Lampung, NUSALY.COM — Tim pencari fakta dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Lampung pada Selasa, 8 April 2025.
Kedatangan mereka bertujuan untuk mengawal proses penegakan hukum yang transparan dan adil serta memastikan terpenuhinya hak-hak para korban, yakni tiga anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang tewas akibat penembakan yang diduga dilakukan oleh seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan pangkat Kopda, bernama Basar.
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Uli Parulian Sihombing, yang memimpin tim tersebut, menyatakan bahwa kedatangan mereka ke Polda Lampung adalah untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dan mendalami fakta-fakta terkait insiden tragis yang menewaskan tiga anggota Polri tersebut.
Komnas HAM memiliki perhatian khusus terhadap kasus ini dan berupaya untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjunjung tinggi keadilan, dan menghormati hak asasi manusia.
“Tujuan utama kedatangan Komnas HAM ke Polda Lampung adalah untuk memastikan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini berjalan dengan baik, adil, dan transparan. Selain itu, kami juga ingin memastikan bahwa hak-hak keluarga korban, terutama anak-anak dari para anggota Polri yang gugur, dapat terpenuhi. Hak-hak tersebut meliputi kompensasi, pendidikan, dan bantuan lainnya yang mungkin dibutuhkan. Kami juga berencana untuk bertemu langsung dengan keluarga korban dalam waktu dekat,” ujar Uli Parulian Sihombing kepada awak media setelah tiba di Mapolda Lampung.
Apresiasi Komnas HAM atas Keterbukaan Polda Lampung
Uli Parulian Sihombing menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Lampung atas kesempatan dan ruang yang telah diberikan kepada tim Komnas HAM untuk memperoleh keterangan seluas-luasnya terkait kasus ini. Komnas HAM diberikan akses untuk berkoordinasi dengan berbagai tingkatan kepolisian, termasuk Polsek dan Polres Way Kanan, yang merupakan wilayah hukum tempat terjadinya insiden penembakan tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Polda Lampung yang telah memberikan kami kesempatan untuk berkoordinasi dan meminta keterangan dari berbagai pihak terkait, mulai dari tingkat Polda, Polres Way Kanan, hingga Polsek setempat. Keterbukaan ini sangat penting bagi kami dalam mengumpulkan fakta-fakta yang akurat dan komprehensif terkait kasus ini,” kata Uli.
Kasus Tewasnya Tiga Anggota Polri Jadi Atensi Khusus
Uli Parulian Sihombing menegaskan bahwa kasus tewasnya tiga anggota Polri, yakni Almarhum Ajun Komisaris Polisi (Anumerta) Lusiyanto, Almarhum Ajun Inspektur Polisi Dua (Anumerta) Petrus, dan Almarhum Brigadir Polisi Satu (Anumerta) Ghalib, menjadi perhatian khusus bagi Komnas HAM. Pihaknya menyadari bahwa insiden ini tidak hanya menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban dan institusi Polri, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap hubungan antara TNI dan Polri serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
“Kasus ini merupakan atensi khusus bagi Komnas HAM. Kami sangat prihatin dengan kejadian ini dan berkomitmen untuk mengawal proses hukumnya hingga tuntas. Kami ingin memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan,” tegas Uli.
Koordinasi dengan TNI dan Lembaga Negara Lain
Selain melakukan koordinasi dengan Polda Lampung, Uli Parulian Sihombing juga mengungkapkan bahwa Komnas HAM telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak TNI terkait kasus ini. Koordinasi dilakukan dengan berbagai tingkatan di tubuh TNI, termasuk Detasemen Polisi Militer (Denpom), Komando Resor Militer (Korem), dan Komando Daerah Militer (Kodam). Langkah ini diambil untuk mendapatkan informasi yang seimbang dan komprehensif dari kedua institusi yang terlibat dalam insiden ini.
“Sebelum datang ke Lampung, kami juga telah melakukan koordinasi di Jakarta dengan berbagai lembaga negara lainnya yang relevan dengan kasus ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai kronologi kejadian, latar belakang, serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan TNI. Koordinasi dengan Denpom, Korem, dan Kodam juga menjadi bagian penting dari upaya kami untuk mendalami fakta-fakta yang ada,” jelas Uli.
Rencana Pertemuan dengan Keluarga Korban
Setelah melakukan pertemuan dan koordinasi dengan tim penyidik Polda Lampung, para Komisioner Komnas HAM yang berada di Lampung berencana untuk segera mengunjungi keluarga dari tiga anggota Polri yang gugur dalam insiden penembakan tersebut. Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dari Komnas HAM, memberikan dukungan moral, serta mendengarkan secara langsung aspirasi dan harapan dari pihak keluarga terkait proses hukum yang sedang berjalan.
“Setelah pertemuan dengan tim penyidik Polda Lampung, agenda kami selanjutnya adalah mengunjungi keluarga korban. Kami ingin menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya dan memberikan dukungan kepada mereka di masa sulit ini. Kami juga ingin mendengarkan langsung apa yang menjadi harapan dan keinginan mereka terkait dengan penanganan kasus ini,” tutur Uli.
Pentingnya Penegakan Hukum yang Transparan dan Akuntabel
Keterlibatan Komnas HAM dalam kasus penembakan tiga anggota Polri oleh seorang anggota TNI ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya terkait insiden ini, dan proses hukum yang adil diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Komnas HAM sebagai lembaga independen yang memiliki mandat untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia, memiliki peran krusial dalam mengawasi jalannya proses hukum dalam kasus ini. Kehadiran mereka di Polda Lampung diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memastikan bahwa penyelidikan dilakukan secara objektif, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Dampak Terhadap Hubungan TNI-Polri
Insiden penembakan yang melibatkan anggota TNI dan Polri ini tentu berpotensi menimbulkan dampak terhadap hubungan antar kedua institusi tersebut. Oleh karena itu, penanganan kasus ini secara profesional dan transparan sangat penting untuk menjaga soliditas dan sinergitas antara TNI dan Polri sebagai pilar utama keamanan negara. Koordinasi yang baik antara Komnas HAM, Polda Lampung, dan pihak TNI diharapkan dapat membantu meredam potensi ketegangan dan memastikan bahwa kasus ini diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Harapan Keluarga Korban dan Masyarakat
Keluarga korban tentu memiliki harapan besar agar kasus ini dapat diungkap secara terang benderang dan pelaku penembakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Masyarakat juga menantikan hasil penyelidikan yang objektif dan transparan, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh keluarga korban dan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum dapat terjaga.
Kunjungan tim pencari fakta Komnas HAM ke Polda Lampung merupakan langkah penting dalam upaya mengawal proses hukum kasus penembakan tiga anggota Polri ini. Diharapkan, dengan keterlibatan Komnas HAM, kasus ini dapat diselesaikan secara adil, transparan, dan akuntabel, serta hak-hak keluarga korban dapat terpenuhi dengan baik. (yudis)
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
