Edward Candra Kawal Akuntabilitas Fiskal Sumatera Selatan

Sekretaris Daerah H. Edward Candra bersama para kepala daerah serahkan LKPD Unaudited 2025 ke BPK sebagai komitmen menjaga marwah pengelolaan keuangan daerah.

PALEMBANG, NUSALY – Marwah pengelolaan keuangan di Sumatera Selatan kembali diuji dalam ruang audit. Selasa (31/3/2026), Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, H. Edward Candra, berdiri di barisan depan bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sumsel.

Mereka hadir di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan bukan sekadar untuk seremoni, melainkan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025. Inilah gerbang pertama menuju transparansi fiskal yang paripurna.

Bagi Edward Candra, dokumen yang diserahkan ini adalah potret kejujuran birokrasi dalam mengelola setiap rupiah APBD. Penyerahan tepat waktu ini menegaskan bahwa Sumatera Selatan tidak main-main dengan urusan akuntabilitas.

Dokumen ini akan menjadi bahan baku bagi tim BPK untuk membedah sejauh mana uang rakyat dikelola dengan prinsip kewajaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

Uji Kewajaran

Laporan Unaudited ini ibarat rapor sementara sebelum ujian akhir. Kepala Bidang Pemeriksaan Sumatera Selatan II, Cendy Avrian, S.E., M.Sc., menekankan bahwa dokumen ini sangat krusial. BPK tidak akan sekadar membaca angka di atas kertas, tetapi akan menerjunkan tim ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual.

Proses audit ini menjadi penentu apakah tata kelola keuangan daerah benar-benar sehat atau hanya tampak rapi di permukaan.

“Laporan ini disusun oleh pemerintah daerah dan wajib diserahkan. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban nyata sebelum nantinya tim kami melakukan audit terperinci untuk memberikan opini final,” ujar Cendy di sela prosesi penandatanganan berita acara.

Ada tujuh komponen utama yang diserahkan Pemprov Sumsel, mulai dari Laporan Realisasi Anggaran hingga Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang sangat detail. Kelengkapan ini menjadi sinyal kuat bahwa jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah komando Edward Candra telah bekerja keras menyisir setiap pos anggaran agar selaras dengan standar akuntansi pemerintahan yang ketat.

Sinergi Kolektif

Pemandangan para kepala daerah yang hadir serentak memberikan pesan politik dan manajerial yang kuat: Sumatera Selatan solid. Edward Candra memastikan bahwa sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota adalah harga mati untuk mewujudkan tata kelola yang bersih.

Tidak boleh ada daerah yang tertinggal dalam standar pelaporan keuangan jika ingin membawa Sumsel sebagai provinsi teladan dalam integritas fiskal.

BPK akan segera menindaklanjuti penyerahan ini dengan pemeriksaan lapangan yang mendalam. Opini kewajaran yang nantinya dikeluarkan akan menjadi barometer harga diri bagi setiap pimpinan daerah.

Edward Candra berharap kerja keras seluruh tim keuangan di lingkungan Pemprov Sumsel membuahkan hasil yang membanggakan, yakni mempertahankan tradisi opini audit yang positif.

Integritas Daerah

Kehadiran para Kepala OPD dalam agenda ini juga mempertegas dukungan teknis yang total. Penyerahan LKPD ini menjadi langkah awal yang menentukan langkah pembangunan Sumatera Selatan ke depan.

Bagi Edward Candra, akuntabilitas yang baik akan melahirkan kepercayaan publik yang lebih luas, yang pada akhirnya mempermudah eksekusi program-program strategis daerah.

Dengan tuntasnya penyerahan LKPD Unaudited ini, Sumatera Selatan membuktikan kedisiplinannya dalam mengikuti siklus anggaran negara.

Di bawah pengawalan ketat Edward Candra, Bumi Sriwijaya terus berupaya memastikan bahwa setiap sen uang negara tidak hanya habis terbelanja, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. (desta)