DPRD OKU Selatan “Sodorkan” Catatan Kritis atas Kinerja Pemerintah

Langkah legislatif menyerahkan rekomendasi LKPJ 2025 menjadi babak baru bagi akuntabilitas birokrasi di Bumi Serasan Seandanan. Bukan sekadar seremonial, dokumen ini memuat poin-poin evaluasi yang menentukan arah kebijakan daerah ke depan.

MUARADUA, NUSALY – Gedung Paripurna Sekretariat DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan mendadak riuh oleh diskusi serius, Senin (20/4/2026). Di sana, fungsi pengawasan legislatif benar-benar diuji. Agenda tunggalnya jelas: penyerahan keputusan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD OKU Selatan Carles Minarko bersama Wakil Ketua I Yohana Yuda Yanti Abusama ini, menjadi muara dari kerja panjang Panitia Khusus (Pansus). Selama berpekan-pekan, para wakil rakyat ini “menguliti” capaian kinerja eksekutif, membandingkan janji dalam dokumen rencana kerja dengan realitas serapan anggaran di lapangan.

Bagi DPRD, rekomendasi ini adalah harga mati untuk memastikan setiap rupiah APBD tidak menguap begitu saja tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Dokumen yang ditandatangani hari itu adalah kompas bagi birokrasi agar tidak keluar dari rel pembangunan yang sudah disepakati.

Respons dan Komitmen Eksekutif

Bupati OKU Selatan Abusama, hadir bersama Wakil Bupati Misnadi. Di hadapan dewan, Abusama tampak menyimak dengan seksama setiap poin evaluasi yang dibacakan. Sikap ini menjadi sinyal penting bahwa eksekutif tidak menutup telinga terhadap kritik.

Bupati menyampaikan apresiasi terbuka kepada Pansus DPRD. Ia menyebut, ketelitian dewan dalam menelaah laporan merupakan bantuan besar bagi pemerintah untuk melihat “titik buta” dalam penyelenggaraan pemerintahan sepanjang tahun 2025.

“Kami berterima kasih atas kerja keras Pansus. Dedikasi dan tenaga yang dicurahkan rekan-rekan dewan sangat krusial. Seluruh masukan ini adalah bentuk komitmen kita bersama untuk memperbaiki kinerja,” ujar Abusama dengan nada tegas.

Ia memastikan, catatan dari dewan tidak akan berakhir di tumpukan arsip. Pemerintah Kabupaten OKU Selatan berjanji akan segera menerjemahkan rekomendasi tersebut ke dalam langkah konkret di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fokusnya adalah pembenahan layanan publik dan efektivitas belanja daerah yang seringkali menjadi sorotan dalam laporan evaluasi tahunan.

Pesan untuk Birokrasi

“Seluruh masukan anggota dewan adalah perhatian serius bagi kami. Rekomendasi ini wahana evaluasi menyeluruh. Catatan itu akan langsung kami tindak lanjuti dan dijadikan acuan perbaikan kinerja ke depan,” tambah Bupati.

Penyerahan rekomendasi ini menegaskan bahwa kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten tetap berjalan pada koridor check and balances. Keharmonisan ini menjadi modal sosial yang mahal harganya bagi stabilitas pembangunan di OKU Selatan.

Melalui mekanisme ini, publik diajak melihat bahwa tata kelola pemerintahan tidak dijalankan di ruang kedap suara. Ada pengawasan, ada kritik, dan yang terpenting: ada kemauan untuk berbenah demi kepentingan masyarakat luas. (jum)