Dave Laksono Lantik Pengurus DPP GRADASI 2025-2030: DPR RI Tegaskan Komitmen Dukung Kedaulatan Digital Nasional

JAKARTA, NUSALY – Komitmen kuat untuk memperkuat ekosistem dan kedaulatan digital nasional semakin ditegaskan dengan resminya pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Generasi Digital Indonesia (GRADASI) periode 2025–2030. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI dan Ketua Dewan Pembina GRADASI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono atau yang akrab di sapa Dave Laksono, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025). Acara ini disaksikan perwakilan lintas kementerian, lembaga negara, serta mitra strategis GRADASI dari berbagai stakeholder.

Dalam seremoni ini, Upi Asmaradhana resmi menerima estafet kepemimpinan sebagai Ketua Umum DPP GRADASI dari Muhammad Sidik K Tomsio. Kehadiran sejumlah pejabat tinggi dalam pelantikan ini merefleksikan pentingnya peran GRADASI bagi agenda nasional. Mereka yang hadir antara lain Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI Bahtiar Baharuddin, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto, dan Plt. Direktur Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Saryadi.

Turut memeriahkan acara anggota DPR Ahmad Daeng Sere dari Komisi VII, akademisi dari berbagai kampus, pegiat literasi, pengurus daerah, serta anggota Dewan Pakar yang dipimpin Damar Juniarto dan anggota Dewan Pengarah dari berbagai organisasi mitra. Kepengurusan baru ini melibatkan jajaran yang komprehensif, terdiri dari Upi Asmaradhana sebagai Ketua Umum, Junaidi dari Lampung sebagai Sekjen, Yunita SE dari Jawa Barat sebagai Bendahara Umum, 6 Wakil Ketua Umum, 7 Koordinator Wilayah, 18 Departemen, serta Poppy Zeidra sebagai Direktur Eksekutif di Jakarta. Pelantikan ini menandai babak baru bagi GRADASI, organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yang berfokus pada penguatan literasi digital dan kedaulatan ruang digital nasional.

Dukungan Legislatif dan Visi Strategis GRADASI

Dalam sambutannya, Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyoroti peran krusial organisasi masyarakat seperti GRADASI dalam menghadapi tantangan disrupsi teknologi dan dominasi platform digital asing. Ia juga menegaskan dukungan penuh lembaga legislatif terhadap agenda strategis kedaulatan digital Indonesia.

“Kiranya ini menjadi awal baru dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas digital bangsa kita. GRADASI diharapkan menjadi mitra kritis dan produktif pemerintah dalam memperkuat ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berdaulat,” ujar Dave, menekankan sinergi antara legislatif dan masyarakat sipil.

Lebih lanjut, Dave menegaskan bahwa GRADASI memiliki peran vital dalam membangun ruang digital yang aman, inklusif, dan berdaulat. “Kita tidak bisa membiarkan ruang digital Indonesia dikendalikan sepenuhnya oleh platform asing. Literasi digital harus kita tanamkan sejak dini sebagai pondasi, dan GRADASI sangat strategis sebagai mitra masyarakat dalam transformasi digital nasional,” paparnya.

Sebagai Ketua Dewan Pembina, Dave menyampaikan optimismenya terhadap kepengurusan baru di bawah komando Upi Asmaradhana. Ia meyakini, kehadiran tokoh-tokoh penting dan kolaborasi lintas sektor yang tergabung dalam kepengurusan DPP GRADASI 2025–2030 akan memperkuat sinergi nasional dalam membangun tata kelola ruang digital yang lebih baik.

“Kita tidak bisa lagi membiarkan ruang digital Indonesia sepenuhnya dikendalikan oleh algoritma global. GRADASI dapat menjadi pionir dalam menyuarakan kepentingan publik, termasuk dalam penyusunan regulasi digital yang berpihak pada rakyat,” tambahnya. Ia juga menegaskan bahwa Komisi I DPR RI sangat terbuka terhadap masukan dari masyarakat sipil, termasuk dari GRADASI, dalam penyusunan kebijakan strategis seperti revisi Undang-Undang Penyiaran dan regulasi digital lainnya.

“Kami di Komisi I saat ini sedang memimpin Panja Revisi UU Penyiaran. Perubahan besar sedang terjadi, karena penyiaran kini bukan lagi urusan TV konvensional saja, tapi sudah merambah OTT dan ruang digital. GRADASI bisa berperan aktif di sini,” tegas Dave, membuka peluang kolaborasi legislasi.

Upi Asmaradhana: Dari Duta Literasi Menuju Pemimpin Penggerak Regulasi Digital

Upi Asmaradhana resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP GRADASI setelah terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) II GRADASI. Munas ini digelar pada 12–15 Desember 2024 di Taman Syailendra Cottage, Dataran Tinggi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah, dengan mengusung tema “Kolaborasi Membangun Negeri Menuju Indonesia Makin Cakap Digital”. Ratusan peserta dari seluruh Indonesia turut berpartisipasi dalam Munas tersebut.

Upi dikenal luas sebagai tokoh terkemuka dalam dunia literasi digital dan kebebasan pers. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Duta Literasi Digital Nasional GRADASI, serta Duta Literasi Digital Provinsi Sulawesi Selatan periode 2021–2023.

Selain perannya di GRADASI, Upi adalah Founder dan CEO PT Kabar Grup Indonesia (KGI Network). Ia juga aktif di berbagai organisasi profesi dan kemasyarakatan, seperti Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) sebagai Wakil Ketua Umum, Ahli Pers Dewan Pers, Anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ketua Umum Edukasi Peradaban Indonesia, Badan Pertimbangan Organisasi Indonesia Chief Editors Club, dan anggota Dewan Ekonomi Indonesia Timur. Rekam jejaknya yang cemerlang diperkuat dengan berbagai penghargaan nasional dan internasional yang telah diterimanya, antara lain Nusa Dharma Pustaloka (2022), Udin Award (2009), KPID Award (2010), dan Hellman Hammet Award (2011) dari Human Rights Watch.

Dalam pidatonya, Upi menyampaikan bahwa GRADASI bukan sekadar organisasi masyarakat biasa, melainkan motor penggerak literasi digital yang adaptif dan berpihak pada rakyat. Ia menegaskan komitmen GRADASI untuk mengambil peran strategis dalam merumuskan regulasi yang menjamin kedaulatan digital Indonesia.

“GRADASI tidak hanya hadir untuk pelatihan dan kampanye digital, tetapi kami siap menjadi stakeholder utama dalam melahirkan regulasi yang melindungi hak-hak digital warga negara dan memperkuat posisi Indonesia dari dominasi platform asing. Kita tidak bisa hanya menjadi pasar, Indonesia harus menjadi produsen solusi digital,” tegas Upi, menyampaikan visi ambisius organisasinya.

Ia juga mengungkapkan bahwa GRADASI tengah menyusun naskah akademik dan kerangka regulasi strategis melalui Dewan Pakar dari kalangan kampus. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi ancaman serius seperti disinformasi, ujaran kebencian, dan manipulasi data yang marak di ruang digital. “Ini kontribusi konkret kami agar ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, sehat, dan produktif,” imbuhnya.

GRADASI, yang berdiri sejak 2016 di Yogyakarta, merupakan organisasi penggerak literasi digital yang kini memiliki pengurus tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Pengurus nasional yang dilantik berjumlah 117 orang. (dhi)