KAYUAGUNG, NUSALY – Di tengah gema efisiensi anggaran yang digelorakan pemerintah pusat dan diikuti oleh sejumlah kepala daerah, sebuah rencana pengadaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) justru memunculkan pertanyaan besar. Kontradiksi ini menganga lebar: saat Bupati OKI secara terbuka menunda pembelian kendaraan dinasnya demi prioritas rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKI justru tercatat berencana mengalokasikan miliaran rupiah untuk pengadaan mobil dinas baru bagi pimpinannya.
Rencana pembelian mobil dinas baru bagi pimpinan DPRD OKI ini terungkap jelas di laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP), sebuah platform publik yang mestinya mencerminkan transparansi anggaran. Dilihat oleh Nusaly pada Jumat (19/6/2025), rencana tersebut tertulis dalam paket “Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan” dengan kode 59041610.
Detail dalam laman SIRUP LKPP menunjukkan niat pembelian mobil dinas baru. Rinciannya adalah Unit Kendaraan Dinas Jabatan Ketua DPRD dengan kapasitas maksimal 2500 cc, serta Unit Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD dengan kapasitas maksimal 2200 cc. Total pagu anggaran yang disiapkan untuk pengadaan ini, bersumber dari APBD Ogan Komering Ilir 2025, mencapai angka fantastis: Rp5.100.000.000 atau Rp5,1 miliar. Metode pemilihan yang akan digunakan adalah E-Purchasing, dengan paket yang diumumkan sejak 21 April 2025 pukul 12.05 WIB.
Janji Bupati Versus Realita Dewan: Demi Rakyat atau Jatah Pejabat?
Terkuaknya rencana ini bagai tamparan keras terhadap janji efisiensi yang baru saja digaungkan oleh Bupati OKI, Muchendi Mahzareki. Pada Rapat Paripurna DPRD OKI, Selasa (4/3/2025)—kurang dari sebulan setelah pelantikannya oleh Presiden pada 20 Februari 2025—Muchendi secara tegas menyatakan penundaan pembelian kendaraan dinas jabatannya. Anggaran tersebut, katanya, dialihkan untuk membantu kebutuhan yang lebih prioritas, seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur pembangunan jalan di Kabupaten OKI.
“Kita tunda dulu untuk pembelian mobil dinas Bupati. Dialihkan untuk kebutuhan lebih prioritas seperti di bidang kesehatan, pendidikan dan juga infrastruktur,” ujar Muchendi kala itu.
Ia bahkan menekankan bahwa efisiensi yang dilakukan bukan untuk menyasar rakyat, melainkan “jatah” para pejabat.
“Kita memastikan bahwa yang diefisiensi bukan untuk rakyat tapi jatah kita seperti perjalanan dinas, rapat-rapat dan mobil dinas,” tegas Muchendi, menggambarkan komitmennya terhadap pengelolaan fiskal daerah yang ketat.
Menurut Muchendi, efisiensi dari penundaan pembelian mobil dinasnya saja, sekitar Rp1,5 miliar, setidaknya bisa dialihkan untuk membantu mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur jalan, semisal untuk kebutuhan Rp2 miliar. Pernyataan ini diucapkan di tengah kondisi fiskal keuangan daerah yang disebutnya tidak seimbang.
“Kita dihadapkan pada defisit anggaran sehingga secara finansial Kabupaten OKI jauh dari kata mandiri. Ditambah lagi kebijakan efisiensi anggaran bidang infrastruktur yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan di daerah terutama bagi kita di OKI,” terang Bupati yang baru dilantik itu, melukiskan tantangan berat yang dihadapi daerah.
Perbedaan sikap antara eksekutif dan legislatif di OKI ini tentu memunculkan pertanyaan publik tentang prioritas anggaran. Ketika Bupati berjuang dengan defisit dan memilih berkorban demi rakyat, keputusan pengadaan mobil dinas baru senilai miliaran rupiah oleh DPRD menjadi ironi yang tak terhindarkan. Publik menanti penjelasan lebih lanjut, apakah efisiensi anggaran benar-benar menjadi komitmen bersama atau hanya slogan yang bergema tanpa makna di tingkat lokal. (dhi)
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
