Majelis hakim PN Palembang memerintahkan pemeriksaan pokok perkara dugaan korupsi terkait proyek di Kabupaten PALI dilanjutkan. Jaksa akan menghadirkan enam saksi pada sidang pekan depan dari sekitar 15 saksi yang telah disiapkan.
PALEMBANG, NUSALY.COM — Perkara dugaan korupsi yang menjerat Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) nonaktif Iwan Tuaji dan Kepala UPTD Geologi dan Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Selatan, Alhefy Kurniawan, berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara.
Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan tim penasihat hukum kedua terdakwa dalam sidang putusan sela, Senin (9/11/2026).
Dalam amar putusan sela, majelis hakim yang diketuai Idil Amin, S.H., M.H., menyatakan keberatan penasihat hukum tidak dapat diterima. Hakim sekaligus memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanjutkan pemeriksaan perkara.
“Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama terdakwa Iwan Tuaji dan Alhefy Kurniawan, serta menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir,” ujar hakim saat membacakan putusan.
Dengan keputusan tersebut, persidangan akan memasuki tahap pembuktian melalui pemeriksaan saksi-saksi.
Menanggapi agenda sidang berikutnya, JPU menyampaikan telah menyiapkan sekitar 15 orang saksi. Untuk persidangan pekan depan, jaksa berencana menghadirkan enam orang saksi.
Penasihat Hukum Singgung Dugaan Upaya Lobi
Usai persidangan, tim penasihat hukum kedua terdakwa melalui Surya Negara menyatakan akan mempersiapkan pembelaan untuk menghadapi pemeriksaan pokok perkara.
Surya juga menyampaikan bahwa pihaknya berencana mengungkap sejumlah hal yang menurut mereka berkaitan dengan perkara tersebut. Ia mengaku dalam dua pekan terakhir terdapat pihak-pihak yang menghubungi tim penasihat hukum untuk melakukan lobi agar mereka tidak mengungkap pihak lain yang disebut terlibat.
“Dalam dua pekan terakhir, ada pihak-pihak yang berusaha menghubungi kami untuk melakukan lobi-lobi agar tidak membuka pihak yang terlibat dalam perkara ini,” kata Surya.
Saat diminta menjelaskan lebih jauh mengenai pihak yang dimaksud, Surya menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH). Namun, ia belum mengungkap identitas maupun asal institusi pihak yang disebut menghubungi timnya.
“Secara garis besar, pihak tersebut adalah aparat penegak hukum. Semua itu akan kita buka di sidang pembuktian,” ujarnya.
Surya belum bersedia menjelaskan apakah pihak yang dimaksud berasal dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan atau Kejaksaan Negeri PALI. Ia menyatakan akan menyampaikan lebih lanjut dalam persidangan mendatang.
Pernyataan tersebut merupakan klaim dari pihak penasihat hukum. Hingga sidang putusan sela berlangsung, belum ada keterangan atau pembuktian di persidangan yang mengonfirmasi dugaan upaya lobi maupun pihak yang disebut terlibat.
Dakwaan JPU: Uang Rp872,5 Juta Diduga Terkait Janji Proyek
Dalam surat dakwaan, JPU mengungkap dugaan penerimaan uang sebesar Rp872,5 juta dari seorang kontraktor bernama Horizal alias Icon. Uang tersebut diduga berkaitan dengan janji pemberian proyek pekerjaan parit dan pengerasan jalan senilai Rp10 miliar di Kabupaten PALI.
Jaksa menguraikan, dari total uang tersebut, Rp520,5 juta diduga menjadi bagian Iwan Tuaji, sedangkan Rp352 juta diduga diterima Alhefy Kurniawan.
Perkara ini, menurut uraian dakwaan, bermula pada 2 Desember 2024. Saat itu, Alhefy disebut menghubungi Horizal dan mengajaknya bertemu di rumah Iwan di Palembang.
Dalam pertemuan tersebut, Alhefy disebut menyampaikan adanya proyek yang dapat dikerjakan. Iwan kemudian diduga menawarkan pekerjaan parit dan pengerasan senilai Rp10 miliar serta meminta Horizal menyiapkan uang Rp1 miliar.
Pada 18 Desember 2024, Horizal kembali menemui Alhefy untuk memastikan tawaran tersebut. Jaksa menyebut Horizal saat itu tengah mengajukan pinjaman bank untuk mengikuti proyek di Kabupaten PALI. Iwan diduga kembali meyakinkan bahwa proyek tersebut tersedia dan dapat diberikan kepadanya.
JPU menyebut penyerahan uang berlangsung dalam tiga tahap. Pertama, pada 20 Desember 2024, Horizal menyerahkan Rp437 juta kepada Alhefy. Dari jumlah itu, Rp352 juta diduga menjadi bagian Alhefy, sementara Rp85 juta disebut diteruskan kepada Iwan.
Tahap berikutnya berlangsung pada 25 Desember 2024. Horizal mentransfer Rp261 juta ke rekening Junaidy, yang dalam dakwaan disebut sebagai ajudan Iwan. Dana tersebut kemudian diduga diteruskan ke rekening Iwan melalui sejumlah transaksi.
Pada 31 Desember 2024, Horizal kembali mentransfer Rp174,5 juta ke rekening yang sama. Uang itu juga disebut diteruskan kepada Iwan secara bertahap.
Dengan tiga penyerahan tersebut, total uang yang disebut dalam dakwaan mencapai Rp872,5 juta.
Jaksa juga mengungkap bahwa proyek yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi. Pada 2025, Iwan disebut kembali menjanjikan pekerjaan senilai Rp3 miliar.
Sekitar Oktober 2025, Horizal bersama Redi Hartono mendatangi rumah Iwan untuk menanyakan kepastian pekerjaan. Dalam dakwaan, Iwan disebut menyampaikan bahwa proyek tersebut telah diberikan kepada Alhefy, meskipun pekerjaan yang dimaksud ternyata sudah dikerjakan pihak lain.
Atas rangkaian perbuatan yang didakwakan tersebut, JPU menerapkan sejumlah lapisan pasal terhadap kedua terdakwa, yakni Pasal 12 huruf e, Pasal 12B, serta Pasal 606 ayat (2), dengan ketentuan terkait dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Setelah eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima, pembuktian perkara akan berlanjut melalui keterangan para saksi yang dihadirkan jaksa. Persidangan tersebut akan menjadi bagian penting untuk menguji uraian dakwaan serta mendengarkan fakta-fakta yang terungkap di hadapan majelis hakim. (InSan)
