Menkum Supratman Tampung Aspirasi Mahasiswa Trisakti Terkait RUU TNI

JAKARTA, NUSALY.COM – Menteri Hukum (Menkum) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menunjukkan responsifitasnya terhadap aspirasi masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Pada Rabu sore, 19 Maret 2025, Menkum Supratman menemui sejumlah mahasiswa dari Universitas Trisakti yang menggelar aksi di area gerbang Pancasila gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyampaikan penolakan mereka terhadap RUU TNI yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan di parlemen.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 15 menit ini menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk menyampaikan secara langsung kekhawatiran dan aspirasi mereka terkait potensi perubahan dalam undang-undang yang mengatur peran dan fungsi TNI tersebut. Dalam dialog yang berlangsung hangat namun tetap serius, Menkum Supratman tampak duduk di tengah-tengah para mahasiswa, mendengarkan dengan seksama setiap poin yang mereka sampaikan.

Mahasiswa Tegaskan Penolakan RUU TNI dan Amanat Reformasi

Dalam pertemuan tersebut, para mahasiswa Universitas Trisakti dengan tegas menyatakan penolakan mereka terhadap RUU TNI. Mereka menyampaikan bahwa RUU ini berpotensi mengancam supremasi sipil yang merupakan salah satu amanat penting dari era reformasi. Para mahasiswa menekankan bahwa peran TNI seharusnya tetap berada di bawah kendali dan pengawasan otoritas sipil, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan.

“Kami menolak dengan tegas RUU TNI ini karena kami melihat adanya potensi kembalinya dwifungsi TNI yang sangat kami khawatirkan. Reformasi telah mengamanatkan penguatan supremasi sipil, dan kami tidak ingin kemajuan yang telah kita capai ini mundur kembali,” ujar salah seorang perwakilan mahasiswa dalam dialog dengan Menkum Supratman.

Menkum Supratman Siap Jembatani Komunikasi dengan Pemerintah dan DPR

Mendengar aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, yang hadir di lokasi bersama dengan anggota Komisi XIII DPR, Vita Ervina, menyatakan kesediaannya untuk menjembatani komunikasi antara para mahasiswa dengan pihak pemerintah dan pimpinan DPR. Beliau memahami betul kekhawatiran yang dirasakan oleh para mahasiswa dan berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang.

“Saya sangat mengapresiasi kedatangan teman-teman presiden mahasiswa dan seluruh anggota mahasiswa Universitas Trisakti ke sini untuk menyampaikan aspirasi mereka. Semua tuntutan terkait dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia ini sudah saya dengar dengan baik. Karena itu, berikan saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, serta dengan anggota Komisi I yang saat ini sedang membahas RUU ini,” kata Supratman di lokasi pertemuan.

Kemungkinan RUU TNI Tidak Dilanjutkan Menguat

Usai melakukan pertemuan dan dialog dengan para mahasiswa Universitas Trisakti, Menkum Supratman memberikan keterangan kepada awak media. Beliau menjelaskan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa, terutama terkait kekhawatiran akan munculnya kembali dwifungsi TNI, memiliki potensi untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh pemerintah dan DPR. Bahkan, Menkum Supratman tidak menutup kemungkinan bahwa RUU TNI ini dapat tidak dilanjutkan pembahasannya.

“Tuntutan dari teman-teman mahasiswa supaya RUU TNI ini tidak dilanjutkan, kelihatannya mungkin saja bisa terjadi. Hal ini karena mereka belum melihat secara detail materi perubahan yang ada dalam RUU tersebut, sehingga kekhawatiran tentang adanya dwifungsi ABRI, atau dwifungsi TNI, masih sangat kuat. Kekhawatiran ini tentu akan menjadi catatan penting bagi kami di pemerintah dan juga bagi DPR,” ujar Supratman di halaman Gedung Nusantara II, kompleks Parlemen, usai menemui para mahasiswa.

Menkum Temui Pimpinan DPR Sampaikan Aspirasi Mahasiswa

Setelah berdialog dengan para mahasiswa, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas langsung bergerak cepat untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah diterimanya. Beliau kemudian melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR untuk menyampaikan pandangan-pandangan yang telah disampaikan oleh kelompok mahasiswa dari Universitas Trisakti tersebut. Pertemuan dengan pimpinan DPR ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kekhawatiran dan harapan dari kalangan mahasiswa terkait RUU TNI.

Setelah menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pimpinan DPR, Menkum Supratman kembali berupaya untuk menemui para mahasiswa Universitas Trisakti yang sebelumnya berdialog dengannya. Namun, setibanya kembali di lokasi gerbang Pancasila, Menkum mendapati bahwa para mahasiswa telah membubarkan diri dan meninggalkan area gedung DPR.

DPR Sepakati Revisi UU TNI Dibawa ke Rapat Paripurna

Sebelum pertemuan antara Menkum Supratman dengan mahasiswa Universitas Trisakti ini, Komisi I DPR telah menggelar rapat kerja pembahasan tingkat I revisi UU TNI bersama dengan pemerintah pada Selasa, 18 Maret 2025. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi yang ada di Komisi I DPR telah mencapai kesepakatan untuk membawa revisi UU TNI ini ke rapat paripurna DPR, yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada Kamis, 20 Maret 2025.

Kesepakatan di tingkat Komisi I ini menunjukkan bahwa proses legislasi RUU TNI telah mencapai tahap yang cukup signifikan. Namun, dengan adanya aspirasi yang kuat dari kalangan mahasiswa yang menolak RUU ini, bukan tidak mungkin akan ada dinamika baru yang terjadi dalam rapat paripurna nanti. Pemerintah dan DPR tentu akan mempertimbangkan berbagai masukan dan aspirasi dari masyarakat sebelum mengambil keputusan final terkait RUU TNI ini.

Pertemuan antara Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dengan mahasiswa Universitas Trisakti ini menjadi bukti bahwa pemerintah dan DPR memberikan perhatian terhadap suara dan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Dialog yang konstruktif antara pemerintah, wakil rakyat, dan masyarakat sipil seperti mahasiswa merupakan hal yang penting dalam menjaga kualitas proses legislasi dan memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan seluruh bangsa. (dhi)