Pentingnya Perlindungan Perempuan dan Inovasi: Gubernur Sumsel Ajukan Tiga Raperda Baru ke DPRD

PALEMBANG, NUSALY — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali melanjutkan agenda legislatifnya dengan menggelar Rapat Paripurna ke-XVII pada Senin (7/7/2025). Agenda utama rapat ini adalah penyampaian penjelasan Gubernur Sumsel H Herman Deru terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penting yang diharapkan dapat menjadi payung hukum baru bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.

Rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat DPRD Sumsel ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel Raden Gempita, didampingi Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie dan Wakil Ketua Nopianto. Turut hadir Gubernur Sumsel H Herman Deru, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Edward Chandra, serta jajaran kepala dinas, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan para undangan.

Gubernur Sumsel H Herman Deru menjelaskan bahwa ketiga Ranperda yang diajukan ini sebelumnya telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sumsel. “Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan agar kiranya tiga Ranperda ini dapat dilakukan pembahasan melalui tahapan pembicaraan DPRD Sumsel untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama guna ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Gubernur Deru, menggarisbawahi harapan akan dukungan legislatif.

Fokus pada Pemberdayaan, Inovasi, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Tiga Ranperda strategis yang diajukan oleh Gubernur Herman Deru adalah:

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Ranperda ini menunjukkan komitmen Pemprov Sumsel dalam memperkuat posisi dan hak-hak perempuan serta memastikan perlindungan optimal bagi anak-anak di seluruh wilayah. Ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.
2. Ranperda tentang Riset dan Inovasi: Kehadiran Ranperda ini sangat krusial untuk mendorong ekosistem riset dan inovasi di Sumsel. Diharapkan Ranperda ini dapat memacu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lokal, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan daya saing daerah.
3. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumsel Tahun 2025-2029: Sebagai dokumen perencanaan utama, Ranperda RPJMD ini akan menjadi panduan strategis bagi seluruh program dan kegiatan pembangunan di Sumsel selama lima tahun ke depan. Ini memastikan arah pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

DPRD Siapkan Pandangan Fraksi, Paripurna Diskors Hingga Jumat

Menanggapi penjelasan Gubernur, Wakil Ketua DPRD Sumsel Raden Gempita menyatakan bahwa penjelasan tersebut perlu ditanggapi secara mendalam oleh anggota DPRD Sumsel. Tanggapan ini akan disampaikan dalam bentuk pandangan umum dari masing-masing fraksi DPRD Sumsel.

“Untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing fraksi menyiapkan tanggapannya, maka rapat paripurna diskors sampai Jumat (11/7/2025),” ujar Raden Gempita. Penundaan ini menunjukkan bahwa DPRD akan mencermati setiap detail Ranperda yang diajukan, memastikan setiap aspek telah dipertimbangkan secara matang sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Proses ini mencerminkan fungsi pengawasan dan legislasi DPRD yang berjalan efektif demi menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat. ***