DPRD Sumsel Desak Evaluasi Total Sistem Keamanan Dana Pendidikan Usai Pembobolan Rekening SMAN Dua Prabumulih

Melalui Komisi Lima DPRD Sumsel minta otoritas pendidikan tutup celah kejahatan siber guna lindungi hak belajar siswa senilai hampir satu miliar rupiah.

PALEMBANG, NUSALY – Skandal peretasan yang menguras Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) milik SMAN 2 Prabumulih senilai Rp 942 juta memicu reaksi keras dari gedung parlemen provinsi.

DPRD Provinsi Sumatera Selatan secara kelembagaan menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus memberikan peringatan serius terhadap rapuhnya sistem proteksi digital di lingkungan sekolah.

Keberhasilan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel meringkus para pelaku yang diduga berpesta narkoba dari uang jarahan tersebut menjadi momentum bagi legislatif untuk menuntut pertanggungjawaban sistemik.

Anggota Komisi V DPRD Sumsel, Fajar Febriansyah, menegaskan bahwa dana BOS bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan urat nadi bagi operasional pendidikan ribuan siswa.

Kebocoran anggaran negara dalam jumlah masif ini dipandang sebagai kegagalan berlapis yang harus segera dibenahi agar tidak menjadi tren kejahatan baru yang menyasar institusi pendidikan.

Menuntut Penguatan Benteng Fiskal Pendidikan

Lembaga legislatif memandang peristiwa di Prabumulih sebagai alarm merah bagi seluruh sekolah di Sumatera Selatan agar segera memperketat standar operasional prosedur pengelolaan keuangan digital.

Fajar Febriansyah mendorong Dinas Pendidikan Provinsi untuk tidak hanya melakukan audit internal, tetapi juga menggandeng pakar keamanan siber guna menyisir titik lemah pada seluruh mekanisme transfer dan penyimpanan dana pendidikan.

“Dana BOS adalah instrumen negara yang sangat krusial bagi keberlangsungan belajar siswa. Kejadian ini membuktikan bahwa sistem pertahanan siber kita masih sangat rentan. Harus ada penguatan sistem secara menyeluruh, baik dari sisi teknologi maupun prosedur administrasi, agar virus pembobolan ini tidak menjalar ke sekolah-sekolah lain,” tegas politisi PAN tersebut, Minggu (5/4/2026).

DPRD Sumsel melalui komisi terkait juga menekankan pentingnya transparansi dalam menelusuri adanya kelalaian prosedur di tingkat pelaksana. Jika ditemukan pelanggaran standar operasional yang memudahkan akses bagi para peretas, parlemen meminta agar sanksi tegas diberlakukan sesuai regulasi demi menjaga wibawa pengelolaan anggaran publik.

Jaminan Keberlanjutan Hak Belajar Siswa

Prioritas utama yang ditegaskan DPRD Sumsel saat ini adalah memastikan roda operasional SMAN 2 Prabumulih tetap berputar kencang meskipun kehilangan dana hampir satu miliar rupiah.

Fajar Febriansyah mendesak pemerintah daerah segera merumuskan solusi cepat untuk memulihkan kondisi finansial sekolah agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu sedikit pun.

Jangan sampai kegagalan sistem keamanan siber berujung pada kerugian yang harus ditanggung oleh para siswa di lapangan.

DPRD Sumsel berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, sembari memastikan bahwa setiap kebijakan pemulihan dana tetap mengutamakan hak-hak pendidikan.

Prahara ini menjadi cermin bagi tata kelola birokrasi Sumatera Selatan untuk lebih serius membentengi aset negara dari ancaman kriminalitas digital yang kian beringas. (ADV)