Edward Candra Kejar Terobosan Pembiayaan Pembangunan Sumsel

Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, H. Edward Candra instruksikan jajaran manfaatkan perpanjangan waktu Kemendagri guna sempurnakan dokumen creative financing.

PALEMBANG, NUSALY – Ambisi Sumatera Selatan untuk lepas dari ketergantungan dana konvensional kini memasuki fase krusial. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) tengah memacu kesiapan data dukung untuk penilaian creative financing—sebuah skema pembiayaan inovatif yang menjadi kunci akselerasi infrastruktur di masa depan.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, H. Edward Candra, menegaskan bahwa akurasi data bukan sekadar urusan administratif, melainkan pertaruhan kredibilitas fiskal daerah di mata pusat.

Langkah strategis ini mencuat saat Edward Candra mengikuti koordinasi daring bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dari Command Center, Kamis (26/3/2026). Perpanjangan waktu yang diberikan Kemendagri tidak disia-siakan.

Bagi Edward, ini adalah celah sempit yang harus dimanfaatkan untuk memoles dokumen agar benar-benar mencerminkan kesiapan Sumsel dalam mengelola pendanaan non-APBD yang akuntabel.

Inovasi Fiskal

Selama ini, pembangunan daerah kerap terbentur pada terbatasnya anggaran transfer dari pusat. Lewat creative financing, Sumsel mencoba mendobrak kebuntuan itu.

Edward Candra melihat mekanisme ini sebagai peluang untuk menghadirkan proyek-proyek strategis tanpa harus membebani struktur belanja daerah secara berlebihan. Fokusnya jelas: pembangunan berkelanjutan yang ditopang oleh kecerdasan finansial, bukan sekadar pengajuan proposal rutin.

“Kita punya peluang besar di sini. Jangan lagi hanya bersandar pada cara-cara konvensional yang lambat. Melalui perpanjangan waktu ini, saya minta semua data diperas lagi, disempurnakan hingga sesuai standar pusat,” tegas Edward Candra.

Ia menekankan bahwa keberhasilan dalam penilaian ini akan menjadi gambaran nyata sejauh mana terobosan yang sudah diupayakan Pemprov Sumsel selama ini.

Akurasi Data

Penyempurnaan dokumen ini menuntut sinergi lintas sektoral yang tanpa sekat. Edward menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk bekerja dalam satu frekuensi.

Targetnya tidak main-main; dokumen harus sudah rampung dan terkumpul jauh sebelum tenggat berakhir. Akurasi adalah harga mati agar proses penilaian oleh tim pusat yang dipimpin Horas Maurits Panjaitan berjalan transparan dan memberikan poin maksimal bagi Sumsel.

Hadir dalam rapat tersebut, Kepala Bapenda Sumsel H. Achmad Rizwan dan Karo PBJ Sumsel H. Muzakkir. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa gerak birokrasi di bawah komando Edward Candra sedang berupaya mengintegrasikan kebijakan pendapatan dengan skema pembiayaan modern. Hal ini menjadi krusial agar setiap rupiah yang direncanakan memiliki landasan pendanaan yang kuat dan inovatif.

Dampak Pembangunan

Rapat koordinasi ini sejatinya merupakan ruang sinkronisasi antara pusat dan daerah untuk memastikan setiap proses investasi daerah bisa terukur manfaatnya. Bagi masyarakat Sumatera Selatan, keberhasilan skema creative financing ini nantinya akan terasa pada kecepatan realisasi infrastruktur publik yang selama ini mungkin terkendala keterbatasan dana.

Edward Candra menutup koordinasi tersebut dengan satu optimisme: performa birokrasi yang responsif adalah modal utama. Dengan dokumen yang solid, Sumatera Selatan tidak hanya sekadar memenuhi kriteria Kemendagri, tapi juga menunjukkan kesiapannya sebagai provinsi pionir dalam manajemen keuangan daerah yang modern dan inklusif di Indonesia. (desta)