Menjaga Stabilitas Industri Muba di Tengah Keterbatasan Anggaran

SEKAYU, NUSALY — Komitmen pemerintah dalam menjaga harmonisasi hubungan industrial diuji melalui kecepatan merespons konflik antara pekerja dan perusahaan. Di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, otoritas ketenagakerjaan melakukan langkah proaktif dengan menuntaskan dua agenda mediasi perselisihan di lokasi yang berjauhan dalam satu hari, Selasa (3/2/2026).

Langkah “maraton” ini dilakukan oleh tim Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Muba untuk mengurai sumbatan komunikasi pada dua entitas besar, yakni PT Musi Banyuasin Indah di Sekayu dan PT Pinang Witmas Sejati di Kecamatan Bayung Lencir. Fokus utamanya adalah memastikan pemenuhan hak pekerja berjalan selaras dengan regulasi tanpa mengganggu keberlangsungan usaha.

Mediasi pertama yang berlangsung di Kantor Disnakertrans Muba melibatkan tuntutan hak pasca-kerja oleh seorang pekerja bernama Komsiah terhadap manajemen PT Musi Banyuasin Indah. Meski pertemuan berlangsung alot dan belum mencapai mufakat, tim mediator memastikan proses tetap berjalan sesuai koridor UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Sementara itu, tim kedua melakukan aksi “jemput bola” menempuh perjalanan ke Bayung Lencir untuk memediasi tuntutan bonus tahun 2025 di PT Pinang Witmas Sejati. Pertemuan yang melibatkan manajemen dan tiga serikat pekerja (DPC Nikeuba, SBSI, dan SPTP) ini bertujuan meredam potensi mogok kerja dengan mendorong asas keadilan dan proporsionalitas dalam pemberian bonus.

Integritas di Tengah Efisiensi

Menariknya, gerak cepat tim mediator ini dilakukan di tengah tantangan efisiensi anggaran daerah. Kepala Disnakertrans Muba Herryandi Sinulingga menekankan bahwa ketiadaan anggaran khusus pada bidang tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk absen dalam melindungi hak warga negara.

”Pelaksanaan dua mediasi di lokasi berbeda dalam sehari ini adalah bukti komitmen kami. Walaupun saat ini bidang ini nol anggaran akibat efisiensi, tugas pokok dan fungsi harus tetap tuntas. Kami tidak ingin ada laporan yang menumpuk karena kepastian hukum adalah hak setiap pihak,” ujar Herryandi.

Langkah ini, menurut Herryandi, sejalan dengan arahan Bupati Muba HM Tohet dan Wakil Bupati Kiai Abdur Rohman Husen untuk mempercepat layanan publik. Negara hadir bukan sebagai pihak yang memihak salah satu sisi, melainkan sebagai penengah yang mengedepankan dialog demi keseimbangan kepentingan.

Menghindari Kebuntuan

Dalam perselisihan industrial, waktu adalah variabel krusial. Keterlambatan penanganan sering kali berujung pada eskalasi konflik yang merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, jika jalur musyawarah mencapai kebuntuan, mediator akan segera menerbitkan Surat Anjuran resmi sebagai pedoman hukum bagi kedua belah pihak untuk mengambil langkah selanjutnya.

Kabid Hubungan Industrial Faezal Pratama menjelaskan bahwa pembagian tim ke dua wilayah strategis (Sekayu dan Bayung Lencir) dilakukan agar masyarakat industri mendapatkan kepastian proses tanpa harus menunggu lama. Profesionalitas mediator diuji untuk tetap jeli melihat fakta-fakta hukum di tengah dinamika pertemuan yang sering kali emosional.

Melalui langkah proaktif ini, Kabupaten Muba berupaya menciptakan ekosistem investasi yang sehat. Keberhasilan menjaga harmoni antara hak pekerja dan kewajiban perusahaan di Bumi Serasan Sekate akan menjadi sinyal positif bagi para investor bahwa daerah ini memiliki sistem mitigasi konflik yang responsif, profesional, dan berintegritas meski di tengah keterbatasan fiskal.

(hra)