DPRD Sumsel Dorong WFH ASN Jadi Senjata Ampuh Pangkas Konsumsi BBM Hingga Delapan Belas Persen

Muhammad Toha ingatkan Pemprov agar penghematan energi global jangan sampai buat pelayanan publik di Sumatera Selatan jadi lelet.

PALEMBANG, NUSALY – Kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi pegawai negeri di lingkungan Pemprov Sumatera Selatan bukan sekadar soal urusan santai di rumah.

Anggota Komisi V DPRD Sumsel Muhammad Toha justru melihat celah strategis untuk menyelamatkan kas energi daerah.

Dengan membatasi pergerakan ribuan ASN, terutama pada hari Jumat, konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sumsel diklaim bisa anjlok hingga 18 persen. Sebuah angka yang cukup besar untuk menjaga napas ketahanan energi nasional di tengah situasi dunia yang sedang tidak menentu.

Politisi PKS ini menilai bahwa memotong mobilitas kendaraan dinas maupun pribadi para abdi negara adalah langkah preventif yang paling masuk akal saat ini. Apalagi, pemerintah pusat baru saja mengumumkan harga BBM bersubsidi tetap stabil per 1 April 2026.

Maka, penghematan di tingkat lokal menjadi kunci agar stok bahan bakar di lapangan tidak jebol akibat pemakaian yang serampangan.

Jangan Sampai Pelayanan Publik Ikut Libur

Meski memberikan lampu hijau, Toha melempar peringatan keras kepada jajaran eksekutif. Ia tidak ingin alasan “kerja dari rumah” menjadi tameng bagi ASN untuk bermalas-malasan atau memperlambat urusan rakyat.

Efisiensi energi memang penting, tapi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan cepat dan tepat adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.

“WFH ini bagus untuk hemat BBM sampai 18 persen, tapi jangan sampai produktivitas kerja malah melandai. Tempat kerja boleh di mana saja, tapi pelayanan kepada masyarakat wajib tetap prima. Jangan sampai orang mau urus surat-surat jadi terhambat karena alasan pegawainya sedang WFH,” tegas Muhammad Toha, Rabu (1/4/2026).

Kekhawatiran legislatif ini berdasar pada pengalaman masa lalu di mana fleksibilitas kerja sering kali disalahartikan sebagai pelonggaran tanggung jawab. Oleh karena itu, DPRD mendesak Pemprov segera menyusun aturan main yang ketat dan transparan.

Butuh Aturan Main yang Tegas

Skema pembagian tugas antara mereka yang bekerja di kantor (Work From Office) dan yang di rumah harus dibuat sejelas mungkin. Tanpa regulasi teknis yang matang, kebijakan ini dikhawatirkan hanya akan menimbulkan kebingungan di lapangan dan celah bagi penurunan kinerja birokrasi.

Toha meminta Pemprov Sumsel segera menetapkan indikator kinerja yang terukur bagi ASN yang WFH. Dengan begitu, penghematan energi sebesar 18 persen tersebut bisa tercapai tanpa harus mengorbankan kualitas tata kelola pemerintahan.

Sinergi antara penghematan BBM dan profesionalisme kerja diharapkan mampu membawa Sumsel menjadi contoh daerah yang cerdas dalam merespons krisis energi global. (ADV)