PDI-P Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu

JAKARTA, NUSALY — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P secara resmi memecat Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, menyusul kegaduhan publik yang dipicu oleh video viral dirinya yang mengaku hendak “merampok uang negara”. Keputusan tegas ini diambil sebagai bentuk sanksi disiplin partai dan menjadi penegasan terhadap komitmen partai dalam menjaga kehormatan dan integritas kadernya.

Pemecatan ini merupakan tindak lanjut dari laporan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Gorontalo yang telah melakukan klarifikasi terhadap Wahyudin. “Jadi memang yang bersangkutan telah dilakukan klarifikasi oleh DPD Gorontalo. DPD sudah menyampaikan laporan kepada DPP, memohon untuk diambil tindakan organisasi atas perbuatannya,” ujar Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, Sabtu (20/9/2025).

Komarudin menjelaskan, Komite Etik dan Disiplin partai telah merekomendasikan pemecatan tersebut kepada DPP. “Komite etik dan disiplin telah merekomendasikan kepada DPP, dan hari ini DPP mengeluarkan surat pemecatan kepada yang bersangkutan. Dalam waktu dekat segera dilakukan PAW,” sambungnya.

Pesan Tegas dan Komitmen Anti-Korupsi

Langkah cepat PDI-P dalam memecat kadernya yang terjerat skandal ini mengirimkan pesan yang kuat, tidak hanya kepada publik, tetapi juga kepada seluruh kader di Indonesia. PDI-P menegaskan tidak akan menoleransi tindakan yang merusak nama baik partai atau mencederai hati masyarakat.

Pernyataan Komarudin Watubun juga berfungsi sebagai imbauan keras. “Pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada seluruh anggota kader partai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote untuk tetap menjaga kedisiplinan, etik, kehormatan, wibawa partai maupun keluarga masing-masing,” katanya.

Ia menambahkan, “Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang mencederai partai, mencederai hati rakyat. DPP akan ambil tindakan pemecatan yang sama seperti yang dilakukan oleh saudara Wahyudin.”

Konsekuensi Politik dari Perilaku Publik

Keputusan pemecatan ini menunjukkan bahwa di era digital, perilaku seorang pejabat—sekecil apa pun skalanya—akan memiliki konsekuensi politik yang besar. Video viral Wahyudin Moridu, yang merekam perkataan yang meremehkan penggunaan uang negara, telah menjadi bukti yang tidak terbantahkan di mata publik. Respons cepat dari PDI-P mengindikasikan bahwa partai politik kini sadar akan pentingnya akuntabilitas dan citra di hadapan konstituen.

Pemecatan ini bukan sekadar sanksi, melainkan demonstrasi komitmen PDI-P terhadap etika politik. Langkah ini berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai yang menunjukkan keseriusan dalam menindak kadernya yang melanggar. Dengan mengambil tindakan tegas, PDI-P menempatkan dirinya sebagai teladan dalam menjaga integritas di tengah keraguan publik terhadap pejabat publik.

Keputusan ini juga menjadi preseden penting bagi partai politik lainnya. Bahwa integritas kader adalah aset yang tidak bisa dinegosiasikan. (awn)