagai jalan tengah bagi masyarakat serta perusahaan.

MUBA, NUSALY – Asap hitam yang membubung dari sumur minyak ilegal di Desa Tanjung Dalam, Musi Banyuasin, menyisakan persoalan pelik yang melampaui sekadar urusan api. Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru turun langsung meninjau sisa-sisa kebakaran di area Hak Guna Usaha (HGU) PT Hindoli tersebut, Jumat (3/4/2026).

Insiden yang dipicu ledakan di area tebing pada Selasa malam lalu ini kini menjadi momentum krusial untuk menata ulang hubungan antara investasi besar dan ruang hidup masyarakat.

Herman Deru melihat kebakaran ini bukan sekadar musibah, melainkan sinyal keras perlunya evaluasi total. Ia tak ingin ada pihak yang terus-terusan dirugikan—perusahaan kehilangan aset, sementara masyarakat bertaruh nyawa di sumur tak berizin. Baginya, solusi jangka panjang harus segera ditarik ke meja perundingan dengan format yang lebih profesional.

Jalan Tengah B-to-B

Gubernur menawarkan konsep simbiosis mutualisme untuk mengakhiri kucing-kucingan antara penambang rakyat dan pemegang HGU. Salah satu opsi yang dilempar adalah peningkatan jenjang pembicaraan menuju skema business-to-business (B-to-B). Dengan cara ini, aktivitas masyarakat bisa terwadahi secara legal tanpa mengganggu usaha pokok perusahaan di sektor perkebunan.

“Kita harus pertimbangkan usaha pokok Cargill ini adalah perkebunan. Untuk wilayah yang sudah terlanjur terbakar, mungkin perlu pembatasan dulu. Kita tata luasnya, lalu cari solusi B-to-B supaya perusahaan tidak rugi dan masyarakat tetap bisa makan,” ujar Herman Deru di sela tinjauannya.

Ia mengakui bahwa ide yang dilempar Bupati Muba sudah cukup solutif. Namun, mengingat PT Hindoli merupakan Penanaman Modal Asing (PMA), landasan aturan yang kuat menjadi syarat mutlak agar kebijakan daerah tidak berbenturan dengan hukum internasional. Penataan ini mencakup pendataan lahan terdampak hingga legalitas aktivitas masyarakat yang selama ini disinyalir berjalan di area abu-abu.

Nasib Warga di Lingkar Tambang

Di tengah isu panas soal minyak, Herman Deru tetap memastikan hak-hak dasar warga di sekitar konsesi tetap terpenuhi. Ia menyisir fasilitas pendidikan di Yayasan Pendidikan Tanjung Dalam hingga layanan kesehatan di klinik setempat. Sedikitnya 92 rumah tangga yang berada di lingkar operasional perusahaan dilaporkan masih mendapatkan akses BPJS dan pelayanan publik yang memadai.

“Pendidikan dan kesehatan sudah kita cek, pelayanannya berjalan baik. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Muba juga terjaga,” tambahnya sebelum melaksanakan Salat Jumat di Masjid Al Muhajirin.

Langkah Gubernur di Keluang ini mengirimkan pesan kuat: pemerintah tidak boleh menutup mata pada aktivitas ekonomi rakyat, namun keteraturan dan keselamatan tetap menjadi panglima. Kini, bola panas penataan sumur minyak rakyat ada di tangan sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat, daerah, dan para investor asing. (desta)