Terungkap! Kepala PUPR OKU dan Sejumlah Anggota DPRD Terjaring OTT KPK

JAKARTA, NUSALY.COM – Informasi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, terus berkembang. Setelah sebelumnya dikabarkan bahwa delapan orang diamankan dalam operasi tersebut, kini identitas beberapa pihak yang terjaring OTT mulai terungkap. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan bahwa para pihak yang ditangkap termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten OKU serta sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKU.

“Benar,” kata Fitroh Rohcahyanto saat dihubungi oleh detikNews pada Sabtu (15/3/2025), membenarkan informasi mengenai identitas beberapa pihak yang diamankan dalam OTT di OKU. Konfirmasi dari salah satu pimpinan KPK ini memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai siapa saja yang menjadi target operasi pemberantasan korupsi kali ini.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, sebelumnya juga telah mengonfirmasi adanya penyelenggara negara yang turut terjaring dalam OTT di OKU, Sumatera Selatan. Namun, saat itu pihaknya masih enggan untuk memerinci identitas lengkap dari para pihak yang diamankan.

“Penyelenggara negara dan lainnya. Detailnya nanti dikabari,” ujar Tessa Mahardhika kepada awak media. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa selain Kepala PUPR dan anggota DPRD, kemungkinan ada pihak lain yang juga terlibat dalam kasus ini.

KPK Amankan Total Delapan Orang dalam OTT di OKU

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, KPK melakukan OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada Sabtu (15/3/2025). Dalam operasi tersebut, tim KPK berhasil mengamankan total delapan orang.

“Benar KPK telah mengamankan delapan orang dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan,” kata Tessa Mahardhika kepada wartawan pada hari yang sama. Jumlah ini sesuai dengan informasi awal yang beredar setelah operasi penangkapan dilakukan.

Penjelasan Lengkap Akan Disampaikan dalam Konferensi Pers Resmi

Meskipun identitas Kepala PUPR OKU dan sejumlah anggota DPRD telah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, pihak lembaga antirasuah tersebut belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai kasus yang menjerat para pihak tersebut. Baik Fitroh Rohcahyanto maupun Tessa Mahardhika sama-sama menyampaikan bahwa penjelasan lengkap mengenai OTT di OKU ini akan disampaikan secara resmi melalui konferensi pers yang akan digelar oleh KPK dalam waktu dekat.

“Namun untuk lebih jelasnya akan disampaikan nanti pada saat Konferensi Pers resmi terkait kegiatan tersebut,” imbuh Tessa Mahardhika. Masyarakat dan media pun kini menantikan dengan seksama informasi lebih detail dari KPK mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten OKU ini, termasuk modus operandi, barang bukti yang diamankan, serta peran masing-masing pihak yang terjaring OTT.

Keterkaitan dengan Proyek Infrastruktur?

Dengan terungkapnya identitas Kepala PUPR OKU sebagai salah satu pihak yang diamankan, spekulasi mengenai kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK mulai mengerucut pada dugaan penyelewengan anggaran atau praktik suap terkait proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten OKU. Dinas PUPR sendiri merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di suatu wilayah.

Namun, hingga saat ini, KPK belum memberikan konfirmasi resmi mengenai keterkaitan kasus ini dengan proyek-proyek tertentu. Penjelasan lebih lanjut akan sangat dinantikan dalam konferensi pers resmi yang akan digelar oleh KPK.

Dampak OTT terhadap Pemerintahan Daerah OKU

Terungkapnya keterlibatan Kepala PUPR dan sejumlah anggota DPRD dalam OTT ini tentu menjadi pukulan telak bagi citra pemerintahan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dinas PUPR sebagai salah satu ujung tombak pembangunan infrastruktur, dan DPRD sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, seharusnya menjadi contoh integritas dan profesionalisme.

Kasus ini tentu akan menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat OKU mengenai tata kelola pemerintahan dan potensi praktik korupsi yang mungkin terjadi di berbagai sektor. Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan DPRD kemungkinan akan terpengaruh oleh kejadian ini.

Langkah Selanjutnya KPK

Setelah mengamankan delapan orang dari OKU, tim KPK diperkirakan akan melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak tersebut. Dalam waktu 1×24 jam setelah penangkapan, KPK akan menentukan status hukum mereka, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Penetapan tersangka dan pengumuman resmi kasus akan disampaikan kepada publik melalui konferensi pers.

Masyarakat berharap agar KPK dapat bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam menangani kasus ini. Pengungkapan kasus korupsi di OKU ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi lainnya dan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas di seluruh wilayah Indonesia. (dhi)