Legislator DPRD Sumsel Aziz Ari Saputra Kawal Peningkatan Jalan dan Drainase Desa Cahaya Mas OKI

Keluhan warga Cahaya Mas mengenai drainase dan jalan rusak bukan sekadar persoalan fisik, melainkan ancaman bagi efisiensi logistik perkebunan. Aziz Ari Saputra (DPRD Sumsel) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur guna memutus biaya tinggi yang menghimpit petani di pedalaman OKI.

OKI, NUSALY – Di jantung wilayah perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tepatnya di Desa Cahaya Mas, infrastruktur bukan sekadar pelengkap administratif atau pemanis dalam laporan akhir tahun pemerintah. Bagi warga Kecamatan Mesuji Makmur, kondisi jalan dan drainase adalah variabel determinan yang menentukan apakah hasil panen mereka akan menjadi berkah ekonomi atau justru beban logistik yang menguap di tengah jalan. Di hamparan daratan yang subur ini, ketahanan ekonomi rakyat sedang diuji oleh sejauh mana negara mampu menjamin fungsionalitas akses publik menuju pusat pelayanan.

Persoalan krusial ini menjadi fokus utama Aziz Ari Saputra, S.H., Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), saat melaksanakan Reses Masa Sidang V Tahun Anggaran 2026, Kamis (12/2/2026). Sebagai legislator yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) III Sumatera Selatan (OKI dan Ogan Ilir), Aziz kini memikul tanggung jawab untuk mengartikulasikan realitas tantangan wilayah pedalaman OKI yang selama ini bergulat dengan keterbatasan konektivitas darat.

Anatomi Wilayah Penyangga

Merujuk pada dokumen Kecamatan Mesuji Makmur Dalam Angka 2024 yang dikeluarkan oleh BPS OKI, wilayah ini merupakan salah satu episentrum perkebunan di Sumatera Selatan. Desa Cahaya Mas sendiri memiliki karakteristik sosiogeografis yang unik, sebuah wilayah yang bertumpu pada kemandirian warganya dalam mengelola komoditas perkebunan. Namun, produktivitas tinggi dari sektor swadaya ini sering kali terbentur pada realitas lapangan, biaya logistik yang membengkak akibat degradasi jalur distribusi.

Dalam lanskap ekonomi Mesuji Makmur, akses jalan adalah segalanya. Dengan jarak antar desa yang cukup berjauhan dan ketergantungan pada pusat kecamatan untuk urusan administratif maupun kesehatan, setiap kilometer jalan yang rusak adalah pungutan liar yang tidak kasat mata bagi pendapatan petani. Inilah yang menjadi dasar bagi Aziz Ari Saputra untuk melakukan intervensi kebijakan melalui fungsi pengawasan legislatif yang kini ia emban.

Krisis Tata Air

Salah satu persoalan teknis yang menjadi keluhan utama warga di bawah tenda reses yang sederhana itu adalah buruknya sistem tata air atau drainase. Di wilayah dengan curah hujan tinggi seperti Sumatera Selatan, sistem drainase yang tidak terintegrasi adalah ancaman laten bagi ketahanan pemukiman dan jalan. Di Cahaya Mas, warga melaporkan bahwa genangan air kerap muncul di titik-titik vital saat hujan turun, yang tidak hanya mengganggu aktivitas harian tetapi juga merusak struktur pondasi bangunan dan mempercepat pengelupasan aspal jalan desa.

Usulan pembangunan drainase sepanjang 1.000 meter yang diajukan oleh Kepala Desa Rudi Hartono bukan sekadar permintaan proyek fisik. Aziz Ari Saputra memandang usulan ini melalui kacamata manajemen aset daerah. Ia menekankan bahwa drainase adalah “asuransi” bagi infrastruktur jalan. Tanpa parit yang mampu mengalirkan limpasan air dengan sempurna, proyek pengerasan jalan semahal apa pun pembangunannya akan cepat hancur dalam hitungan bulan.

