Klarifikasi Bupati OKI Justru Perlebar Lubang Paradoks Anggaran: ‘Layak Pakai’ atau ‘Tak Layak Pakai’?

KAYUAGUNG, NUSALY – Kabut tebal yang menyelimuti “paradoks anggaran” di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kian pekat. Setelah berhari-hari menjadi sorotan publik dan media, Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki akhirnya angkat bicara terkait rencana pengadaan kendaraan dinas baru senilai Rp5,1 miliar untuk pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKI. Namun, alih-alih meredakan polemik, klarifikasi sang Bupati justru melahirkan kontradiksi baru, terutama dengan pernyataan anggota dewan sendiri, yang kian mempertanyakan prioritas anggaran di tengah kondisi defisit daerah.

Dalam wawancara dengan beberapa media baru-baru ini, Muchendi menegaskan bahwa anggaran pengadaan kendaraan dinas pimpinan DPRD itu “bukan keputusan mendadak”, melainkan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif sejak tahun anggaran sebelumnya.

Alasan utama, menurut Bupati, adalah kondisi armada yang digunakan pimpinan DPRD saat ini “sudah dalam kondisi tidak layak pakai” dan dikhawatirkan menghambat mobilitas tinggi mereka, terutama saat melaksanakan reses di tengah kondisi infrastruktur jalan OKI yang belum memadai.

Kontradiksi di Balik Klarifikasi: Ketika “Sangat Layak” Berlawanan dengan “Tidak Layak Pakai”

Pernyataan Bupati Muchendi, meski memberikan justifikasi dari sisi eksekutif, justru memperlihatkan adanya narasi yang bertolak belakang dengan fakta serta pernyataan yang telah muncul sebelumnya dari pihak legislatif. Kontradiksi ini terutama mencuat pada kriteria “kelayakan” kendaraan dinas yang menjadi dasar pengadaan miliaran rupiah tersebut.

Jika Bupati Muchendi dengan tegas menyatakan bahwa kendaraan pimpinan DPRD saat ini “sudah tidak layak pakai,” hal ini berhadapan langsung dengan pengakuan Anggota DPRD OKI dari Partai Gerindra, Mustamar, yang sebelumnya menyatakan bahwa “mobil dinas yang saat ini digunakan di lingkungan dewan masih sangat layak pakai.”

Perbedaan pandangan yang fundamental mengenai kondisi fisik aset negara ini jelas menuntut klarifikasi yang lebih obyektif. Publik berhak tahu kriteria apa yang digunakan untuk menilai kelayakan sebuah kendaraan dinas, dan apakah ada hasil inspeksi independen yang mendukung klaim “tidak layak pakai” tersebut.

Kontradiksi lainnya juga muncul ketika Bupati Muchendi, yang sebelumnya sempat menjadi teladan efisiensi dengan menunda pembelian mobil dinasnya sendiri demi mengalihkan anggaran ke sektor prioritas rakyat, kini membenarkan pengadaan miliaran rupiah untuk “jatah” pimpinan DPRD.

Meskipun ia mengklaim ini adalah kebutuhan mendesak, publik pun berhak mempertanyakan mengapa kebutuhan mendesak bagi legislatif ini tidak tunduk pada semangat efisiensi yang sama di tengah defisit anggaran yang diakui Bupati sendiri.

Keheningan yang Berlanjut dan Fragmentasi Informasi di Tubuh Dewan

Klarifikasi Bupati juga tidak sepenuhnya menjawab mengapa Ketua DPRD OKI sebelumnya memilih bungkam total saat dikonfirmasi berulang kali mengenai urgensi dan rincian anggaran Rp5,1 miliar ini. Jika ini memang kebutuhan yang mendesak dan sudah disepakati, mengapa informasi tersebut tidak segera disampaikan oleh pihak legislatif sendiri kepada publik?

Selain itu, pernyataan Bupati juga tidak menjelaskan fragmentasi informasi di internal DPRD. Jika pengajuan anggaran ini adalah “kesepakatan pimpinan dan anggota” seperti klaim Mustamar, mengapa ada anggota DPRD lain seperti Ayu Monaria yang justru mengaku “tidak tahu sama sekali terkait bakal adanya anggaran mobil dinas ini”?

Ini mengindikasikan adanya celah dalam komunikasi internal atau bahkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan anggaran di lingkungan legislatif itu sendiri.

Ujian Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Pernyataan Bupati Muchendi, meski berniat mengklarifikasi, justru memperlihatkan bahwa “paradoks anggaran” di OKI belum terurai sepenuhnya. Kontradiksi klaim kelayakan kendaraan, keheningan sebelumnya dari pihak DPRD, dan inkonsistensi informasi di internal dewan, semuanya menambah daftar pertanyaan yang belum terjawab.

Masyarakat OKI berhak mendapatkan penjelasan yang utuh dan konsisten, bukan hanya justifikasi sepihak. Di tengah kondisi defisit anggaran, setiap sen uang rakyat yang dialokasikan, apalagi untuk fasilitas pejabat, harus dibenarkan dengan transparansi mutlak dan dasar yang kokoh.

Bola panas kini kembali kepada DPRD OKI untuk memberikan klarifikasi yang tidak hanya membenarkan, tetapi juga membuktikan akuntabilitas mereka kepada publik. Tanpa itu, paradoks ini akan terus menganga, mengikis kepercayaan rakyat terhadap para wakilnya. (dhi)