Penyidikan Dugaan Korupsi PMI Kota Palembang Bergulir, Kejari Periksa 10 Saksi dari Internal Lembaga

Palembang, NUSALY — Penegakan hukum terhadap kasus-kasus penyalahgunaan wewenang dan keuangan negara terus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Salah satu kasus yang tengah menjadi perhatian di Kota Palembang adalah dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palembang.

Penyidikan terhadap kasus ini kembali bergulir secara intensif, dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap sejumlah saksi kunci oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang pada hari ini, Kamis, 24 April 2025.

Kasus ini sebelumnya telah menyeret dua nama, termasuk mantan pejabat publik, dan kini penyidik berupaya mengumpulkan keterangan lebih lanjut untuk mengusut tuntas perkara ini.

Dugaan korupsi yang terjadi di tubuh organisasi kemanusiaan sekelas PMI Kota Palembang ini mencuat ke permukaan setelah terungkap adanya sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan anggaran serta dana operasional lembaga tersebut.

Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan organisasi yang memiliki peran vital dalam pelayanan sosial dan kemanusiaan, seperti penyediaan darah, penanganan bencana, dan berbagai kegiatan sosial lainnya yang sangat bergantung pada kepercayaan publik dan sumbangan dana.

Oleh karena itu, dugaan penyelewengan dana yang seharusnya dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat ini menjadi isu serius yang memerlukan pengusutan tuntas.

Sejumlah dana operasional dan kegiatan yang seharusnya dialokasikan dan dimanfaatkan secara penuh untuk berbagai program kemanusiaan PMI diduga telah diselewengkan dari peruntukannya.

Dalam perkembangan penyidikan kasus ini, penyidik dari Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang sebelumnya telah menetapkan dan menahan dua orang sebagai tersangka utama.

Kedua tersangka utama tersebut adalah mantan Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, dan suaminya, Dedi Sipriyanto. Penetapan dan penahanan terhadap keduanya menjadi langkah awal yang signifikan dalam penanganan kasus ini oleh pihak Kejari Palembang.

Pemeriksaan Maraton Ungkap Aliran Dana Internal PMI

Untuk mengungkap lebih dalam mengenai modus operandi dan aliran dana yang diduga disalahgunakan dalam pengelolaan keuangan PMI Kota Palembang, tim penyidik Kejari Palembang melakukan serangkaian pemeriksaan saksi.

Pada hari ini, Kamis, 24 April 2025, penyidik Kejari Palembang dilaporkan memeriksa sebanyak 10 orang saksi yang berasal dari berbagai unsur internal PMI Kota Palembang.

Rangkaian pemeriksaan saksi-saksi ini merupakan upaya penting dalam proses penyidikan untuk mengumpulkan informasi, fakta, dan bukti-bukti yang dapat memperkuat konstruksi hukum kasus ini.

Kesepuluh saksi yang diperiksa penyidik terdiri dari berbagai posisi dan peran di dalam struktur organisasi PMI Kota Palembang.

Pihak Kejaksaan Negeri Palembang merinci, para saksi yang diperiksa terdiri dari berbagai unsur internal PMI Kota Palembang, antara lain saksi berinisial A dari bagian keuangan, PR dari bidang kepegawaian, serta SP dari bagian umum.

Selain itu, tujuh orang saksi lainnya yang diperiksa pada hari ini merupakan anggota aktif dari PMI Kota Palembang. Ketujuh anggota aktif tersebut diidentifikasi dengan inisial RF, US, AK, A, RI, RH, dan AO.

Keberadaan saksi dari bagian-bagian fungsional dan anggota aktif PMI ini menunjukkan bahwa penyidik sedang menggali informasi terkait aspek pengelolaan finansial, administrasi personel, operasional umum, serta potensi adanya aktivitas fiktif yang terkait dengan dugaan penyelewengan dari berbagai sudut pandang di internal lembaga.

Proses pemeriksaan terhadap kesepuluh saksi ini, menurut informasi yang ada, dimulai sejak pukul 10.00 WIB di kantor Kejari Palembang dan berlangsung hingga selesai.

Pemeriksaan saksi dalam jumlah yang cukup banyak ini merupakan bagian penting dari strategi penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan mendalami peran berbagai pihak yang mungkin terkait dalam kasus ini.

Dalami Keterlibatan Pihak Lain dan Perkuat Bukti

Kasubsi Intelijen Kejari Palembang, Fachri Aditya SH, menyampaikan keterangan resmi mengenai tujuan dan urgensi dilakukannya pemeriksaan terhadap 10 saksi dari internal PMI Kota Palembang pada hari ini.

Menurut Fachri Aditya, pemeriksaan maraton terhadap para saksi ini secara spesifik bertujuan untuk mendalami keterlibatan pihak-pihak lain yang mungkin memiliki peran atau mengetahui mengenai dugaan penyelewengan dana di PMI Kota Palembang, selain dua tersangka utama yang telah ditahan.

Dalam kasus korupsi, seringkali keterlibatan tidak hanya terbatas pada satu atau dua orang, melainkan melibatkan berbagai pihak dalam jaringan yang lebih luas.

Selain mendalami potensi keterlibatan pihak lain, tujuan penting lainnya dari pemeriksaan saksi ini adalah untuk memperkuat berkas perkara yang telah disusun oleh penyidik terkait dugaan korupsi yang menjerat kedua tersangka utama, Fitrianti Agustinda dan Dedi Sipriyanto.

Keterangan yang diberikan oleh para saksi dari internal PMI ini diharapkan dapat menjadi alat bukti tambahan yang signifikan untuk menguatkan sangkaan terhadap para tersangka.

