PALEMBANG, NUSALY – Narasi dugaan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kota Palembang terus berkembang dan kini memasuki babak yang lebih serius. Apa yang sebelumnya menjadi isu seputar penggunaan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk kepentingan pribadi kini disebut sebagai indikasi adanya ‘shadow state’ atau ‘negara dalam negara’ yang menggerakkan birokrasi daerah di luar fungsinya.
Jika sebelumnya sorotan datang dari masyarakat dan aktivis yang menuntut penyelidikan, kini giliran pengamat politik yang memberikan analisis tajam, memperkuat dugaan adanya praktik ilegal ini.
Siapa Dalang di Balik Rantai Komando?
Pengamat politik Sumsel, M. Haekal Al-Haffafah, S.Sos., M.Sos., melihat kasus ini bukan sekadar masalah moral, melainkan pola rantai komando yang mesti ditelusuri. Ia mempertanyakan logika di balik pengerahan aparat penegak Perda untuk tugas yang sama sekali tidak berhubungan dengan fungsi mereka.
“Satpol PP itu organ pemerintah daerah. Mereka tidak mungkin tiba-tiba menjaga rumah pribadi anggota DPR RI tanpa ada perintah resmi. Pertanyaannya, siapa yang memerintah? Dari mana perintah itu datang? Ini yang perlu ditelusuri,” ungkap Haekal dengan nada kritis.
Fenomena ‘Shadow State’ di Balik Birokrasi
Ia melihat praktik ini membuka pola relasi yang janggal, di mana kekuatan politik tertentu mampu menembus birokrasi daerah dan memaksa aparatur bekerja di luar fungsi resminya. Haekal secara langsung mengaitkan fenomena ini dengan konsep shadow state, yang dipahami sebagai jaringan kekuasaan informal yang bekerja di balik struktur kekuasaan resmi.
“Kalau benar Satpol PP bisa digerakkan untuk kepentingan pribadi, boleh dong kita sebut sebagai ‘shadow state’,” kata Haekal. “Ini berbahaya, karena menandakan birokrasi dipaksa tunduk pada circle oligark elit tertentu, dan secara kebijakan pemerintah kota tidak independen.”
Analisis ini memberikan bobot baru pada seruan yang sebelumnya sudah dilayangkan. Pada 6 September 2025, publik disuguhi kabar desakan dari pengamat agar Kejaksaan Tinggi turun tangan. Dua hari kemudian, aktivis Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia (MSKI) dan Front Pemuda Merah Putih (FPMP) menggelar aksi, mendesak DPRD Palembang membentuk tim khusus.
Dengan munculnya analisis dari pakar, kasus ini bukan lagi sekadar isu. Ini adalah wake up call bagi birokrasi Palembang untuk menunjukkan independensi dan bagi penegak hukum untuk membuktikan bahwa tidak ada entitas yang kebal dari hukum.
Hingga berita ini diturunkan, pihak anggota DPR RI yang disebut-sebut belum memberikan klarifikasi resmi.
(dhi)
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
