Sewa Internet 4G Rp240 Juta di Dinas PPKB OKI: Boros Anggaran, Modus Korupsi, atau Kelalaian Fatal?

Kayuagung, Nusaly.com – Kebijakan Dinas PPKB OKI mengalokasikan anggaran sebesar Rp240 juta untuk sewa pemasangan jaringan internet 4G di empat balai penyuluhan kecamatan menjadi sorotan tajam.

Salim Kosim, S.IP., pengamat kebijakan publik dari Pusat Riset Kebijakan dan Pelayanan Masyarakat (PRISMA), menyebutnya sebagai “pemborosan anggaran yang tidak masuk akal” dan menduga adanya potensi korupsi atau kelalaian fatal dalam perencanaan anggaran.

“Angka Rp240 juta untuk sekadar sewa internet di empat balai penyuluhan selama setahun sangat fantastis. Bandingkan dengan biaya sewa internet di kantor-kantor swasta atau instansi pemerintah lainnya yang jauh lebih rendah,” tegas Salim Kosim.

Ia membandingkan dengan biaya sewa internet di kantor-kantor swasta atau instansi pemerintah lainnya yang jauh lebih rendah.

Kecurigaan Salim semakin menguat setelah ia menelusuri informasi di laman e-katalog. Tidak ada transparansi mengenai detail pengadaan, seperti merek provider, spesifikasi jaringan, dan lokasi pasti pemasangan.

“Ketidakjelasan ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ini hanya kesalahan administratif, atau ada upaya sengaja untuk mengaburkan proses pengadaan?” tanya Salim Kosim dengan nada skeptis.

Salim Kosim juga menyoroti urgensi pemasangan internet 4G di balai penyuluhan. Menurutnya, prioritas penggunaan anggaran seharusnya diarahkan pada program-program yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti peningkatan kualitas pelayanan KB, penyuluhan kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan perempuan.

“Jangan sampai anggaran yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat malah habis untuk proyek yang tidak jelas manfaatnya,” tegasnya.

Potensi Penyelewengan dan Dampaknya

Dugaan penyelewengan anggaran ini bukan sekadar isu keuangan, melainkan juga masalah kebijakan publik yang serius. Jika terbukti benar, maka ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem perencanaan dan pengawasan anggaran di Kabupaten OKI.

Dampaknya bisa sangat merugikan masyarakat. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, justru terbuang sia-sia untuk proyek yang tidak jelas manfaatnya. Hal ini tentu akan menghambat upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang mereka digunakan dan apakah penggunaannya sudah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

Salim Kosim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawal penggunaan anggaran publik. “Jangan biarkan uang rakyat dihambur-hamburkan untuk proyek yang tidak jelas manfaatnya. Kita harus bersama-sama mengawasi dan memastikan anggaran digunakan untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Upaya Klarifikasi

Upaya konfirmasi terkait dugaan ini kepada Kepala Dinas PPKB OKI, Saparudin, dan Kepala Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga telah coba dilakukan. Namun, keduanya enggan memberikan komentar. Sikap bungkam ini justru semakin memperkuat kecurigaan publik terhadap adanya praktik tidak beres dalam penggunaan anggaran di dinas tersebut. (red)