DPRD Ogan Ilir Evaluasi Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Kesejahteraan Perangkat Desa

Reses II DPRD Ogan Ilir di Dapil III mengungkap anomali tunjangan perangkat desa dan guru PAUD akibat kebijakan efisiensi. Anggota legislatif berkomitmen melakukan reviu anggaran guna memastikan beban kerja perangkat daerah di tingkat desa mendapatkan kompensasi yang layak dan berkeadilan.

RANTAU PANJANG, NUSALY – Kebijakan efisiensi fiskal yang melanda sektor pemerintahan mulai menunjukkan dampak signifikan pada tingkat kesejahteraan aparatur di unit terkecil desa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir memberikan perhatian serius terhadap anomali besaran tunjangan perangkat desa dan tenaga pendidik anak usia dini (PAUD) yang dinilai sudah tidak lagi proporsional dengan beban kerja di lapangan.

Kondisi tersebut mengemuka dalam Reses II Masa Sidang II Tahun 2026 yang digelar anggota legislatif di Kantor Desa Sungai Rotan, Kecamatan Rantau Panjang, Kamis (12/2/2026). Anggota DPRD Ogan Ilir dari Fraksi PKS, Eco Santria Asnan, SE, bersama Dewi Rosalina, SH dari Fraksi Hanura, menyerap langsung keluhan masyarakat mengenai rendahnya stimulus operasional bagi perangkat desa yang terdampak penyesuaian anggaran daerah.

Dalam dialog tersebut, terungkap bahwa sejumlah perangkat desa hanya menerima tunjangan dalam kisaran yang sangat minim, yakni Rp100 ribu per bulan. Angka ini dipandang sebagai persoalan mendasar yang dapat mengganggu efektivitas pelayanan publik di tingkat basis.

“Ini adalah isu fundamental terkait kesejahteraan. Dampak efisiensi anggaran ternyata sangat terasa di sektor pendidikan dan perangkat desa. Kami akan membawa persoalan ini dalam pembahasan anggaran berikutnya untuk dicarikan solusi yang lebih berkeadilan,” tegas Eco Santria Asnan di hadapan konstituen.

Pemulihan Infrastruktur dan Fasilitas Keagamaan

Selain isu kesejahteraan aparatur, DPRD Ogan Ilir juga mencatat sejumlah kebutuhan mendesak terkait fasilitas publik dan keagamaan. Aspirasi mengenai rehabilitasi Masjid Nurul Yaqin, pembangunan jalan setapak, serta perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi prioritas usulan fisik yang disampaikan warga Sungai Rotan.

Eco Santria Asnan menjelaskan bahwa distribusi anggota Fraksi PKS di seluruh komisi DPRD—mulai dari Komisi I hingga Komisi IV—merupakan strategi kelembagaan untuk mengawal aspirasi warga secara komprehensif. Dengan keberadaan representasi di setiap bidang, mulai dari pemerintahan hingga infrastruktur dan pendidikan, setiap usulan warga diharapkan mendapatkan pengawalan teknis yang tajam sesuai bidangnya masing-masing.

“Distribusi tugas di berbagai komisi bertujuan agar setiap aspirasi masyarakat memiliki jalur advokasi yang jelas. Kami terus melakukan evaluasi agar setiap data lapangan yang belum terakomodasi segera masuk dalam perencanaan pembangunan daerah,” tambahnya.

Optimisme Stabilitas Fiskal Daerah

Meskipun ruang gerak fiskal pada tahun berjalan masih terbatas akibat kebijakan efisiensi dari pusat, legislatif tetap optimistis terhadap pemulihan kondisi keuangan daerah di masa mendatang. DPRD Ogan Ilir berkomitmen untuk terus menyinkronkan data usulan reses dengan dokumen rencana kerja pembangunan daerah agar tidak terjadi ketimpangan distribusi pembangunan antarkecamatan.

Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Desa Sungai Rotan dipandang sebagai variabel penting dalam menjaga stabilitas sosial. Reses bukan sekadar agenda rutin, melainkan jembatan komunikasi yang memastikan setiap desakan kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur jalan hingga penguatan bantuan operasional BPD, tetap berada dalam radar kebijakan pemerintah kabupaten.

Langkah responsif DPRD Ogan Ilir dalam menanggapi isu kesejahteraan perangkat desa ini menjadi sinyal kuat akan komitmen lembaga legislatif dalam menjaga marwah pelayanan publik. Melalui pengawalan anggaran yang lebih sensitif terhadap kebutuhan lokal, diharapkan kesejahteraan aparatur desa dapat kembali ditingkatkan demi tercapainya pembangunan Ogan Ilir yang inklusif dan akuntabel. (ADV)