Edwin Cahya Putra: Sinergi DPRD-Bawaslu Memperkuat Ekosistem Demokrasi Ogan Ilir

Audiensi strategis antara DPRD Ogan Ilir dan Bawaslu menjadi titik awal penguatan pendidikan politik berkelanjutan. Ketua DPRD Edwin Cahya Putra menegaskan komitmen legislatif dalam mendukung pengawasan partisipatif guna mentransformasi masyarakat dari sekadar objek politik menjadi subjek demokrasi yang aktif.

INDRALAYA, NUSALY – Upaya menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Ogan Ilir kini memasuki babak baru melalui penguatan kolaborasi antarlembaga. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mulai merancang strategi pengawasan partisipatif yang lebih masif guna memastikan setiap proses politik di daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi strategis antara Ketua DPRD Ogan Ilir, Edwin Cahya Putra, dengan jajaran pimpinan Bawaslu Ogan Ilir di Indralaya, Senin (9/2/2026). Pertemuan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi formal, melainkan ruang diskursus dalam memetakan tantangan demokrasi, mulai dari politik uang hingga penyebaran disinformasi yang kian kompleks.

Ketua Bawaslu Ogan Ilir, Dewi Alhikmah Wati, menegaskan bahwa integritas kontestasi politik tidak dapat sepenuhnya dibebankan pada lembaga pengawas semata. Partisipasi aktif publik merupakan variabel penentu dalam menekan potensi pelanggaran di lapangan.

“Kami berharap melalui kolaborasi dengan DPRD, program pendidikan politik dan pengawasan partisipatif dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara lebih masif. Sinergi ini krusial untuk menjaga nilai-nilai demokrasi di Bumi Caram Seguguk,” ujar Dewi.

Transformasi Kesadaran Politik

Pendidikan politik yang ideal dipandang bukan sebagai aktivitas musiman menjelang pemilu, melainkan sebuah proses edukasi berkelanjutan. Fokus utamanya adalah mengubah paradigma masyarakat agar tidak lagi menempatkan diri sebagai objek politik lima tahunan, namun tumbuh menjadi subjek yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Ketua DPRD Ogan Ilir, Edwin Cahya Putra, menyambut positif gagasan integrasi program tersebut. Menurutnya, DPRD memiliki infrastruktur komunikasi yang langsung terhubung dengan konstituen di berbagai wilayah. Jaringan ini dapat dioptimalkan untuk memperluas jangkauan edukasi politik hingga ke tingkat desa.

“DPRD mendukung penuh langkah Bawaslu dalam mengedukasi masyarakat. Kami siap berkolaborasi agar warga benar-benar menjadi subjek aktif yang mampu melakukan pengawasan partisipatif. Iklim politik yang kondusif akan berdampak langsung pada stabilitas pembangunan dan kesejahteraan daerah,” tegas Edwin.

Mitigasi Risiko Demokrasi

Audiensi tersebut juga mulai menjajaki penyusunan kerangka kerja sama yang lebih sistematis. Edukasi politik ke depan akan dirancang lebih inklusif dengan menyasar kelompok pemilih pemula, organisasi masyarakat, hingga komunitas perempuan. Langkah ini merupakan bentuk mitigasi terhadap risiko polarisasi sosial dan asimetri informasi yang sering muncul dalam dinamika politik digital.

Kedua lembaga sepakat bahwa tantangan demokrasi masa depan menuntut adanya budaya politik yang lebih matang. Melalui koordinasi yang solid antara fungsi pengawasan Bawaslu dan fungsi representasi DPRD, diharapkan lahir masyarakat yang lebih kritis dan bertanggung jawab dalam menjaga marwah demokrasi.

Pertemuan strategis ini mengirimkan sinyal kuat bagi publik di Ogan Ilir: bahwa penguatan demokrasi daerah bukan sekadar retorika, melainkan agenda kerja nyata yang diperjuangkan melalui kolaborasi lintas lembaga. Pembangunan demokrasi yang sehat memerlukan keterlibatan semua pihak untuk menjamin terwujudnya pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan. (ADV)