Fika Nur Alawi dan Cory Erin Hardi dinyatakan bersalah dalam perkara suap pengadaan Chromebook dan smartboard Disdikbud Muara Enim. Dalam dakwaan, JPU KPK mengungkap komitmen fee mencapai Rp13,1 miliar.
PALEMBANG, NUSALY.COM — Dua pihak swasta yang terseret perkara suap pengadaan Chromebook dan smartboard pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025 dijatuhi hukuman penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Senin (9/11/2026).
Fika Nur Alawi, Direktur PT Millenium Solusi Abadi (MSA), divonis 2 tahun 2 bulan penjara dan denda Rp150 juta. Sementara Cory Erin Hardi, staf pemasaran perusahaan yang sama, dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp200 juta.
Majelis hakim yang diketuai Fatimah, S.H., M.H., menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Fika Nur Alawi selama 2 tahun 2 bulan dan denda Rp150 juta, subsider 70 hari kurungan,” tegas hakim saat membacakan putusan.
Adapun Cory dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp200 juta, dengan ketentuan subsider 60 hari kurungan apabila denda tidak dibayar.
Setelah mendengarkan putusan, kedua terdakwa melalui penasihat hukum masing-masing menyatakan masih pikir-pikir. Sikap serupa disampaikan JPU KPK.
Vonis tersebut sama dengan tuntutan yang sebelumnya diajukan JPU KPK dalam persidangan.
Komitmen Fee Rp13,1 Miliar
Perkara ini tidak hanya mengungkap keterlibatan dua pihak swasta dalam pengadaan perangkat pendidikan. Dalam dakwaannya, JPU KPK memaparkan dugaan pembagian komitmen fee sebesar Rp13,1 miliar yang dikaitkan dengan pengadaan Chromebook dan smartboard di Disdikbud Muara Enim.
Menurut uraian dakwaan, Fika dan Cory disebut mengatur pembagian uang kepada sejumlah penyelenggara negara. Komitmen fee itu disebut sebesar 10 persen dari nilai pembayaran pengadaan setelah dipotong pajak.
JPU mengungkapkan, salah satu pihak yang disebut menerima uang adalah Edison, Bupati Muara Enim saat itu, dengan nilai sekitar Rp3,3 miliar.
Selain itu, Kepala Disdikbud Muara Enim Rudi Hasrullah disebut menerima Rp870 juta. Kemudian, Kepala Bidang Sekolah Dasar Disdikbud Muara Enim Abi Nurwardani disebut menerima Rp700 juta, sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Karmidi disebut menerima Rp300 juta.
Seluruh angka tersebut merupakan bagian dari uraian JPU dalam dakwaan mengenai pembagian komitmen fee pengadaan. Rincian itu menggambarkan pihak-pihak yang disebut dalam konstruksi perkara, bukan kesimpulan tersendiri dari putusan terhadap Fika dan Cory.
Menyeret Bupati Muara Enim
Kasus pengadaan Chromebook dan smartboard tersebut turut menyeret Edison, yang saat perkara mencuat menjabat Bupati Muara Enim. Ia kemudian terjerat dalam proses hukum KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT).
Perkara ini memperlihatkan bagaimana pengadaan perangkat pendidikan yang semestinya mendukung kegiatan belajar mengajar justru menjadi objek dugaan praktik suap. Proses persidangan terhadap pihak-pihak lain dalam perkara ini menjadi bagian penting untuk mengungkap lebih jauh pertanggungjawaban masing-masing pihak. (InSan)