“Kita harus berhenti melihat pembangunan secara sektoral. Membangun jalan tanpa drainase yang mumpuni adalah bentuk inefisiensi anggaran. Ke depan, saya akan mengupayakan agar setiap proyek infrastruktur di tingkat provinsi yang masuk ke wilayah ini wajib menyertakan kajian tata air yang terintegrasi dengan pemukiman warga,” tegas Aziz di hadapan puluhan tokoh masyarakat dan agama yang hadir.

Hambatan Logistik Desa

Isu kedua yang tak kalah mendesak adalah rencana peningkatan jalan penghubung sepanjang 3 kilometer yang mengubungkan Desa Cahaya Mas langsung menuju kantor camat Mesuji Makmur. Jalan ini merupakan urat nadi bagi pelayanan publik, akses pendidikan, hingga jalur utama pengangkutan komoditas karet dan sawit warga.

Secara teoritis, dalam ekonomi makro, infrastruktur transportasi yang buruk menciptakan apa yang disebut sebagai logistic bottleneck atau sumbatan logistik. Bagi petani di Cahaya Mas, jalan yang rusak berarti peningkatan waktu tempuh dan biaya perawatan kendaraan angkut, yang ujung-ujungnya memotong margin keuntungan bersih mereka. Aziz menyadari bahwa untuk meningkatkan daya beli masyarakat desa, negara tidak hanya perlu memberikan bantuan sarana produksi, tetapi juga memberikan kepastian akses jalur distribusi.

“Kalau akses jalan menuju pusat kecamatan ini mulus, kita tidak hanya mempercepat warga yang butuh rujukan medis, tapi kita sedang menekan biaya angkut hasil panen secara signifikan. Selisih biaya logistik itu akan kembali ke kantong warga sebagai tabungan ekonomi. Inilah esensi kedaulatan ekonomi desa yang harus kita perjuangkan,” papar Aziz dengan nada optimis.

Prioritas Fiskal Daerah

Sebagai legislator dengan latar belakang pendidikan hukum, Aziz Ari Saputra memberikan edukasi mengenai mekanisme perencanaan daerah kepada konstituennya. Ia memaparkan kondisi kemampuan fiskal Provinsi Sumatera Selatan secara terbuka, sembari memastikan bahwa usulan dari Cahaya Mas memiliki argumen teknis yang kuat untuk diperjuangkan dalam pembahasan anggaran di tingkat provinsi.

Ia menjamin bahwa usulan drainase 1.000 meter dan peningkatan jalan 3 kilometer tersebut akan dibekali dengan data verifikatif yang kuat. Aziz akan membawa data-data dari dokumen sektoral sebagai basis bukti bahwa Cahaya Mas layak mendapatkan prioritas karena kontribusi ekonominya terhadap daerah.

Kepala Desa Cahaya Mas, Rudi Hartono, menyambut baik pendekatan berbasis solusi yang dibawa oleh Aziz. Menurut Rudi, warga selama ini sering merasa suaranya sayup-sayup sampai karena jarak geografis yang jauh dari pusat kekuasaan di Palembang. Kehadiran Aziz sebagai representasi “energi baru” di DPRD Sumsel membawa ekspektasi bahwa sinkronisasi antara pemerintah desa dan provinsi akan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Kegiatan reses yang ditutup dengan sesi dialog dan foto bersama ini meninggalkan jejak komitmen yang nyata. Bagi Aziz Ari Saputra, masa jabatan adalah masa pembuktian bahwa kursi legislatif bukan sekadar kedudukan protokoler. Ia sedang mencoba membangun standar baru dalam menyerap aspirasi: politik yang berbasis pada data tapak dan keberpihakan pada struktur ekonomi terkecil di tingkat desa.

Jika usulan infrastruktur di Cahaya Mas ini berhasil diakomodasi dalam APBD Provinsi Sumsel mendatang, hal itu akan menjadi bukti bahwa kehadiran legislator di tingkat tapak benar-benar mampu mengubah wajah daerah. Kemakmuran Mesuji Makmur, dengan segala potensi perkebunannya, memang sangat bergantung pada seberapa gigih wakil rakyatnya bertarung untuk setiap meter pembangunan yang menjadi hak konstitusional warga.

(dhi)