Akademisi Kecewa Pejabat Palembang Absen di Diskusi Publik: Sebut Arogan hingga Seret Nama Presiden Prabowo Subianto

PALEMBANG, NUSALY — Dua kursi kosong di sebuah diskusi publik di Palembang pada Rabu (17/09/25) berbicara lebih keras daripada kata-kata yang diucapkan. Aliansi BENDARA (Barisan Nasional Daulat Rakyat) mengundang pejabat publik dari DPRD dan Kejati Sumsel untuk membahas “menolak penguasa yang arogansi.” Namun, ketidakhadiran mereka justru menjadi bukti nyata dari arogansi yang sedang dibahas.

Kekecewaan ini disampaikan secara terbuka oleh akademisi Ade Indra Chaniago, salah satu narasumber yang hadir.

“Saat diundang saya semangat karena ada narasumber yang benar-benar bisa memecahkan pembahasan kita hari ini. Tetapi setelah saya datang mereka tidak ada, saya benar-benar kecewa,” ungkapnya.

Menurut Ade Indra, ketidakhadiran pejabat ini adalah bentuk dari sikap arogan yang merusak kepercayaan publik.

Ia bahkan menyebutnya sebagai “aji mumpung” dalam bahasa Palembang, di mana pejabat publik menyalahgunakan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Ade secara spesifik mencontohkan dugaan penggunaan Satpol PP untuk kepentingan partai, sebuah tindakan yang dinilainya sangat arogan dan tidak sesuai dengan fungsi seharusnya.

Pola Penguasa dan Dampak Politik Hingga Level Nasional

Pengamat Politik Bagindo Togar sepakat. Ia menilai tindakan salah satu pejabat tinggi di Pemerintah Kota Palembang tersebut sarat dengan unsur politik, di mana kekuasaan dan kepentingan partai digabungkan.

“Apa hubungannya dengan ketua partai dijaga oleh Pol PP Palembang? Kalau tidak ada kepentingan politik di dalamnya,” tegasnya, mempertanyakan hubungan antara jabatan publik dan kepentingan politik pribadi.

Kritik tajam ini bahkan melebar hingga menyentuh nama besar. Muhammad Haekal Al-Haffafah, peserta diskusi yang juga Direktur Eksekutif TERAS Indonesia (Indonesia Democracy Study Center) Sumsel, menuturkan bahwa kondisi ini bisa mencoreng nama baik Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau kita tarik unsur politik atau kepartaian yang kita bahas kali ini juga menyangkut nama baik Presiden. Sebab Ketum partai adalah Prabowo Subianto,” katanya, menyiratkan bahwa perilaku pejabat di daerah bisa memengaruhi reputasi pemimpin tertinggi di tingkat nasional. (brn)