BNN Estimasi Potensi Transaksi Narkoba Ilegal di Indonesia Capai Rp524 Triliun Per Tahun

JAKARTA, NUSALY — Permasalahan narkoba di Indonesia terus menjadi ancaman serius yang memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa, termasuk ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan potensi nilai transaksi belanja narkoba ilegal di Indonesia mencapai angka yang sangat fantastis, yaitu Rp524 triliun per tahun. Estimasi ini menunjukkan betapa besarnya skala ekonomi gelap yang berputar dalam peredaran narkoba di Tanah Air.

Pertemuan Koordinasi di Jakarta dan Strategi BNN 2025-2029

Angka estimasi potensi transaksi narkoba ilegal sebesar Rp524 triliun per tahun ini disampaikan oleh Sekretaris Utama BNN, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Tantan Sulistyana, pada Selasa (13/5/2025) hari ini. Penyampaian angka ini terkait dengan konteks upaya BNN dalam melakukan penguatan sumber daya dan infrastruktur ke depan.

Sebelumnya, pada Jumat (9/5) lalu, Irjen Pol. Tantan Sulistyana telah melakukan pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Irjen Pol. Tantan menyampaikan perkembangan ancaman narkoba yang kini makin kompleks dan mengkhawatirkan, baik dari sisi prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia maupun di dunia.

Menghadapi ancaman ini, BNN telah menyusun rencana strategis periode 2025—2029. Irjen Pol. Tantan menjelaskan salah satu tujuan utama dari Strategi BNN dengan tajuk Bersih Narkoba untuk SDM Unggul Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 adalah menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan bebas dari pengaruh narkoba.

Hal tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 dengan SDM yang sehat dan berkualitas.

Selain itu, ia menuturkan kebijakan dan strategi BNN dalam menangani masalah narkoba mencakup penguatan kolaborasi; penguatan intelijen pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN); penguatan wilayah pesisir dan perbatasan negara; penguatan kerja sama dengan negara perbatasan; pendekatan tematik dan ikonik; serta penguatan sumber daya dan infrastruktur.

Irjen Pol. Tantan Sulistyana tak menampik bahwa terdapat tantangan dalam pelaksanaan tugas BNN, termasuk keterbatasan SDM, sarana dan prasarana, hingga keterbatasan anggaran.

Perbandingan Mencolok: Transaksi Narkoba vs Anggaran MBG

Besaran angka potensi transaksi belanja narkoba ilegal sebesar Rp524 triliun per tahun ini menarik perhatian dan disoroti dalam pertemuan tersebut.

Penasihat Menteri PPN, Noor Marzuki, menyoroti angka tersebut lantaran sangat fantastis jika dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025 yang diperkirakan sebesar Rp71 triliun.

Noor Marzuki menganalogikan, negara membutuhkan Rp71 triliun untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak sebagai upaya pencegahan tengkes atau stunting dan mendukung tumbuh kembang generasi muda secara optimal.

Namun, di sisi lain, terdapat perputaran uang sebesar Rp524 triliun per tahun dalam perdagangan narkoba ilegal yang justru berpotensi menghancurkan masa depan anak-anak Indonesia yang ingin dibangun melalui program gizi.

Perbandingan ini menekankan betapa besarnya kekuatan ekonomi ilegal narkoba yang kontraproduktif terhadap pembangunan manusia.

Dukungan Bappenas untuk Penguatan BNN

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, sependapat bahwa narkoba merupakan permasalahan serius yang harus segera ditangani secara sistematis dan komprehensif oleh semua pihak.

Ia menyatakan kesiapannya untuk mendukung BNN dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhan strategis yang diperlukan BNN, baik dari sisi anggaran, penguatan kelembagaan, maupun peningkatan infrastruktur dan sumber daya.

Dukungan dari Bappenas, sebagai lembaga perencana pembangunan nasional, sangat vital bagi BNN dalam menjalankan tugasnya.

Komitmen BNN Berantas Narkoba

Kepala BNN, Komjen Pol. Marthinus Hukom, dalam kesempatan terpisah, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Menteri PPN beserta jajaran di Bappenas dalam mendukung pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Komjen Pol. Marthinus Hukom juga menegaskan komitmennya untuk terus bekerja keras mendukung program-program Presiden RI, khususnya dalam menangani permasalahan narkoba di Tanah Air. Komitmen ini ditujukan guna mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkoba, sejalan dengan visi pembangunan nasional.

Estimasi BNN potensi transaksi narkoba ilegal Rp524 triliun/tahun. Sekda Utama BNN Irjen Pol. Tantan Sulistyana (13/5) sampaikan ini saat bahas Strategi BNN 2025-2029 (SDM Unggul bebas narkoba) usai bertemu Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy (9/5 di Jakarta).

Penasihat Menteri PPN Noor Marzuki bandingkan dg anggaran MBG 2025 (Rp71 T) utk cegah stunting vs narkoba hancurkan masa depan. Menteri PPN siap dukung BNN. Kepala BNN Komjen Pol. Marthinus Hukom apresiasi & komitmen berantas narkoba wujudkan Indonesia bersih narkoba.

Poin Penting: BNN estimasi transaksi narkoba ilegal Rp524 triliun/tahun. Sekda Utama BNN Irjen Pol. Tantan Sulistyana (13/5) sampaikan ini usai bertemu Menteri PPN Rachmat Pambudy (9/5) bahas Strategi BNN 2025-2029 (SDM Unggul bebas narkoba).

Penasihat Menteri PPN Noor Marzuki bandingkan angka narkoba vs anggaran MBG (Rp71 T), sebut kontras antara perusak & pembangun masa depan. Menteri PPN siap dukung BNN, Kepala BNN Komjen Pol. Marthinus Hukom komitmen berantas narkoba. (gun)