Aset Mangkrak Multisektor di OKI, Audit Total Tata Kelola Publik Mendesak

OGAN KOMERING ILIR, NUSALY – Sebuah kasus kelalaian tata kelola aset publik dengan dimensi multisektor kembali mencuat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Gedung Satuan PAUD Sejenis (SPS) Nurul Ilmi di Kelurahan Tanjung Rancing, Kota Kayuagung, yang didirikan melalui dana APBD pada tahun 2015, kini terbengkalai dan rusak parah setelah hampir sepuluh tahun tidak dioperasikan. Di lokasi yang sama, bangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Tanjung Rancing juga ditemukan dalam kondisi mangkrak dan tertutup semak belukar lebat, menambah daftar panjang aset publik yang sia-sia di OKI.

Kondisi fisik bangunan kedua fasilitas tersebut kini menjadi saksi bisu kelalaian. Bangunan dua ruang kelas PAUD nyaris tenggelam sepenuhnya, tampak tertutup oleh semak belukar lebat dan pohon-pohon liar yang tumbuh menjulang, bahkan melebihi tinggi atap bangunan. Di sampingnya, kondisi Poskesdes tidak jauh berbeda. Di bagian depan, lantai teras terlihat berlumut tebal dan menghitam di kedua bangunan, sementara dindingnya mengelupas—bukti nyata minimnya pemeliharaan oleh Pemerintah Kabupaten OKI, khususnya Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, terhadap aset pelayanan dasar yang seharusnya fungsional.

Kontradiksi Akut: Plang Dinas Pendidikan di Lembaga Tak Terdaftar

Penelusuran Nusaly menemukan kontradiksi akut di lapangan. Sebuah plang nama PAUD yang masih terpasang jelas mencantumkan “PAUD TK NURUL ILMI” dan secara eksplisit berafiliasi dengan DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR. Namun, saat penelusuran dilakukan pada situs resmi Referensi Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), nama PAUD/SPS Nurul Ilmi tidak tercantum dalam total satuan pendidikan yang terdaftar secara nasional di wilayah tersebut.

Temuan ini memicu pertanyaan krusial tentang proses pencairan dan penggunaan APBD 2015 untuk PAUD. Penggunaan anggaran pembangunan SPS Nurul Ilmi ini secara esensial melanggar prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah, di mana dana publik semestinya menghasilkan aset yang fungsional dan terawat. Pembiaran ini, terlepas dari nilai nominalnya, menjadi preseden buruk dalam pertanggungjawaban fiskal pemerintah daerah kepada rakyat.

Pimpinan Yayasan Nurul Ilmi, Bastari, seperti yang disampaikannya pada Juli 2017 dalam pemberitaan media online, menjelaskan bahwa bangunan PAUD tidak pernah dioperasikan sejak selesai pada 2015 karena dinilai tidak layak dan tidak dilengkapi fasilitas dasar, seperti toilet (MCK), pagar pengaman, arena permainan, dan perabotan kelas. Saat itu, sekitar 20–25 siswa PAUD tersebut tercatat sudah menempuh kegiatan belajar di kediaman Bastari.

Kematian Sang Pengelola: Titik Balik Penutupan

Menurut keterangan warga sekitar lokasi, operasional PAUD Nurul Ilmi di kediaman Bastari pun resmi terhenti dan ditutup total pada tahun 2018, menyusul wafatnya Bastari saat menjalankan ibadah umrah di Mekkah. Ketiadaan pengelola setelah Bastari meninggal menjadi penyebab definitif berhentinya kegiatan belajar mengajar. Hal ini juga menjadi penanda dimulainya fase pembiaran total terhadap aset bangunan PAUD yang didirikan negara.

Ironi Humanistik di Tengah Dualisme Aset Membusuk

Tragedi personal ini semakin mempertegas ironi humanistik di lapangan. Sementara dua bangunan publik vital ini—satu untuk pendidikan dan satu untuk kesehatan—membusuk dan dilalap semak tanpa pernah disentuh, satu-satunya pihak yang berupaya menyelamatkan hak pendidikan anak-anak tersebut telah tiada. Ironisnya, setelah Bastari meninggal, aset PAUD yang dibangun negara ini tidak pernah diambil alih atau dicarikan solusi pengelolaannya oleh Dinas Pendidikan.

Dr. Indah Sulistyo, M.Pd., seorang Pakar Pendidikan Anak Usia Dini, menilai kasus ini menunjukkan adanya kegagalan mendasar dalam perencanaan program dan due diligence kelembagaan sebelum keputusan pembangunan diambil. Ia menekankan pentingnya dimensi kemanusiaan dalam setiap kebijakan publik.

“Kegagalan pembangunan fisik yang didasarkan pada lembaga yang statusnya tidak jelas mencerminkan pemborosan anggaran negara,” kata Indah. “Lebih jauh, pembiaran aset terbengkalai ini memberikan pesan negatif. Lingkungan belajar yang rusak secara psikologis dapat memengaruhi motivasi dan persepsi anak terhadap pentingnya pendidikan di usia emas mereka.”

Kegagalan dua aset berfungsi di lokasi yang sama juga menyoroti manajemen aset silang antar-dinas (Pendidikan dan Kesehatan). Permasalahan ini menekankan bahwa keputusan alokasi lahan publik seharusnya tidak boleh didasarkan pada pertimbangan instan, melainkan harus melalui kajian mendalam terhadap dampak jangka panjang.

Desakan Audit dan Akuntabilitas Legislatif Berawal dari Kesehatan

Kondisi mangkrak aset multisektor ini mendapat sorotan keras dari legislatif daerah. Anggota DPRD Kabupaten OKI, Hj Sandra Atika, menindaklanjuti kasus ini pada Kamis (6/11/25) setelah menerima laporan masyarakat terkait Poskesdes Tanjung Rancing yang juga terbengkalai.

Dalam kunjungan reses tersebut, masyarakat setempat, Tono (45), menyampaikan harapan agar kedua bangunan tersebut segera difungsikan. “Keberadaan Poskeskel itu sangat penting untuk masyarakat mendapatkan layanan kesehatan terdekat. Sehingga tidak perlu lagi ke Puskemas,” ungkap Tono.

Anggota DPRD Sandra Atika, menanggapi dengan keras, menekankan bahwa kondisi Poskeskel yang terbengkalai mencoreng upaya Pemkab dalam peningkatan layanan kesehatan di tingkat kelurahan. “Ini tidak bisa dibiarkan, harusnya Poskeskel ini aktif, namun mengapa ini terbengkalai tak difungsikan. Jika hal ini tidak di tindaklanjuti, artinya pihak Dinas Kesehatan setengah hati mendukung program peningkatan layanan kesehatan terhadap masyarakat,” kata Sandra.

Ia juga menegaskan komitmen legislatif untuk menindaklanjuti kasus multisektor ini. “Fasilitas publik yang dibangun dengan uang rakyat semestinya tidak boleh dibiarkan terbengkalai. Kami di DPRD akan mendesak dilakukannya audit total terhadap proses perencanaan, penetapan lokasi, dan serah terima aset dari Dinas terkait, baik Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan,” tegasnya. Tuntutan ini sejalan dengan prinsip good governance yang harus memastikan bahwa setiap Rupiah yang dikeluarkan negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Indikasi Kelalaian Setelah Kunjungan Resmi Dinas Pendidikan (2017)

Indikasi kelalaian manajemen diperparah oleh fakta bahwa pada Juli 2017, Kepala Dinas Pendidikan OKI kala itu, H Masherdata Musa’i, telah melakukan kunjungan resmi ke lokasi. . Setelah kunjungan tersebut, Masherdata berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas PU dan Tata Ruang untuk pemenuhan fasilitas dasar PAUD. Namun, janji tersebut diduga tidak terwujud. Kegagalan menindaklanjuti janji setelah melihat langsung kondisi aset yang masih bisa diselamatkan, berujung pada penutupan permanen pada 2018 dan kerusakan total yang terlihat saat ini, menambah daftar panjang indikasi kelalaian manajemen.

Pertanyaan mendesak kini tertuju pada akuntabilitas: Mengapa dua gedung layanan dasar (Pendidikan dan Kesehatan) dibiarkan rusak total selama satu dekade, meniadakan hak belajar dan kesehatan yang layak bagi masyarakat, sementara janji perbaikan dari pejabat yang berwenang telah pudar tak berbekas, bahkan setelah penanggung jawab utamanya meninggal?

Di tengah Kayuagung yang menjanjikan kemajuan, ironisnya, fasilitas yang seharusnya menjulang sebagai menara harapan pendidikan dan kesehatan dini justru tenggelam, membisu di balik semak belukar—sebuah monumen kesia-siaan dari dana rakyat.

(dhi)