Jakarta, Nusaly.com – Akses terhadap keadilan merupakan hak mendasar bagi setiap warga negara Indonesia. Namun, keterbatasan dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi menjadi tantangan tersendiri. Peran kepala desa dan lurah sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat akar rumput menjadi krusial dalam menjembatani kesenjangan ini.
Paralegal Justice Award 2024: Ajang Penghargaan Bergengsi
Menyadari pentingnya peran kepala desa dan lurah sebagai paralegal, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM menggelar Paralegal Justice Award (PJA) 2024. Acara puncak penghargaan ini berlangsung meriah pada Sabtu, 1 Juni 2024, di Hotel Bidakara, Jakarta.
PJA 2024 bukan sekadar ajang penghargaan biasa, melainkan bentuk apresiasi tertinggi bagi kepala desa dan lurah yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menyelesaikan sengketa di wilayahnya secara damai dan non-litigasi. Mereka adalah garda terdepan dalam menciptakan ketertiban dan kesadaran hukum di masyarakat.
Non Litigation Peacemaker dan Anubhawa Sasana Jagaddhita: Dua Kategori Penghargaan Utama
PJA 2024 memberikan dua kategori penghargaan utama, yaitu Non Litigation Peacemaker (NL.P) dan Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ). NL.P diberikan kepada kepala desa dan lurah yang telah berhasil menyelesaikan sengketa di wilayahnya melalui jalur non-litigasi. Sementara itu, ASJ diberikan kepada desa/kelurahan yang aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi lokal.
Persaingan Ketat Menuju Gelar Terbaik
Proses seleksi PJA 2024 berlangsung sangat ketat. Dari 1.067 pendaftar awal, hanya 300 peserta terpilih untuk mengikuti Paralegal Academy, sebuah program pembekalan kompetensi paralegal bagi kepala desa dan lurah. Dari 300 peserta tersebut, 292 orang berhasil meraih gelar Non Litigation Peacemaker, dan 50 orang di antaranya mendapatkan penghargaan tertinggi, yaitu Paralegal Justice Award 2024.
Paralegal Justice Award: Lebih dari Sekadar Penghargaan
Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana, menegaskan bahwa Paralegal Justice Award bukan sekadar perlombaan. Ini adalah bentuk motivasi bagi kepala desa dan lurah untuk terus meningkatkan pelayanan hukum non-litigasi, sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Gelar ini juga menjadi tanggung jawab besar, karena dapat dicabut jika pemegangnya melanggar integritas dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
Dukungan Penuh Mahkamah Agung
Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial, Suharto, memberikan apresiasi tinggi terhadap PJA 2024. Ia menekankan pentingnya peran kepala desa dan lurah dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Menurutnya, Paralegal Academy dan Paralegal Justice Award adalah langkah tepat dalam membekali para “hakim perdamaian” ini dengan pengetahuan dan keterampilan mediasi yang dibutuhkan.
Paralegal Justice Award 2024 menjadi tonggak sejarah dalam pengakuan peran penting kepala desa dan lurah sebagai agen perdamaian dan keadilan di tingkat akar rumput. Ajang ini bukan hanya tentang penghargaan, tetapi juga tentang komitmen untuk terus meningkatkan akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Selamat kepada para penerima Paralegal Justice Award 2024! Semoga dedikasi dan semangat Anda menjadi inspirasi bagi kepala desa dan lurah lainnya di seluruh Indonesia. ***
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
