PALEMBANG, NUSALY – Proses seleksi jabatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Musi Palembang kini memasuki tahap akhir menuju wawancara dengan Wali Kota. Tiga nama telah resmi diumumkan lolos Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), yaitu Muhammad Azharuddin, Oka Wriyadi Kurniawan, dan Teddy Andrian. Para kandidat ini, yang mayoritas berlatar belakang birokrasi, administrasi publik, dan sebagian memiliki pengalaman fungsional internal, akan diuji dalam kompetensi kepemimpinan teknis.
Perumda Tirta Musi bukan sekadar perusahaan biasa; ia adalah denyut nadi Palembang, melayani ratusan ribu Kepala Keluarga (KK) dan memiliki peran strategis dalam ketahanan air di Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan. Seleksi ini menjadi krusial di tengah tantangan infrastruktur yang masif. Tingginya Non-Revenue Water (NRW) dan investasi puluhan miliar untuk jaringan pipa adalah beban yang harus diatasi Dirut Perumda Tirta Musi selanjutnya.
Namun, tahapan krusial ini justru memicu kritik tajam. Pengamat kebijakan publik dari Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes), Drs. Bagindo Togar Butar-Butar, menilai tiga nama calon Dirut Perumda Tirta Musi yang lolos UKK tidak memenuhi kapasitas yang memadai, bahkan menuntut agar seleksi dibatalkan dan segera Kocok Ulang.
Krisis dan Transformasi: Standar Mutlak Era Syaipul DEA
Kritik Bagindo Togar berpegangan pada standar kinerja masa lalu. Ia menegaskan bahwa Dirut Perumda Tirta Musi haruslah sosok yang mampu mengulang — bahkan melampaui — transformasi historis perusahaan.
Togar merujuk ke era keemasan Perumda ini. “Kalau kita ingin PDAM kembali berjaya seperti dulu di era kepemimpinan Pak Syaipul DEA, maka harus dikembalikan pada orang yang paham teknis, terbebas dari kepentingan politik. Dulu, Tirta Musi jadi salah satu PDAM terbaik di Indonesia, bahkan jadi tempat studi banding bagi daerah lain,” tegasnya.
Konteksnya sangat mendesak. Sebelum 2004, PDAM Tirta Musi berada di ambang kebangkrutan, hanya mampu melayani 43% warga Kota Palembang dan mencatatkan kerugian Rp 16,30 miliar. Di bawah Syaiful DEA, kondisi perusahaan berubah total menjadi sangat sehat. Dalam kurun waktu lima tahun (2004-2008), perusahaan berani menginvestasikan Rp 370 miliar yang bersumber dari APBN, APBD, dan dana internal PDAM.
Meskipun pada 2008 laba bersih sempat turun menjadi Rp 22 miliar (dari Rp 27,7 miliar pada 2007), penurunan ini disebabkan oleh besarnya program perbaikan kinerja dan peningkatan mutu pelayanan. Investasi ini berhasil menaikkan cakupan pelayanan dari 43% menjadi 78% dan menekan tingkat kehilangan air (NRW) dari 68% menjadi 40%. Standar benchmark inilah yang menurut Togar diabaikan oleh Panitia Seleksi saat meloloskan kandidat yang dinilai minim pengalaman teknis manajerial.
Politisasi Jabatan Strategis Ancam Kebutuhan Dasar Publik
Menurut Togar, jabatan Direktur Utama PDAM bukan hanya soal kemampuan administratif, tetapi mutlak harus memahami teknologi manajemen distribusi air, sistem perairan, serta aspek hidrologi. Ia secara implisit menyoroti potensi politisasi jabatan strategis dalam pengisian posisi teknis yang seharusnya diisi oleh sosok profesional mumpuni.
Peralihan kepemimpinan Dirut Perumda Tirta Musi kali ini terjadi di tengah masalah teknis yang mendesak. Mengutip data teknis, dibutuhkan pemimpin yang mampu membuat keputusan berbasis engineering dan bukan sekadar policy. Kritik ini bahkan menyentuh kandidat yang memiliki latar belakang internal, seperti Muhammad Azharuddin, yang sebelumnya menjabat sebagai petugas di Bagian Pengendalian Kehilangan Air (PKA). Meskipun memiliki pengalaman teknis spesifik di PKA, Togar mempertanyakan apakah pengalaman tersebut sudah cukup luas dan komprehensif untuk memimpin seluruh aspek korporat, termasuk aspek keuangan, SDM, dan pengembangan teknologi.
Kritik ini sejalan dengan Permendagri No. 37 Tahun 2018 yang secara eksplisit mensyaratkan calon Direksi BUMD memiliki kompetensi manajerial dan teknis yang relevan. Menurut Togar, Pansel telah gagal menerapkan standar objektivitas dan integritas dalam menjalankan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang berpotensi meloloskan kandidat berdasarkan kedekatan alih-alih kapasitas.
“Jika proses UKK hanya bersifat administratif-seremonial tanpa menguji kemampuan calon dalam menyelesaikan masalah NRW, sedimentasi, dan efisiensi energi, maka Pansel telah gagal,” ucap Togar. Ia menambahkan, kegagalan Pansel ini berpotensi merusak merit system dalam tubuh perusahaan.
“Tanpa pemimpin yang berpengalaman di bidang pengelolaan air, kota Palembang bisa menghadapi krisis air dan menurunnya kualitas layanan air bersih. Ini adalah policy failure yang fatal jika didorong oleh motif non-profesional,” tegasnya. Krisis ini dapat memaksa Pemkot untuk menaikkan tarif air di tengah buruknya layanan, yang akan memicu gejolak sosial dan membebani hajat hidup ratusan ribu warga Palembang.
Tuntutan Portofolio dan Jalan Keluar Bagi Wali Kota
Togar mendesak agar tim seleksi mempertimbangkan ulang Portofolio, kompetensi, kapabilitas yang mumpuni, serta intelektual dari para calon. Latar belakang pendidikan dan pengalaman calon, menurut Togar, harus relevan dengan bidang air minum.
Ia menghitung, beban operasional dan investasi infrastruktur yang harus dihadapi Dirut Perumda Tirta Musi saat ini sangat besar. Di tengah potensi kenaikan biaya bahan baku dan beban pemeliharaan jaringan, efisiensi menjadi kunci mutlak yang hanya bisa dicapai oleh pemimpin yang proven di bidang air minum.
“Wali Kota adalah penentu akhir. Beliau memiliki hak diskresi untuk membatalkan proses yang cacat ini demi kepentingan publik,” ujar Togar. Ia menekankan bahwa jabatan ini adalah amanah publik yang paling sensitif, dan kegagalan dalam memilih pemimpin sama dengan mengorbankan hajat hidup ratusan ribu warga Palembang.
“Kita butuh orang yang mampu mengelola distribusi air secara efisien, menjaga kualitas, dan memastikan setiap rumah tangga mendapatkan layanan yang layak. Ini bukan sekadar jabatan, tapi amanah publik,” pungkas Bagindo, menyerukan agar Wali Kota Palembang mengambil langkah diskresi untuk membatalkan hasil UKK dan melakukan fit and proper test ulang yang lebih ketat, demi menghindari krisis layanan dasar di masa depan.
(dhi)
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
