Komitmen Ogan Komering Ilir dalam Menjamin Hak Dasar Kesehatan Warga

JAKARTA, NUSALY — Bagi Muslimin (55), warga Desa Ulak Jermun, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah harapan kedua untuk hidup. Penyakit gagal ginjal yang menderanya tak lagi menjadi beban finansial yang menakutkan karena seluruh biaya cuci darahnya ditanggung oleh pemerintah daerah.

Kisah Muslimin adalah satu dari ribuan potret keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI dalam menghadirkan negara di tengah kesulitan warga. Komitmen ini mendapat pengakuan tertinggi di tingkat nasional melalui penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 Kategori Pratama, yang diserahkan langsung kepada Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Selasa (27/1/2026).

Sinergi Fiskal demi Perlindungan Sosial

Capaian UHC ini merupakan buah dari konsistensi Pemkab OKI dalam mengalokasikan anggaran daerah untuk sektor kesehatan. Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 Januari 2026, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten OKI telah menyentuh angka 81,85 persen dari total penduduk.

Namun, prestasi yang paling mencolok terdapat pada segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah. Pemkab OKI berhasil memastikan 95,90 persen pekerja sektor informal dan warga kurang mampu terlindungi jaminan kesehatan. Angka ini menunjukkan bahwa APBD OKI secara presisi menyasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan perlindungan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang OKI, Yusfika, memberikan apresiasi atas disiplin pemda dalam pembiayaan iuran. “Capaian ini mencerminkan komitmen kuat Bupati dan jajaran pemerintah daerah dalam memastikan seluruh warganya mendapatkan akses layanan kesehatan yang adil dan terjangkau,” ungkapnya.

Membangun Standar Baru Layanan Publik

Penghargaan UHC Awards 2026 ini bukan sekadar seremoni bagi Pemkab OKI, melainkan mandat untuk terus meningkatkan kualitas. Bupati Muchendi menegaskan bahwa prestasi ini adalah hasil kerja kolektif lintas sektor yang bertujuan menempatkan kesehatan sebagai fondasi pembangunan manusia di Bumi Bende Seguguk.

“Kami menyadari bahwa UHC bukan sekadar angka kepesertaan di atas kertas. Ini adalah tanggung jawab moral untuk memastikan layanan kesehatan benar-benar dirasakan manfaatnya, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Muchendi.

Ke depan, Pemkab OKI berkomitmen untuk memperkuat layanan kesehatan primer hingga ke tingkat desa dan wilayah perairan. Fokus utama adalah memastikan fasilitas kesehatan tidak hanya tersedia, tetapi juga memiliki standar pelayanan yang prima dan manusiawi.

(puputzch)