Hipni Suarakan Keluhan Warga Mengenai Jalan Rusak hingga Masalah BPJS di Paripurna DPRD Ogan Ilir

Anggota DPRD Ogan Ilir dari Fraksi PDI Perjuangan Hipni meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti persoalan infrastruktur dan jaminan kesehatan. Ia juga mendesak transparansi penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

OGAN ILIR, NUSALY – Rapat Paripurna XXVIII DPRD Kabupaten Ogan Ilir yang digelar Senin (26/1/2026) berubah menjadi panggung penyampaian kritik tajam terhadap pelayanan publik. Di tengah agenda penyampaian laporan hasil Reses I, anggota legislatif memanfaatkan forum tertinggi tersebut untuk membongkar tumpukan persoalan mendasar yang selama ini dirasakan masyarakat, mulai dari kerusakan infrastruktur jalan hingga karut-marut data jaminan kesehatan.

Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari Fraksi PDI Perjuangan, Hipni, tampil sebagai pengeras suara bagi konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) IV. Ia menegaskan bahwa jabatan sebagai wakil rakyat membuatnya kerap menjadi sasaran langsung keluhan warga yang merasa program pembangunan belum menyentuh kebutuhan mendesak mereka di lapangan.

Dalam pernyataannya di hadapan pimpinan rapat dan jajaran eksekutif, Hipni menyoroti tiga isu krusial yang memerlukan penanganan segera. Isu pertama adalah kondisi jalan penghubung Simpang Tiga Betung menuju Simpang Tiga Payoraman yang kian memprihatinkan. Menurutnya, jalur tersebut merupakan urat nadi ekonomi warga yang hingga kini belum mendapatkan perbaikan maksimal meski telah berkali-kali diusulkan dalam forum resmi.

“Izin bicara Ketua, kami sebagai perwakilan rakyat ini selalu ditanya oleh masyarakat mengenai realisasi perbaikan jalan. Jalur ini sangat penting bagi aktivitas dan distribusi hasil pertanian warga, harapannya bisa segera direalisasikan,” ujar Hipni di tengah sidang paripurna.

Persoalan Jaminan Kesehatan dan Bantuan Sosial

Selain infrastruktur, Hipni membawa “jeritan” warga mengenai akses layanan kesehatan. Ia mengungkapkan temuan di lapangan terkait banyaknya kartu BPJS Kesehatan masyarakat yang tidak aktif saat hendak digunakan untuk berobat. Hal ini dinilai sangat mencederai hak dasar warga negara untuk mendapatkan penanganan medis yang layak.

DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui dinas terkait untuk melakukan validasi data secara menyeluruh. Hipni mengingatkan agar jangan sampai ada warga yang terpaksa pulang atau gagal berobat hanya karena kendala administratif kepesertaan yang seharusnya bisa dikelola lebih baik oleh pemerintah.

Persoalan ketiga yang tak kalah tajam adalah ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Hipni menyebut adanya ketidaksesuaian antara profil penerima bantuan dengan kondisi ekonomi riil di lapangan, yang sering kali memicu kecemburuan sosial.

“Masalah bantuan pemerintah terkadang tidak tepat sasaran. Kami menyaksikan langsung adanya ketidaksinkronan data ini. Untuk itu, kami mengusulkan pola penandaan atau stikerisasi di rumah penerima bantuan agar lebih transparan dan bisa dikontrol bersama oleh masyarakat,” tegasnya.

Menagih Komitmen Eksekutif

Aspirasi yang disampaikan oleh Hipni merupakan bagian dari rangkuman hasil serapan aspirasi seluruh anggota dewan pada Reses I tahun 2026. DPRD Ogan Ilir menekankan bahwa laporan tersebut bukan sekadar catatan administratif tahunan, melainkan dokumen tuntutan yang harus dijawab oleh eksekutif melalui kebijakan dan alokasi anggaran yang konkret.

Ketua DPRD Ogan Ilir H. Edwin Cahya Putra, S.IP., bersama jajaran pimpinan lainnya memastikan bahwa seluruh masukan dari setiap daerah pemilihan akan segera dirumuskan dan diserahkan kepada pemerintah kabupaten untuk ditindaklanjuti.

Bagi Hipni dan kolega di legislatif, menyuarakan keluhan warga adalah amanah konstitusional yang tidak bisa ditawar. Kini, bola berada di tangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk membuktikan sejauh mana komitmen pembangunan mereka benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat kecil di tengah visi besar menuju daerah yang cerdas dan modern.

***