Meredupnya Mesin Birokrasi di Bawah Bayang-bayang Panggung Personal Pemimpin Sumatera Selatan

Setahun kepemimpinan daerah di Sumatera Selatan menyisakan paradoks antara performa visual pimpinan dan kaku birokrasi. Di tengah ketergantungan pada ekonomi ekstraktif, penguatan sistem yang melayani secara otomatis menjadi kebutuhan mendesak.

PALEMBANG, NUSALY – Lanskap pemerintahan di Sumatera Selatan sepanjang setahun terakhir menyuguhkan tontonan kontradiktif yang cukup menyita perhatian publik. Di satu sisi, layar gawai warga riuh oleh aktivitas fisik para kepala daerah mulai dari seremoni peresmian jembatan hingga aksi motoran ke pelosok yang dikemas secara estetik. Namun, di balik keriuhan performa visual tersebut, tersimpan kegelisahan mengenai rapuhnya kemandirian sistem birokrasi yang justru kian layu di bawah bayang-bayang dominasi personal pimpinannya.

Pemerhati politik Sumatera Selatan, Bagindo Togar, melihat fenomena ini sebagai jurang yang kian menganga antara akselerasi personal pemimpin dengan responsivitas mesin birokrasi di bawahnya.

Menurutnya, setahun kepemimpinan di Bumi Sriwijaya terjebak pada pola personal-sentris yang secara tidak sadar mematikan mekanisme kerja otomatis dalam tubuh pemerintahan daerah. Transformasi kepemimpinan dari sistemik menuju personalistik ini dianggap sebagai kemunduran dalam tata kelola pemerintahan modern.

“Secara manajerial, kita sedang menyaksikan tahun kelumpuhan birokrasi. Ada logika yang terbalik: jika seorang pemimpin harus turun tangan langsung hingga ke urusan teknis terkecil seperti memastikan lubang jalan ditambal agar masalah selesai, lantas apa yang dikerjakan ribuan ASN di dinas-dinas itu? Ini bukan membangun daerah, melainkan membangun ketergantungan akut pada sosok tunggal,” ungkap Bagindo dalam sebuah diskusi hangat di Palembang, Minggu (22/2/2026).

Pola kepemimpinan yang lebih mengutamakan “konten” daripada “konteks” manajerial ini membuat birokrasi di tingkat bawah menjadi pasif. Inisiatif aparatur sering kali tersandera karena terbiasa menunggu instruksi atau kehadiran fisik pimpinan sebagai syarat bergeraknya sebuah kebijakan.

Kondisi tersebut, bagi Bagindo, merupakan panggung citra yang rapuh; ia rawan runtuh seketika saat sang tokoh tak lagi berada di pusat perhatian. Birokrasi yang sehat seharusnya bekerja layaknya mesin yang terlumasi dengan baik, tetap menderu meski tanpa kehadiran operator utamanya di lapangan setiap saat.

Gugatan Terhadap Ekonomi Tidur

Selain soal tata kelola, kritik Bagindo menyasar klaim pertumbuhan ekonomi yang kerap dipamerkan pemerintah daerah. Angka pertumbuhan di atas 5,2 persen serta penurunan statistik kemiskinan dipandangnya perlu dibedah dengan kejujuran intelektual. Ia melabeli kondisi ini sebagai “ekonomi tidur”—sebuah pertumbuhan pasif yang terjadi bukan berkat inovasi kebijakan daerah, melainkan berkah dari meroketnya harga komoditas tambang di pasar global.

Ketergantungan pada sektor ekstraktif menjadikan denyut ekonomi Sumatera Selatan sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Kekayaan alam yang dikuras tanpa strategi hilirisasi industri yang nyata hanya akan menghasilkan kemakmuran semu yang gagal terdistribusi secara inklusif. Bagindo menengarai bahwa pertumbuhan ini sering kali tidak linear dengan daya beli masyarakat di tingkat bawah yang masih bergelut dengan inflasi bahan pangan.

