Intimidasi Jemaat Gereja Tesalonika: Dirjen HAM Tegaskan Pentingnya Toleransi Beragama di Indonesia

Indonesia Berduka, Toleransi Beragama Diuji

JAKARTA, NUSALY – Indonesia, negara yang dikenal dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, kembali diuji dalam hal toleransi beragama. Insiden intimidasi terhadap jemaat Gereja Tesalonika pada 30 Maret 2024, yang sempat viral di media sosial, menjadi sorotan tajam bagi Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM), Dhahana Putra.

Dhahana dengan tegas menyatakan keprihatinannya dan menekankan bahwa intimidasi semacam ini tidak dapat ditoleransi. “Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi kemajemukan, termasuk dalam beragama. Sikap intoleran seperti ini tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa, tetapi juga berpotensi mengikis ikatan kebangsaan kita,” ujar Dhahana dengan nada prihatin.

Hak Beribadah: Hak Konstitusional yang Tak Bisa Ditawar

Dhahana mengingatkan bahwa hak untuk beribadah merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. “Konstitusi kita menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap individu. Menghalangi hak tersebut adalah pelanggaran HAM yang serius,” tegasnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan para pemangku kebijakan terkait dalam melindungi hak beribadah umat beragama. “Pemerintah harus hadir untuk memfasilitasi dan melindungi hak beribadah setiap warga negara, tanpa terkecuali. Jika ada kendala dalam perizinan rumah ibadah, pemerintah harus membantu mencari solusi, bukan menghalangi,” Dhahana menambahkan.

Moderasi Beragama: Kunci Membangun Masyarakat Toleran

Dhahana mengakui bahwa membangun masyarakat yang toleran terhadap perbedaan bukanlah tugas yang mudah. Masih ada kelompok-kelompok yang menolak keberagaman dan berusaha memaksakan pandangan mereka kepada orang lain.

“Kita harus terus mendorong moderasi beragama di tengah masyarakat. Moderasi beragama adalah kunci untuk membangun pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan, sehingga setiap orang dapat hidup berdampingan secara damai,” jelas Dhahana.

RANHAM Generasi ke-6: Komitmen Pemerintah dalam Mendorong Toleransi Beragama

Dhahana mengungkapkan bahwa isu keberagaman akan menjadi salah satu fokus utama dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi ke-6 yang sedang disusun. “Dengan mengintegrasikan isu keberagaman ke dalam RANHAM, kami berharap pemerintah pusat dan daerah akan memiliki perspektif yang lebih baik dalam menangani isu-isu terkait toleransi beragama,” ujarnya.

Apresiasi untuk Upaya Mediasi, tetapi Perjuangan Belum Usai

Dhahana mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Polres Metro Tangerang dalam memediasi persoalan ini. Berkat upaya mereka, jemaat Gereja Tesalonika dapat beribadah sementara di aula kantor lama kecamatan Teluknaga.

Namun, Dhahana mengingatkan bahwa ini hanyalah langkah awal. “Perjuangan untuk mewujudkan toleransi beragama di Indonesia masih jauh dari selesai. Kita harus terus bekerja sama untuk membangun masyarakat yang inklusif dan menghargai perbedaan,” tandasnya.

Insiden intimidasi terhadap jemaat Gereja Tesalonika menjadi pengingat bahwa toleransi beragama di Indonesia masih rapuh. Kita harus terus memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan yang menjunjung tinggi kemajemukan dan menghormati hak setiap individu untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa harus bersatu padu dalam membangun masyarakat yang toleran dan menghargai perbedaan. Hanya dengan demikian, kita dapat mewujudkan Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera bagi semua. ***