Dampak Peringkat 5 Nasional, Herman Deru Desak DPR Atasi Krisis Infrastruktur Jalan Sumsel

Palembang, NUSALY – Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, bertemu Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustofa, di Palembang (15/10/2025) dalam rapat monitoring ketahanan pangan. Pertemuan ini mengapresiasi Sumsel yang berhasil menempati peringkat lima besar produsen pangan nasional. Namun, di tengah capaian tersebut, Gubernur menyampaikan krisis infrastruktur jalan Sumsel kini menjadi ancaman nyata yang berpotensi menggagalkan target swasembada pangan.

Krisis Infrastruktur Jalan Sumsel: Cost of Inaction Menggerogoti Hasil Petani

Desakan ini berpusat pada ancaman Krisis Infrastruktur Jalan Sumsel yang dinilai kian menghambat laju distribusi hasil pertanian. Herman Deru secara spesifik meminta dukungan DPR RI agar segera membantu mempercepat perbaikan dua akses jalan nasional yang dinilai kritis bagi jalur konektivitas pangan, yaitu Palembang–Betung dan Palembang–Banyuasin. Akses vital ini merupakan inti dari masalah distribusi, di mana kerusakan jalan dapat meningkatkan cost of logistics secara signifikan.

Dalam sambutannya, Gubernur mengapresiasi perhatian pusat, namun secara tegas menyebutkan perbaikan jalan dan ketersediaan pelabuhan adalah kunci yang tidak terpisahkan dari peningkatan produksi.

“Peningkatan produksi pertanian perlu diimbangi dengan perbaikan sistem irigasi, ketersediaan pupuk, dan peningkatan infrastruktur jalan,” ujar Herman Deru.

Krisis jalan nasional di dua titik tersebut telah lama menjadi keluhan utama petani dan distributor. Keterlambatan perbaikan tidak hanya meningkatkan biaya operasional logistik, tetapi juga menyebabkan penurunan kualitas hasil pertanian yang harus menempuh waktu tempuh lebih lama, mengancam harga jual komoditas unggulan Sumsel.

Minta Pusat Dukung Pembangunan Pelabuhan dan Dana

Lebih lanjut, Herman Deru menekankan bahwa peningkatan produksi harus diikuti dengan perbaikan menyeluruh pada ekosistem pertanian. Selain meminta percepatan perbaikan jalan, Gubernur juga berharap pembangunan pelabuhan di Sumsel dapat segera terealisasi. Pelabuhan menjadi kunci untuk memfasilitasi ekspor hasil pangan.

“Kami juga berharap pembangunan pelabuhan di Sumsel dapat segera terealisasi. Selain itu, kami tengah mengupayakan kemandirian bibit serta integrasi antara sektor pangan dan perbankan daerah dalam mendukung pembiayaan produksi serta pengadaan gudang,” imbuhnya.

Gubernur juga mengusulkan agar pembahasan pendanaan program ketahanan pangan di Kementerian dan lembaga dapat selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tujuannya agar setiap program bantuan dari pusat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani di tingkat grassroots.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa menyampaikan bahwa ketahanan pangan dan energi menjadi agenda utama pemerintah pusat. Ia memuji Sumsel karena dinilai memiliki peran strategis sebagai salah satu daerah penghasil pangan terbesar di Indonesia.

“Sumsel berada di posisi kelima nasional dalam produksi pangan. Tahun 2027 kita ditargetkan mencapai swasembada pangan. Apa yang dilakukan Sumsel dapat menjadi contoh bagi daerah lain,” ungkap Saan Mustofa.