DPRD Muba Kedepankan Dialog Terbuka dalam Menyerap Aspirasi Publik

Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan komitmennya sebagai rumah rakyat dengan menyambut langsung para pengunjuk rasa di depan gerbang parlemen. Langkah ini menjadi bukti bahwa komunikasi dua arah antara legislatif dan elemen masyarakat dapat terjalin secara bermartabat tanpa mengesampingkan ketertiban umum.

SEKAYU, NUSALY – Suasana di depan Gedung DPRD Musi Banyuasin pada Senin (13/4/2026) menjadi cerminan matangnya kedewasaan berpolitik di Kabupaten tersebut. Alih-alih menemui jalan buntu, aksi penyampaian pendapat oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan justru berakhir dengan diskusi produktif setelah jajaran pimpinan dewan memutuskan untuk turun langsung ke lapangan.

Ketua DPRD Muba, Afitni Junaidi Gumay, SE, didampingi Anggota DPRD Indra Kesumajaya, SH., M.Si, menyambut perwakilan massa dengan tangan terbuka. Keterlibatan langsung pimpinan legislatif ini menjadi sinyal kuat bahwa setiap keluhan warga merupakan prioritas yang harus didengarkan secara saksama.

Menjaga Ketertiban dalam Demokrasi

Aksi yang melibatkan gabungan lembaga swadaya masyarakat seperti Geramm, DPD-LAN, Gempita Sumsel, hingga Cakra Sriwijaya ini berjalan dalam koridor hukum yang berlaku. Para peserta unjuk rasa menyampaikan berbagai poin keberatan serta harapan terkait isu-isu terkini yang menyentuh kepentingan publik di Musi Banyuasin.

Dalam kesempatan tersebut, Afitni Junaidi Gumay secara khusus mengapresiasi cara para demonstran dalam menyuarakan pendapat. Ia menilai bahwa ketertiban yang ditunjukkan oleh para pengunjuk rasa mempermudah proses penyerapan aspirasi sehingga substansi masalah dapat dipahami dengan jernih oleh pihak legislatif.

“Kami sangat menghargai aksi yang dilakukan secara tertib dan damai ini. Ini adalah bentuk komunikasi yang sehat bagi kemajuan daerah kita,” ujar Afitni saat berdialog dengan para perwakilan massa.

Komitmen pada Suara Rakyat

Penerimaan aspirasi yang dilakukan secara kondusif ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat. Pihak DPRD Muba berkomitmen untuk menindaklanjuti poin-poin yang disampaikan dalam aksi tersebut melalui mekanisme internal dewan, baik lewat rapat komisi maupun koordinasi dengan instansi pemerintah terkait.

Keterbukaan parlemen di Sekayu dalam menghadapi kritik dan saran menjadi catatan penting bagi tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Dengan mengedepankan wajah humanis, DPRD Muba berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan yang dilahirkan nantinya tetap berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat di Bumi Serasan Sekate.

Hingga massa membubarkan diri dengan teratur, situasi di lokasi tetap terjaga dengan aman. Keberhasilan dialog ini membuktikan bahwa penyampaian aspirasi tidak harus berujung ketegangan asalkan ada ruang komunikasi yang dibuka secara jujur dan adil. ADV