“Keterangan saksi akan ditelaah dan dikonfirmasi untuk menguatkan alat bukti penyidikan sekaligus melengkapi berkas perkara,” ujar Fachri Aditya, menjelaskan bagaimana keterangan saksi akan dianalisis dan dicocokkan dengan bukti-bukti lain yang telah dimiliki penyidik guna melengkapi dan memperkuat berkas sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Fachri Aditya juga menegaskan bahwa fokus penyidikan Kejari Palembang saat ini masih tetap tertuju pada penelusuran dan pembuktian dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan PMI Kota Palembang yang hingga menyebabkan kerugian keuangan negara.

Meskipun PMI sebagian besar beroperasi dengan dana sumbangan masyarakat dan kegiatan mandiri, adanya potensi sumber pendanaan dari negara (misalnya hibah dari APBD) atau pengelolaan sumber daya yang memiliki mandat publik dapat menjadikan kasus penyelewengan dananya masuk dalam kategori korupsi yang merugikan keuangan negara.

Penyidik berupaya memastikan sumber-sumber dana yang diselewengkan dan mekanisme kerugian yang terjadi.

Menunggu Hasil Audit untuk Pastikan Kerugian Negara

Mengenai besaran pasti dari kerugian keuangan negara yang timbul akibat dugaan korupsi dalam pengelolaan dana PMI Kota Palembang ini, pihak Kejari Palembang menyatakan bahwa mereka masih menunggu hasil audit resmi dari lembaga yang berwenang.

Lembaga yang ditugaskan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus ini adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Proses audit investigatif oleh BPKP saat ini sedang berjalan.

Perhitungan kerugian negara oleh BPKP merupakan tahapan krusial dalam penyidikan kasus korupsi. Angka pasti kerugian negara yang dihasilkan dari audit BPKP akan menjadi salah satu alat bukti utama yang digunakan oleh jaksa penuntut umum di persidangan.

“Nilai kerugian negara akan kita ungkap setelah BPKP menyelesaikan proses audit investigatif yang sedang berjalan,” terang Fachri Aditya, menjelaskan bahwa detail mengenai nominal kerugian baru akan disampaikan kepada publik setelah proses audit oleh auditor negara tersebut rampung dan hasilnya diserahkan secara resmi kepada penyidik Kejari Palembang.

Sambil menunggu hasil audit, penyidik terus memfokuskan pada pengumpulan bukti lain dan mendalami keterangan saksi terkait aliran dana dan modus operandi.

Sorotan Publik dan Komitmen Penuntasan Kasus

Kasus dugaan korupsi PMI Kota Palembang ini sejak awal mencuat telah menarik perhatian publik secara luas. Ada beberapa faktor yang menjadikan kasus ini begitu disorot.

Pertama, menyangkut nama besar PMI, sebagai sebuah lembaga kemanusiaan yang dihormati dan memiliki reputasi baik di mata masyarakat. PMI selama ini dikenal sebagai organisasi yang bergerak di garis depan dalam membantu masyarakat dalam situasi darurat, bencana, serta pelayanan kesehatan dasar seperti donor darah.

Dugaan penyalahgunaan dana di internal lembaga ini sangat mencoreng citra pelayanan sosial dan kemanusiaan.

Kedua, keterlibatan mantan pejabat publik, yaitu mantan Wakil Wali Kota Palembang, dalam kasus ini menambah bobot perhatian publik.

Jabatan publik seharusnya diemban dengan integritas tinggi, dan keterlibatan mantan pejabat dalam kasus korupsi, apalagi yang menyangkut dana lembaga kemanusiaan, sangat disayangkan dan memicu rasa kecewa di masyarakat.

Masyarakat Palembang dan publik secara umum berharap agar Kejari Palembang mampu mengusut tuntas perkara ini hingga ke akar-akarnya, tanpa tebang pilih.

Ada harapan besar agar semua pihak yang terlibat dan bertanggung jawab atas dugaan penyelewengan dana PMI dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain menyangkut integritas lembaga kemanusiaan itu sendiri, kasus ini juga dinilai mencoreng citra pelayanan sosial yang selama ini menjadi garda terepan dalam berbagai krisis kemanusiaan di Palembang.

Kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan menjadi taruhan dalam penanganan kasus ini.

Menyadari tingginya perhatian publik dan pentingnya penuntasan kasus ini, pihak Kejari Palembang menyatakan komitmennya.

Kejari berjanji akan bersikap transparan dan profesional dalam setiap tahapan penyidikan hingga tuntasnya perkara ini. Proses hukum akan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya akan disampaikan kepada publik sesuai dengan perkembangan penyidikan.

Kejari juga mengisyaratkan bahwa penyidikan masih sangat mungkin berkembang. Jika nantinya dari hasil pemeriksaan saksi atau pengembangan penyelidikan ditemukan adanya keterlibatan pihak lain yang memiliki peran dalam dugaan korupsi ini, tidak tertutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penyidik tidak akan berhenti pada dua tersangka awal jika bukti mengarah pada keterlibatan pihak lain.

Penegakan hukum yang tegas dan tuntas dalam kasus dugaan korupsi PMI Kota Palembang ini dinilai sangat penting bukan hanya untuk memberantas tindak pidana korupsi, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan kemanusiaan seperti PMI dan lembaga sosial lainnya.

Ketika kepercayaan publik pulih, lembaga-lembaga ini dapat kembali menjalankan fungsinya secara optimal dan mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat untuk kegiatan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan.

Proses hukum yang transparan dan profesional diharapkan dapat menjadi momentum untuk pembersihan internal di lembaga terkait dan penguatan tata kelola keuangan organisasi sosial di masa mendatang. (InSan)