Tujuh Tuntutan Mahasiswa Sumsel dalam Aksi di Gedung DPRD

PALEMBANG, NUSALY – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Sumsel pada hari ini, Senin (1/9/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan DPR yang dinilai tidak pro-rakyat.

Aksi yang dimulai sejak siang hari ini diikuti oleh berbagai elemen mahasiswa dari sejumlah universitas, termasuk Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Universitas Sriwijaya. Dalam orasinya, massa menyoroti berbagai isu krusial.

Tuntutan dan Keresahan Mahasiswa

Presiden Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, Ilham, menyampaikan bahwa aksi ini didasari oleh kegelisahan mahasiswa terhadap kondisi bangsa yang semakin tidak berpihak kepada rakyat.

“Ketika rakyat sedang dibebani dengan kondisi ekonomi yang sulit, DPR malah menaikkan tunjangan mereka. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” tegas Ilham.

Selain itu, ia juga mengecam tindakan kekerasan yang kerap dilakukan oleh aparat keamanan saat pengamanan demonstrasi. “Tindakan represif aparat yang telah memakan korban jiwa tidak bisa dibiarkan. Kami menuntut keadilan dan perbaikan sistem secara menyeluruh,” tambahnya.

Pernyataan dan Tuntutan Resmi Aliansi Mahasiswa

Aliansi Mahasiswa Sumatera Selatan merilis tujuh tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi ini, yaitu:

1. Batalkan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat: Menolak kenaikan tunjangan DPR di tengah upaya efisiensi anggaran negara dan menuntut pembatalannya.
2. Sahkan RUU Perampasan Aset: Mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU ini guna menjerat koruptor secara tegas dan mengembalikan aset negara.
3. Evaluasi Kinerja DPR: Menilai DPR tidak lagi merepresentasikan suara rakyat dan menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan transparansi anggaran mereka.
4. Evaluasi Rekrutmen Anggota Polri: Meminta evaluasi sistem rekrutmen Polri untuk menghindari tindakan kekerasan terhadap warga sipil.
5. Copot Kapolri: Menuntut pencopotan Kapolri karena dinilai gagal mengontrol institusi dan sering terjadi tindakan kekerasan yang mencederai demokrasi.
6. Prioritaskan Kesejahteraan Guru: Mengimbau pemerintah untuk memberikan perhatian serius kepada guru sebagai garda terdepan pendidikan, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan.
7. Kembalikan Kebebasan Pers: Menuntut agar kebebasan pers dikembalikan sepenuhnya tanpa tekanan dan intimidasi dari pihak manapun.

Meskipun sempat terjadi ketegangan, aksi ini dilaporkan berjalan damai dan tidak ada laporan kericuhan serius. Aliansi mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini bukan akhir, melainkan awal dari gerakan lanjutan jika tuntutan mereka tidak direspon secara konkret oleh pemerintah dan DPR. (desta)