Gagal Drainase OKU, Kerugian Rp478 Juta dan Krisis Infrastruktur Kota yang Terus Berulang

OKU, NUSALY – Hujan intensitas tinggi yang mengguyur Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, pada Kamis (2/10/2025) sore menguak krisis infrastruktur. Banjir yang melanda 10 kelurahan dan desa menjadi bukti nyata Gagal Drainase OKU yang berulang, menunjukkan rentannya sistem tata kelola air di Baturaja Timur.

Bencana yang terjadi di wilayah pusat seperti Kelurahan Sukaraya, Pasar Baru, dan Kemalaraja ini bukan lagi murni faktor alam. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD OKU, Dadi Sutiadi, menyebutkan bahwa penyebab utama bencana ini adalah drainase yang tidak sanggup menampung dan mengalirkan air serta kondisi struktur tanah yang rendah. Pernyataan ini mengalihkan fokus dari cuaca menuju masalah kebijakan infrastruktur yang tak teratasi.

Skala Dampak dan Kerugian Rp478 Juta Akibat Gagal Drainase OKU

Banjir dengan ketinggian 20 cm hingga 1 meter ini memberikan dampak finansial dan sosial yang signifikan. Dadi Sutiadi merinci bahwa 343 rumah, 403 Kepala Keluarga (KK), dan 1.492 jiwa terdampak. Lima unit rumah bahkan mengalami kerusakan ringan di Kelurahan Kemalaraja.

Lebih lanjut, banjir juga merusak fasilitas publik vital. Tiga unit kelas Stikes Al Maarif dan TK Al Azhar Bililmi Baturaja terendam, mengganggu aktivitas pendidikan. Kantor Urusan Agama (KUA) Baturaja Timur pun turut terendam. Total kerugian finansial yang berulang ini diperkirakan mencapai Rp478 juta, menjadi indikator biaya tinggi dari gagal drainase OKU.

Politik Anggaran: Mengapa Gagal Drainase OKU Terus Berulang?

Fakta bahwa banjir terjadi di pusat kegiatan Baturaja Timur menggarisbawahi kegagalan pemerintah daerah dalam memprioritaskan anggaran pembangunan infrastruktur air. Drainase yang tidak berfungsi menunjukkan adanya masalah kronis dalam perencanaan, perawatan, atau implementasi proyek mitigasi banjir.

Meskipun debit Sungai Ogan juga meningkat, faktor utama tetap berakar pada sistem tata kelola air perkotaan. Keadaan ini memicu pertanyaan: Sejauh mana Pemda OKU telah mengalokasikan dana untuk normalisasi drainase dan sungai, mengingat bencana ini terjadi secara rutin? BPBD telah mengambil langkah darurat dengan patroli dan menyedot air di Kelurahan Sukaraya, tetapi tindakan ini hanyalah respons, bukan solusi struktural.

Tuntutan Akuntabilitas dan Solusi Permanen Gagal Drainase OKU

Masyarakat OKU kini menuntut akuntabilitas terhadap kerugian Rp478 juta yang disebabkan oleh kelalaian infrastruktur. Aktivitas warga memang sudah kembali normal di beberapa titik, namun genangan air di Kelurahan Sukaraya yang sulit surut memberi sinyal bahwa masalah drainase di wilayah itu membutuhkan intervensi teknik dan anggaran yang jauh lebih besar.

Oleh karena itu, penanggulangan banjir OKU tidak dapat berhenti pada evakuasi dan penyedotan air. Pemerintah Daerah harus menyusun rencana induk (master plan) yang komprehensif untuk revitalisasi sistem drainase, normalisasi bantaran sungai, dan peninjauan ulang izin mendirikan bangunan di wilayah resapan. Tanpa langkah ini, kerugian finansial dan sosial akibat krisis gagal drainase OKU akan terus menjadi ancaman berulang. (yud)