“Tanpa pemerintah bekerja keras pun, angka itu akan tetap naik selama harga batubara dan sawit di pasar dunia sedang bagus. Yang rakyat butuhkan bukan sekadar perbaikan statistik di atas kertas, tapi perubahan struktur ekonomi. Kita butuh hilirisasi agar lulusan universitas lokal punya lapangan kerja nyata, bukan sekadar menerima bantuan sosial karitatif di depan kamera yang habis dalam sehari. Kita butuh perubahan struktur, bukan sekadar riasan statistik,” tegasnya.

Bagindo menekankan bahwa kemiskinan ekstrem di wilayah kaya sumber daya alam adalah paradoks moral yang harus dijawab dengan kebijakan yang sistemik. Penanganan yang bersifat reaktif seperti pemberian sembako musiman hanya menyembuhkan gejala, namun gagal membedah akar penyakit kemiskinan itu sendiri.

Menyembuhkan Penyakit Zona Merah

Persoalan integritas dan standar layanan publik juga menjadi catatan merah yang mendesak dalam evaluasi setahun ini. Reformasi birokrasi diharapkan tidak sekadar menjadi tumpukan dokumen administratif demi mengejar penghargaan seremonial yang sering kali tidak linear dengan transparansi di lapangan. Bagindo menekankan bahwa publik sudah jenuh dengan seremoni penghargaan jika sistem pengadaan barang dan jasa masih berada dalam “zona alarm” integritas.

Ketimpangan standar layanan publik antara pusat kota dan pinggiran pun kian mencolok. Keberadaan fasilitas kesehatan mutakhir seperti RSUD Siti Fatimah di tingkat provinsi, menurut Bagindo, seharusnya menjadi standar moral untuk meningkatkan mutu layanan di RSUD kabupaten pelosok. Jangan sampai ada ketimpangan layanan yang jomplang yang membuat kualitas hidup masyarakat ditentukan oleh jarak tempat tinggal mereka dari ibu kota provinsi.

“Integrasi layanan publik harus dipastikan berjalan tanpa diskriminasi geografis. RSUD di pelosok OKI atau wilayah perairan lainnya tidak boleh memiliki mutu yang terpaut jauh dengan fasilitas di Palembang. Itulah tugas manajerial pemimpin yang sesungguhnya: memastikan standar mutu tetap tegak di seluruh wilayah otoritasnya,” tambah Bagindo.

Kepercayaan Publik yang Cair

Pada akhirnya, Bagindo mengingatkan bahwa kepercayaan publik bersifat cair dan memiliki masa kedaluwarsa. Kekaguman emosional rakyat atas aksi-aksi blusukan akan segera menguap jika beban biaya hidup tak kunjung ringan dan urusan birokrasi tetap berbelit. Rakyat mulai menghitung realitas di balik lensa kamera: apakah kehadiran fisik pimpinan berbanding lurus dengan kemudahan perizinan usaha mereka? Apakah foto-foto estetik itu mampu menurunkan harga beras di dapur mereka?

“Rakyat tidak butuh pahlawan fiktif, mereka butuh sistem pemerintahan yang melayani secara otomatis tanpa harus menunggu pemimpin datang untuk difoto. Kepercayaan publik itu cair; ia bisa menguap menjadi apatisme jika di tahun kedua pimpinan tetap menonjolkan ego personal daripada penguatan sistem. Jangan sampai satu tahun ini hanya menjadi panggung persiapan menuju Pilkada, sementara amanah rakyat yang membiayai segala fasilitas itu justru terabaikan,” tutup Bagindo dalam evaluasinya yang ia beri rapor “Cukup dengan Catatan Merah”.

Transformasi menuju pemerintahan yang inklusif dan sistemik adalah satu-satunya jalan keluar. Tanpa itu, pembangunan Sumatera Selatan hanya akan menjadi deretan seremoni yang megah secara visual, namun rapuh dalam substansi kesejahteraan.

(dhi)