Ego sektoral dipangkas melalui integrasi teknologi informasi, hukum, humas, dan kesehatan demi mengantisipasi bencana karhutla serta hoaks digital
PALEMBANG, NUSALY – Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengambil langkah progresif dalam merombak pola kerja internal birokrasi keamanan. Otoritas kepolisian daerah kini resmi mengintegrasikan empat satuan kerja strategis guna merespons dinamika sosial dan ancaman lingkungan yang kian kompleks.
Langkah integrasi tersebut dikonsolidasikan dalam Rapat Kerja Teknis Gabungan yang melibatkan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Hukum, Bidang Hubungan Masyarakat, serta Bidang Kedokteran dan Kesehatan. Forum berskala besar untuk Tahun Anggaran 2026 ini digelar di Hotel Salatin Palembang, Selasa (2/6/2026).
Peleburan program kerja lintas fungsi ini diproyeksikan menjadi jawaban atas tingginya tuntutan publik terhadap kecepatan pelayanan. Kehadiran pola baru ini sekaligus memangkas sekat birokrasi tradisional yang kerap memperlambat penanganan krisis di lapangan.
Meruntuhkan sekat
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan bahwa paradigma lama kepolisian yang berjalan sendiri-sendiri harus segera ditinggalkan. Keberhasilan institusi Polri dalam menjaga stabilitas wilayah tidak lagi bergantung pada keunggulan satu fungsi sektoral.
Tantangan keamanan modern memerlukan kesiapan organisasi yang adaptif terhadap kecepatan perkembangan teknologi dan fluktuasi sosial. Oleh sebab itu, konsolidasi ini diadakan untuk membangun budaya kerja baru yang mengedepankan asas gotong royong antar-satuan kerja.
“Tantangan ke depan semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Hilangkan ego fungsi, perkuat kolaborasi, dan pastikan seluruh program kerja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi menjadi kunci keberhasilan organisasi dalam mendukung tugas Polri dan program pembangunan nasional,” ujar Sandi Nugroho.
Ancaman ganda
Langkah taktis ini diambil bukan tanpa alasan mendasar. Secara geografis dan sosiologis, wilayah Sumatera Selatan dihadapkan pada ancaman tahunan berupa bencana kebakaran hutan dan lahan yang kerap meningkat signifikan begitu memasuki musim kemarau.
Penanganan masalah menahun ini membutuhkan keterlibatan instrumen kepolisian secara hulu hingga hilir. Melalui sistem terpadu ini, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi diinstruksikan untuk menyokong penuh sistem pemantauan titik api berbasis teknologi digital mutakhir.
Pada saat yang sama, Bidang Hukum bertugas memperkuat aspek regulasi dan konsistensi penegakan hukum bagi para pelaku pembakaran. Langkah represif tersebut wajib diimbangi oleh Bidang Hubungan Masyarakat yang bergerak di lini edukasi publik guna mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini.
Sementara itu, Bidang Kedokteran dan Kesehatan disiagakan di garis depan untuk menjaga kondisi fisik personel kepolisian. Satuan kesehatan ini juga memikul tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan medis darurat bagi warga sipil yang terdampak langsung oleh paparan asap.
Ruang digital
Selain ancaman fisik di alam terbuka, Polda Sumatera Selatan juga mencermati potensi kerawanan yang bergerak di ruang siber. Rakernis gabungan ini secara khusus merumuskan strategi penangkalan terhadap maraknya sebaran disinformasi dan hoaks yang berpotensi memicu polarisasi sosial.
Kecepatan penyebaran berita bohong memerlukan respons penegakan hukum dan klarifikasi informasi yang berjalan dalam hitungan menit. Kerja sama antara tim siber, bagian hukum, dan humas menjadi benteng utama dalam menjaga kondusivitas ruang digital masyarakat Sumatera Selatan.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menjelaskan bahwa sinergi empat satuan kerja ini merupakan pengejawantahan dari konsep besar transformasi Polri Presisi. Fokus utama dari program ini sepenuhnya bermuara pada optimalisasi kualitas pelayanan publik.
“Melalui kolaborasi teknologi informasi, hukum, hubungan masyarakat, dan kesehatan, kami memastikan seluruh kebijakan organisasi berjalan secara terpadu untuk memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” kata Nandang menjelaskan.
Melalui perumusan rekomendasi strategis dalam rakernis ini, jalannya roda pembangunan daerah diharapkan dapat terus melaju tanpa hambatan keamanan. Keberhasilan mitigasi bencana dan stabilitas kamtibmas menjadi fondasi utama dalam menjamin kenyamanan investasi serta aktivitas ekonomi publik di Sumatera Selatan. (dhi)
NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang
