Gubernur Sumsel Herman Deru, Ambruknya Jembatan Muara Lawai Akibat Kecerobohan dan ODOL

PALEMBANG, NUSALY – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyampaikan keprihatinannya atas ambruknya Jembatan Muara Lawai B di Lahat pada Minggu (29/6) malam. Menurut Deru, insiden yang terjadi sekitar pukul 23.00 WIB itu bukan hanya mengejutkan, tetapi juga merupakan akibat langsung dari kecerobohan dan maraknya praktik kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) di wilayahnya.

Deru secara tegas menyoroti fakta bahwa empat kendaraan ODOL melintas sekaligus di jembatan tersebut, yang diduga menjadi pemicu utama keruntuhan. Ia pun meminta pihak kepolisian untuk bertindak tegas menindak kendaraan-kendaraan yang dimensi dan kapasitas muatannya berlebih, demi mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

“Kejadian malam tadi di Muara Lawai pukul 23.00 WIB mengejutkan kita semua. Selama ini yang diindikasikan rusak di (jembatan) Enim 2, ternyata yang ambruk di Muara Lawai. Kenapa? Kecerobohan. Mana (boleh) ada mobil ODOL yang lewat di situ, sekaligus 4. Nah, ini tinggal kita serahkan ke kepolisian, ini akibat kelalaian dari ODOL tadi. Saya minta ini ditindak tegas,” ujar Gubernur Deru, Senin (30/6/2025).

Siapkan Pembicaraan Lintas Sektoral dan Kebijakan Strategis

Menyikapi dampak serius dari ambruknya jembatan tersebut, Gubernur Herman Deru menyatakan akan segera membicarakan insiden ini lebih lanjut dengan berbagai pihak terkait. Diskusi ini tidak hanya akan melibatkan jajaran pemerintahan yang aktif, tetapi juga para bupati yang pernah menjabat dan yang saat ini menjabat di wilayah tersebut, menandakan niat untuk mencari solusi komprehensif.

Deru bahkan mengisyaratkan kemungkinan lahirnya Peraturan Gubernur (Pergub) baru yang serupa dengan kebijakan bupati sebelumnya mengenai pembatasan ODOL. Ia menyebutkan bahwa hal ini bisa menjadi momentum bagi semua pihak – mulai dari pengusaha tambang, pengusaha angkutan, para kepala daerah, hingga Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pemilik jalan negara – untuk duduk bersama mencari jalan keluar.

“Kalau memang ini merugikan masyarakat, bukan tidak mungkin akan lahir pergub yang sama dengan punya bupati. Yang jelas pernah jadi pergub yang fenomenal dan tetap berlaku sampai sekarang, tapi ada pengecualian di ruas-ruas khusus yang belum terakomodir. Jadi ini akan menjadi momentum bagi semua pihak, pengusaha tambang, pengusaha angkutan, para kepala daerah, dan Kementerian PU pemilik jalan negara,” paparnya.

Tunggu Laporan Dinas Terkait untuk Kebijakan Responsif

Saat ini, Gubernur Deru telah memerintahkan dinas-dinas terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk segera menuju lokasi jembatan ambruk. Ia menyebut masih menunggu laporan detail dari tim di lapangan sebelum mengambil langkah dan kebijakan selanjutnya.

“Saya sudah perintahkan mereka ke sana, saya mau dengar laporan dulu. Jadi tidak bisa buat kebijakan dari atas podium saja, jadi perlu dialog dulu baru responsif,” pungkasnya, menekankan pentingnya data dan dialog langsung dalam perumusan kebijakan yang tepat guna. (ags)