Dukungan pemerintah daerah hingga tingkat desa dinilai menjadi kunci keberhasilan pendataan ekonomi yang menjadi dasar penyusunan kebijakan nasional dan daerah.
PALEMBANG, NUSALY – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sumatera Selatan tidak hanya dipandang sebagai agenda pendataan rutin, tetapi juga sebagai upaya memperkuat kualitas data yang menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung proses sensus agar menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di balik pelaksanaan sensus ekonomi serentak tersebut, perhatian utama pemerintah bukan semata menghimpun angka statistik, melainkan memastikan kualitas data yang menjadi fondasi penyusunan berbagai kebijakan publik.
Bagi pemerintah daerah, akurasi data dinilai menjadi instrumen krusial dalam menyusun kebijakan pembangunan regional hingga ketepatan penyaluran berbagai program kerja kepada masyarakat.
Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, meyakini dukungan pemerintah kabupaten, kota, hingga desa akan membantu petugas menjangkau seluruh pelaku ekonomi sehingga pendataan dapat berlangsung lebih lengkap.
Keterlibatan aktif struktur pemerintahan lokal ini diharapkan meminimalkan risiko adanya pelaku ekonomi rakyat yang terlewat dari pendataan.
“Mudah-mudahan, dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa, Sumsel akan mendapatkan data yang benar dan akurat sehingga dapat menunjang kebijakan pemerintah pusat maupun daerah,” ujar Herman Deru dalam agenda Semarak Sensus Ekonomi Milik Rakyat Wong Kito Galo 2026 di kawasan Benteng Kuto Besak Palembang, akhir pekan kemarin.
Satu Data untuk Kebijakan yang Lebih Tepat
Pentingnya akurasi data di tingkat daerah ini berkelindan erat dengan agenda konsolidasi data di tingkat pusat. Selama ini, tata kelola data yang tersebar di banyak lembaga tanpa integrasi yang kuat sering kali memicu hambatan dalam sinkronisasi kebijakan nasional.
Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan konsolidasi besar-besaran untuk menyatukan basis data secara nasional.
Melalui konsolidasi tersebut, pemerintah berharap seluruh kementerian dan lembaga menggunakan rujukan data yang sama dalam menyusun maupun menjalankan program.
“Selama ini kita belum sepenuhnya menyadari bahwa data kita belum akurat karena dikelola oleh banyak lembaga. Di era Presiden Prabowo, kita melakukan konsolidasi nasional dengan menyatukan data yang diolah secara profesional oleh BPS,” kata Syaifullah Yusuf.
Kepercayaan Publik Dimulai dari Lapangan
Sebagai ujung tombak pengumpulan informasi di lapangan, profesionalisme petugas sensus menjadi penentu validitas hasil akhir. Pendekatan yang santun dan objektif diperlukan agar masyarakat dapat memberikan data yang riil mengenai kondisi ekonomi mereka tanpa rasa cemas.
Gubernur Herman Deru mengingatkan para petugas lapangan untuk menjalankan tugas secara profesional di setiap tahapan wawancara agar masyarakat menerima kehadiran mereka dengan baik dan terbuka.
Senada dengan hal itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa data hasil sensus memiliki peran strategis yang tidak bisa dikompromikan, khususnya dalam mendasari kebijakan sektor ekonomi makro. BPS menekankan pentingnya penyisiran menyeluruh di tingkat akar rumput tanpa ada wilayah yang terabaikan.
“Kepada petugas lapangan yang melaksanakan sensus, jangan ada yang terlewat, dan datanya harus akurat,” tegas Amalia.
Melalui pelaksanaan sensus ekonomi ini, pemerintah berharap tersusun basis data yang lebih akurat sebagai pijakan penyusunan kebijakan pembangunan, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. ***
NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang
