PALEMBANG, NUSALY – Sebuah insiden kekerasan diduga terjadi di lingkungan legislatif Kota Palembang. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diduga menjadi korban pemukulan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang. Peristiwa ini, yang berawal dari sengketa dana proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), kini menjadi sorotan publik.
Dikutip dari DetikSumbagsel, Kepala Inspektorat Kota Palembang, Jamiah Haryanti, mengungkapkan kronologi kejadian. Ia menyebut, ASN bernama Ade yang bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek IPAL, dikenal sebagai sosok yang berintegritas dan idealis. Namun, sikap tegasnya itu justru memicu ketegangan dengan pihak ketiga yang mengerjakan proyek.
Masalah ini bermula ketika salah satu perusahaan rekanan proyek mengeluhkan soal pencairan dana kepada Ketua Komisi III DPRD Palembang, Rubi Indiarta. Pihak perusahaan, menurut Jamiah, hanya menceritakan masalah dari satu sisi tanpa menjelaskan kondisi yang sebenarnya di lapangan.
Idealitas ASN Berbenturan dengan Kepentingan Bisnis
Jamiah Haryanti menjelaskan, persoalan utama bukanlah pada PPK, melainkan pada pemasok modal berinisial T. Pemasok modal tersebut ingin mengambil keuntungan besar dengan menuntut pencairan dana secara penuh, padahal pekerjaan proyek belum rampung dan banyak gaji pekerja yang belum dibayarkan.
“Padahal masalah utama bukan di PPK, melainkan ada pihak pemasok modal berinisial T yang ingin mengambil keuntungan besar,” kata Jamiah kepada DetikSumbagsel, Jumat (22/8/2025).
Sebagai PPK yang menjunjung aturan, Ade menolak mengabulkan permintaan itu. Ia menolak mencairkan dana tambahan karena progres pekerjaan fisik belum sesuai dan aturan melarang pencairan jika laporan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sikap tegas Ade itu justru dipersoalkan dan membawanya ke dalam pertemuan dengan Komisi III DPRD Palembang.
Kronologi Keributan hingga Penyelesaian Damai
Menurut Jamiah, suasana pertemuan memanas saat Ketua Komisi III DPRD Palembang, Rubi Indiarta, disebut marah dan menuding Ade dengan berbagai hal yang tidak sesuai fakta. Ketegangan berujung pada keributan, di mana Ade diduga mendapatkan serangan fisik.
“Dalam situasi itu, terjadi keributan. Ada anggota DPRD yang sampai mencakar, bahkan tenaga ahli di Komisi III juga ikut melakukan pemukulan terhadap Pak Ade,” jelas Jamiah.
Insiden itu sempat dilaporkan oleh Ade ke Polda Sumsel. Namun, belakangan laporan tersebut ditarik kembali setelah kedua belah pihak berdamai. Masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang sekitar dua minggu sebelum pernyataan Jamiah.
“Mereka sudah berdamai, masalah sudah tuntas, damainya kemarin juga di Pemkot Palembang,” tutupnya. (emen)
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
