Operasi senyap lanjutan di Jakarta dan Sumatera Selatan menyingkap kongkalikong pembersihan temuan audit proyek papan tulis digital yang melibatkan lembaga pengawas eksternal.
JAKARTA, NUSALY – Skandal dugaan suap pengadaan papan tulis digital (smart board) di Kabupaten Muara Enim memasuki babak baru yang jauh lebih destruktif.
Komisi Pemberantasan Korupsi memperluas jangkauan penindakannya dengan menggelar operasi tangkap tangan klaster kedua yang menyasar para oknum auditor negara di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Dalam operasi lanjutan yang digelar di sejumlah titik di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan tersebut, tim penindak KPK berhasil mengamankan lima orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bernaung di bawah lembaga BPK.
Penangkapan kilat ini secara otomatis menambah daftar panjang pihak yang diamankan dalam pusaran kasus Bupati Edison menjadi total 11 orang.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penangkapan kelima abdi negara di sektor audit ini berkaitan erat dengan upaya transaksional dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Uang suap diduga sengaja digelontorkan untuk membeli pengaruh para auditor agar bersedia memutihkan atau menutup berbagai temuan keganjilan anggaran dalam proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Pemotongan langsung komitmen suap swasta
Berdasarkan hasil analisis silang (cross-match) barang bukti yang dilakukan oleh penyidik, ditemukan fakta mencengangkan mengenai efisiensi alokasi uang haram tersebut.
Dana yang digunakan oleh jajaran Pemkab Muara Enim untuk menyuap para ASN BPK disinyalir bersumber langsung dari komitmen fee senilai Rp500 juta yang diserahkan oleh marketing PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi.
Aliran dana tersebut sengaja dipecah sejak awal. Sebagian dari uang setengah miliar rupiah itu dibawa oleh pejabat dinas ke daerah yang kemudian memicu OTT klaster pertama terhadap Bupati Edison.
Sementara sebagian lainnya langsung dialokasikan di Jakarta sebagai ongkos pengondisian laporan hasil pemeriksaan agar proyek pengadaan piranti digital Tahun Anggaran 2025 tersebut mendapatkan predikat bersih tanpa catatan hukum.
“Pemberian suap ini berkaitan untuk menutup temuan-temuan BPK berkaitan dengan pengadaan yang ada di Pemkab Muara Enim, salah satunya pengadaan papan tulis digital tersebut. Barang bukti ini saling silang dengan perkara sebelumnya karena bersumber dari uang yang sama,” ujar Budi Prasetyo mengonfirmasi keterkaitan antar-klaster perkara.
Kamuflase perbankan dan rekening pihak ketiga
Sistematisnya praktik lancung ini kian terlihat dari cara para pelaku menyamarkan pergerakan uang di lapangan.
Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengungkapkan bahwa Bupati Edison secara spesifik memerintahkan Sekretaris Disdikbud, Abi Nurwardani, untuk membuat sistem rekening penampungan menggunakan identitas pegawai rendahan atau pihak ketiga (nominee account).
Modus buka-tutup rekening tiruan serta kombinasi setoran tunai secara berkala sengaja diterapkan untuk memutus rantai pelacakan digital oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Namun, kehati-hatian para pelaku akhirnya patah setelah penyidik KPK mengunci pola komunikasi transaksional mereka menjelang penyerahan uang di ibu kota.
Saat ini, kelima ASN BPK tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK guna penentuan status hukum mereka dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
Keberhasilan KPK membongkar keterlibatan oknum BPK ini menjadi tamparan keras bagi kredibilitas pengawasan keuangan negara sekaligus membuktikan bahwa ekosistem korupsi di daerah kerap kali tumbuh subur akibat adanya kompromi dari sang penjaga gawang akuntabilitas itu sendiri. (dhi)
NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang
